Asuransi Bencana Alam Didorong

PALU, KOMPAS — Asuransi bencana alam di daerah rawan belum diminati. Padahal, asuransi ini berpotensi melindungi penduduk dari risiko kerugian atau kehilangan harta bendanya.

”Di daerah rawan bencana, minat penduduk memiliki polis asuransi masih minim. Indikasinya terlihat dari sedikitnya klaim asuransi yang dibayarkan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody AS Dalimunthe saat dihubungi dari Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (7/3/2019).

Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana besar pada 2018. Salah satunya, Sulawesi Tengah yang dihantam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018. Kerugiannya di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mencapai Rp 10 triliun. Namun, klaim asuransi bencana di kedua kota itu hanya Rp 2 triliun. Asuransi bencana alam adalah perlindungan dan jaminan terhadap harta benda (rumah, tempat usaha) dari kehancuran karena gempa bumi, tsunami, longsor, dan bencana lainnya.

Baca Juga: Asuransi Lindungi dari Dampak Bencana

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Sebuah hotel hancur karena dilanda gempa dan tsunami di pesisir Teluk Palu, Kota Palu, Sulteng.

Dody menyatakan, selama ini sisi positifnya ada kecenderungan pertumbuhan asuransi bencana di daerah yang telah dilanda bencana. Hal itu kemungkinan terjadi karena cerita positif sejumlah pemegang polis asuransi bencana yang merasakan manfaatnya.

Menurut Dody, rendahnya kesadaran asuransi bencana di daerah yang rawan bencana menggambarkan problem rendahnya literasi asuransi secara umum. Saat ini, literasi asuransi hanya 3 persen dari produk domestik bruto. Industri asuransi bersama dengan pemerintah terus mendorong literasi itu, terutama menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, yang jumlah terbesar penduduk Indonesia, termasuk di daerah bencana.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Areal bekas likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/12/2018). Areal likuefaksi dan tsunami ditetapkan sebagai zona terlarang untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Rumah ataupun properti lain di daerah rawan bencana perlu dilindungi dengan asuransi bencana.

Dody mengingatkan asuransi bencana menjadi salah satu pembicaraan penting dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (Peretemuan Tahunan IMF-Bank Dunia) di Bali tahun lalu. Pihaknya sangat mendukung pembicaraan dan skema detail asuransi bencana ke depan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sulteng Gamal Abdul Kahar mendukung industri asuransi memasarkan produk tersebut kepada masyarakat.

”Namanya risiko memang harus dimitigasi. Selama ini masyarakat cenderung ke asuransi jiwa atau kebakaran, sedikit sekali ke asuransi bencana alam. Kami mendukung (dipasarkannya asuransi bencana),” katanya.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Sebuah rumah hancur karena gempa di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Palu, Sulteng, seperti terlihat pada Minggu (3/3/2019). Rumah atau bangunan umumnya di daerah rawan bencana belum dilindungi asuransi bencana.

Zakarias (45), warga Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Palu, menyatakan mempertimbangkan untuk mengasuransikan rumahnya. Rumahnya rusak ringan saat gempa bumi lima bulan lalu.

”Saya baru sadar dengan kerentanan Palu dari gempa. Kita tidak tahu bencana ke depannya. Lebih baik kita mengantisipasi dengan asuransi bencana itu,” katanya.