Prabowo-Sandi Akan Perkuat Lembaga untuk Tuntaskan Kasus HAM

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Relawan mengikuti aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Dalam aksi tersebut, Maria Catarina Sumarsih, ibunda Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan yang tewas dalam tragedi Semanggi I, sekaligus salah satu penggagas aksi Kamisan, menyerahkan buku memori catatan 12 tahun aksi Kamisan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara. Aksi damai dari korban dan keluarga korban untuk menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM ini telah memasuki tahun ke-12.

JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan menempatkan jaksa agung nonpartisan agar penuntasan kasus hak asasi manusia dapat berjalan. Sebab, jaksa agung harus profesional karena memegang peran penting menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hal itu mencuat dalam diskusi membongkar visi dan misi pasangan calon presiden (capres) nomor urut 02 terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Salah satu misi itu tercantum dalam poin ketiga tentang membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah menilai, belum ada kepatuhan menjalankan rekomendasi penuntasan kasus-kasus HAM. Persoalannya, selalu normatif dan terkait sosial-politik.

Baca juga: Komnas HAM Prioritaskan Tiga Isu

Berkaitan dengan hal itu, Ansori Sinungan dari Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan, penuntasan kasus-kasus HAM terhambat karena tidak ada komitmen.

”Tidak ada komitmen menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Jaksa agung harus independen dan tentunya profesional,” ucap Ansori yang juga mantan anggota Komnas HAM (2012-2017).

Ia menambahkan, perundangan-undangan dan lembaga terkait HAM perlu dibenahi dan dikuatkan. Tidak ada yang tidak bisa dituntaskan jika mampu mengesampingkan kepentingan politik.

Tidak ada komitmen menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Jaksa agung harus independen dan tentunya profesional.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY UNTUK KOMPAS

Ansori Sinungan (kiri) dari Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowi Sunianto-Sandiaga Uno dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, di Kantor Komnas HAM, Rabu (20/2/2019), dalam diskusi membongkar visi dan misi pasangan capres nomor urut 02 terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menyebutkan, ada dua hal yang relevan untuk dievaluasi ke depan. Pertama, hak mengemukakan pendapat dan, kedua, hak kesamaan di hadapan hukum.

”UU ITE rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik dan membatasi masyarakat. Tentunya akan direvisi agar hak masyarakat mengkritik pemerintah tidak dibatasi,” kata Habiburokhman.

Baca juga: Pemerintah Terus Tegakkan HAM

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Peserta aksi diam Kamisan ke-138 memasang sejumlah pin bergambar wajah aktivis yang diculik saat aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12/2009). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tersebut, para korban dan keluarga korban meminta pemerintah segera mengusut dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, visi dan misi serta gagasan penuntasan persoalan HAM dari pasangan capres belum konkret. Hal yang sama selalu ditekankan, yaitu komitmen.

”Belum ada upaya konkret. Masih ada kepentingan politis. Penuntasan kasus-kasus HAM tentu tidak mudah dan perlu komitmen,” ujar Usman. (FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY)