Pemberian imunisasi campak, rubela, dan polio di Kabupaten Jayapura, Papua, pada September 2018.
JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 1,1 juta anak di 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua menjadi target imunisasi polio yang menurut rencana digelar pada bulan ini. Langkah itu untuk mencegah kasus polio di Kabupaten Yahukimo terjadi di daerah lainnya di Papua.
Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Togu Sihombing, di Jayapura, Minggu (10/3/2019), mengatakan, pelaksanaan imunisasi pada 18-25 Maret 2019. ”Kegiatan ini didukung berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Unicef, dan sejumlah lembaga lainnya. Tujuannya, meningkatkan cakupan imunisasi polio di Papua,” katanya.
Togu memaparkan, cakupan imunisasi campak, rubela, dan polio di Papua pada tahun lalu hanya mencapai sekitar 70 persen. Padahal, target imunisasi tingkat nasional adalah 95 persen.
Terdapat dua kabupaten di Papua dengan cakupan imunisasi polio terendah atau berada di bawah 15 persen, yaitu Yahukimo (11 persen) dan Nduga (7 persen). Khusus di Yahukimo, sejak November 2018 hingga Maret 2019, sudah ditemukan tiga kasus polio yang menyerang anak, salah satunya mengalami kelumpuhan.
Menurut Togu, imunisasi polio di Yahukimo baru terlaksana di Distrik Dekai, ibu kota kabupaten. Padahal, terdapat 51 distrik (setingkat kecamatan) di kabupaten itu. ”Jumlah anak yang sudah menerima imunisasi 5.490 orang. Data target penerima polio yang telah direvisi, imunisasi difokuskan untuk 42.000 anak pada Maret ini,” ujarnya.
Togu menambahkan, Dinkes Papua juga menggandeng tokoh adat dan tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya imunisasi polio bagi anak. ”Ada sejumlah oknum warga yang menyebarkan informasi bohong bahwa pemberian imunisasi polio dapat membunuh anak. Karena itu, peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi imunisasi polio sangat penting,” katanya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum berharap komitmen dari kepala daerah untuk memperhatikan sektor pelayanan kesehatan masyarakat.
”Di Yahukimo, terdapat 17 puskesmas yang tidak melaksanakan kegiatan imunisasi. Bupati harus bertindak tegas dengan mencopot kepala puskesmas tersebut karena tidak memperhatikan nasib anak-anak di sana,” ujar Aaron.
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Cakupan imunisasi campak, rubela, dan polio di Papua hingga Rabu (5/9/2018).
Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, kasus polio yang terjadi di Yahukimo menunjukkan adanya dugaan kelalaian pemerintah daerah setempat dalam pelayanan kesehatan bagi anak-anak. Padahal, setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan dari negara.
”Aparat penegak hukum harus terjun untuk mengecek penyebab kasus polio di Yahukimo. Apakah masalah itu karena pemda tidak memiliki anggaran atau adanya penyalahgunaan kewenangan,” kata Frits.
Bupati Yahukimo Abock Busup, saat dikonfirmasi via telepon, mengatakan, minimnya cakupan imunisasi polio bagi anak-anak Yahukimo karena pihaknya tidak memiliki anggaran yang cukup.
”Anggaran Pemkab Yahukimo hanya Rp 700 miliar pada 2019. Anggaran ini bukan hanya untuk sektor kesehatan, melainkan juga untuk sektor lainnya. Kami berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat,” ucap Abock.
