Seorang pekerja memotong pipa minyak di sebuah pabrik di Qingdao di provinsi Shandong bagian timur China pada 28 Februari 2019. - Aktivitas manufaktur China menyusut selama tiga bulan berturut-turut pada Februari, tenggelam ke performa terburuknya dalam tiga tahun ketika ekonomi melambat dan AS gigitan perang dagang, data resmi menunjukkan pada 28 Februari.
JAKARTA, KOMPAS - Perang dagang antara dua kekuatan besar ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan China, tidak akan menguntungkan siapa pun. Bahkan, perang dagang keduanya bisa menggoyahkan perekonomian negara lain.
Duta Besar Keliling Singapura, Chan Heng Chee, menyampaikan hal itu dalam diskusi publik di Kantor Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (8/3/2019). Ia mengatakan, 40 persen dari total produksi dunia dikuasai AS dan China atau setidaknya 50 persen dari total pertumbuhan (ekonomi) dunia.
Menurut Heng Chee, akses pasar dan perlindungan terhadap properti intelektual merupakan dua isu utama penyebab ketegangan China dan AS, juga China dan Uni Eropa. "Kedua isu itu perlu ditemukan solusinya setiap saat," katanya.
KOMPAS/AYU PRATIWI
Acara diskusi publik di Kantor Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (8/3/2019). Hadir sebagai pembicara, Duta Besar Keliling dari Kementerian Luar Negeri Singapura, Chan Heng Chee, dan Pendiri FPCI Dino Patti Djalal.
Dunia sedang dilanda oleh rasa ketidakpastian mengenai bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan China akan berlangsung ke depan. Perang antardua kekuatan keduanya bisa menggoyahkan perekonomian dunia.
"Apabila masing-masing menarik diri ke dalam lingkungan yang eksklusif, maka dampaknya dapat menghancurkan perekonomian negara lain. Itu sebabnya, dunia menyaksikan perkembangan AS-China dengan sangat cermat," tutur Heng Chee, Dubes Singapura untuk AS tahun 1996-2012.
Melalui ambisinya bertajuk Made in China (Buatan China) 2025, China memiliki aspirasi yang salah satunya menjadi pemain atau pelaku di bidang kecerdasan buatan (AI) nomor satu di dunia. Hal tersebut telah menjengkelkan AS dan sejumlah sekutunya.
Sejumlah pimpinan perusahaan multinasional menganggap bahwa ambisi China itu tidak adil. "Teknologi asing tidak hanya ditransfer dan dicerna (oleh China), tetapi juga diupayakan agar teknologi itu menjadi milik China melalui proses indigenisation," ucap Heng Chee.
Berdasarkan informasi dari platform daring tanya jawab, Quora, seorang pengusaha menjelaskan, indigenisation of technology itu lebih dari sekedar memproduksi produk teknologi berdasarkan desain dan material dari luar negeri. Produser lokal itu memahami cara teknologi itu bekerja dan mampu memodifikasi produksi berdasarkan kebutuhan.
Kompas
Foto ini diambil pada 27 Agustus 2018 menunjukkan pakar nutrisi Gu Zhongyi melihat komputernya di rumahnya di Beijing, China. Anda memiliki persoalan seks? Punya pertanyaan tentang kemungkinan dampak perang perdagangan Amerika Serikat (AS)-China? Atau tentang apakah akan membeli rumah? Kini ada pakar online di medsos Weibo China seperti Gu Zhongyi yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di "Wenda".
Hong Chee mengakui, isu properti intelektual tidak mudah diatasi. Ada banyak pekerja asing dari China dan India yang kerja di perusahaan di Silicon Valey, pusat perusahaan rintisan di AS.Mereka telah berkontribusi pada pengembangan teknologi yang diciptakan oleh perusahaan di sana. Meskipun perusahaan memiliki hak properti intelektual, pekerja asal China dan India dapat kembali ke negaranya dan membawa serta pengetahuan dan keterampilan teknologi itu.
"Kini, China telah mengakumulasi kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer yang cukup besar. Kekuatan itu menantang struktur kekuatan global. Sekarang sebenarnya adalah kompetisi untuk melihat siapa yang akan mendominasi dunia," tutur Heng Chee.
Untuk alasan keamanan, AS telah melarang pegawai pemerintah untuk menggunakan produk dan layanan Huawei. Produk dari perusahaan China itu dituduh dapat dimanfaatkan oleh China untuk memata-matai AS.
Bagi AS, ujar Heng Chee, pemerintah China dapat meminta data kepada perusahaan China dan perusahaan itu diwajibkan untuk memberikannya. "Melalui teknologinya, Huawei tentunya memiliki koleksi data yang besar. Itu adalah alasan yang dinyatakan oleh AS," katanya.
AP PHOTO/ANDY WONG
Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group, memperkenalkan modem 5G Balong 5000 chipset, Kamis (24/1/2019), di Beijing, China. Raksasa teknologi China, Huawei, telah mengumumkan rencana merilis telepon pintar generasi berikutnya yang didasarkan pada teknologinya sendiri, bukan teknologi atau komponen AS. Langkah itu bakal memicu persaingan dengan para pemain utama industri teknologi global.
Selain itu, Huawei juga diperkirakan akan menjadi pelaku global dalam pengembangan dan penerapan teknologi jaringan super cepat 5G. Teknologi itu dikatakan memungkinkan penggunaan AI secara lebih luas.
Bagi Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Luar Negeri, tuduhan AS terhadap produk Huawei itu belum diketahui kebenarannya. Belum ada studi atau pun ahli yang menunjukkan bahwa teknologi Huawei dapat digunakan untuk memata-matai. Sejumlah negara pun menolak tekanan AS yang meminta negara lain untuk melarang penggunaan produknya.
Pada Kamis (7/3/2019), setelah mendaftarkan gugatan kepada Pemerintah AS atas tuduhan tanpa buktinya, Huawei menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah disuruh oleh Pemerintah China untuk mengumpulkan data intelijen.
Undang-Undang China memang mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan data atas permintaan pemerintah, namun hal itu hanya dalam rangka mengatasi terorisme atau kegiatan kriminal lainnya. (AFP)
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F20190308_151718_1552047407-3.jpg){kind=logo}
