LRT Palembang Kembali Terima Subsidi Rp 123 Miliar

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kondisi LRT Sumsel yang sepi penumpang, Senin (11/2/2019). Untuk meningkatkan okupansi LRT, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 123 miliar untuk subsidi perintis di tahun 2019.

PALEMBANG, KOMPAS—Pemerintah menggelontorkan subsidi perintis hingga Rp 123 miliar sepanjang tahun 2019 untuk menutupi biaya operasional kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Sumsel. Jumlah ini sama dengan subsidi yang digelontorkan tahun lalu. Hingga saat ini, operasional LRT Sumsel masih merugi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, seusai mendampingi Menteri Perhubungan Budi Kaya Sumadi meninjau kereta ringan Sumatera Selatan. Budi ditemani Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara.

Zulfikri mengatakan, subsidi ini diberikan untuk menalangi biaya operasional dan juga mensubsidi tarif tiket. Saat ini, biaya operasional LRT Sumatera Selatan sekitar Rp 10 miliar per bulan. Adapun pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 1 miliar.

Saat ini, biaya operasional LRT Sumatera Selatan sekitar Rp 10 miliar per bulan. Adapun pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 1 miliar.

Namun, lanjut Zulfikri, biaya operasional bisa saja berubah karena biaya tersebut masih termasuk biaya operasional penyelesaian kontruksi yang ditargetkan tuntas Mei 2019. “Mengenai biaya operasional, yang pasti akan diketahui setelah bulan Mei, saat proses konstruksi sudah rampung,” katanya.

Zulfikri mengatakan, saat ini okupansi LRT Sumsel masih belum optimal yakni masih sekitar 20 persen dari total kapasitas yang ada. Kapasitas total LRT sekitar 30.000 penumpang per hari, sedangkan rata-rata penumpang saat ini baru mencapai 5.000 penumpang per hari. Sekarang, jumlah perjalanan LRT sebanyak 50 perjalanan per hari, saat semua rangkaian kereta beroperasi, perjalanan dapat ditambah menjadi 108 perjalanan per hari.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan penjelasan terkait kereta ringan (light rail transit/LRT) Sumsel di dalam LRT, Senin (11/2/2019). Menteri mengatakan, Pemerintah menggelontokan dana hingga Rp 123 miliar untuk subsidi perintis di sepanjang tahun 2019.

Belum maksimalnya okupansi LRT juga dipengaruhi belum semua rangkaian kereta (train set) digunakan. Sampai saat ini, dari 8 rangkaian yang sudah tersedia, hanya 5 rangkaian yang digunakan. “Penambahan okupansi akan dilakukan secara bertahap,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut Zulfikri, ada perkembangan yang cukup menggembirakan, karena tiga bulan setelah Asian Games, rata-rata jumlah penumpang meningkat hingga 12 persen. Bahkan, jika hanya dihitung di hari biasa (Senin-Jumat), jumlah penumpang meningkat hingga 20 persen. “Kondisi ini membuktikan, masyarakat Palembang sudah menjadikan LRT sebagai pilihan angkutan mereka,” ucapnya.

Untuk mengoptimalkan okupansi, pihaknya sudah membentuk badan pengelola yang akan bertugas meningkatkan jumlah okupansi termasuk pendapatan. Selama ini, pemerintah sudah melakukan sejumlah cara agar okupansi meningkat, salah satunya dengan subsidi tarif tiket.

Harga tiket yang dibebankan kepada masyarakat hanya Rp 5.000- Rp 10.000 per orang. “Kalau ingin mendapatkan untung, tarif yang dibebankan sekitar Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per orang,” katanya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kereta LRT Sumsel yang sedang beroperasi, Senin (11/2/2019). Untuk meningkatkan okupansi LRT, pemerintah menggelontokan dana hingga Rp 123 miliar untuk subsidi perintis di sepanjang tahun 2019.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konsep angkutan massal di seluruh dunia tidak lepas dari subsidi pemerintah ketika pertama kali beroperasi. “Di Singapura pun sampai sekarang masih subsidi,” katanya. Angkutan massal di Jakarta juga masih disubsidi hingga Rp 1,2 triliun per tahun. "Dengan subsidi tersebut, penumpang hanya membayar Rp 3.000-Rp 5.000 per orang,” katanya. Budi mengatakan, subsidi bisa saja tidak diperlukan lagi, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Baca juga : Tarif Disubsidi dalam Enam Bulan Pertama

Keberadaan LRT, lanjut Budi, dapat mendorong perekonomian daerah kemacetan teratasi, munculnya lokasi perekonomian baru, dan juga harga tanah yang ada di sekitar LRT semakin tinggi.

Menurut Budi, Palembang memiliki modal yang cukup besar untuk membangun kota karena angkutan massalnya sudah cukup lengkap mulai dari Trans Musi, Bus Air, dan LRT.  “Fokus saat ini adalah mengoptimalkan pengintegrasian angkutan massal tersebut,” ucapnya.

Pendapatan meningkat

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, keberadaan LRT dan Trans Musi terbukti meningkatkan perekonomian di daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akibat tumbuhnya hotel dan restoran di Palembang. Pajak hotel dan restoran meningkat dari Rp 85 miliar di tahun 2017, menjadi Rp 180 miliar di tahun 2018.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kereta LRT Sumsel yang sedang beroperasi, Senin (11/2/2019). Untuk meningkatkan okupansi LRT, pemerintah menggelontokan dana hingga Rp 123 miliar untuk subsidi perintis tahun ini.

Peningkatan juga terjadi pada pajak bumi dan bangunan karena harga tanah di Palembang meningkat. “Dengan kondisi ini, kami berani meningkatakan PAD hingga Rp 500 miliar,” ucap Walikota. Pada tahun 2018,  Pemko Palembang memperoleh PAD Rp 1,2 triliun. Tahun ini, target pendapatan ditingkatkan menjadi Rp 1,7 triliun.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk turut meningkatkan okupansi LRT Sumatera Selatan. Karena LRT menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan juga wisatawan untuk datang ke Palembang.

Herman bahkan meminta agar jalur LRT dapat terhubung dengan daerah satelit di Palembang sehingga menambah daya tarik LRT sebagai angkutan transportasi utama warga Palembang.