KPU Pastikan Serangan Siber Tidak Ganggu Proses Pemilu

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menyatakan serangan siber atau peretasan yang menyasar situs resmi KPU pada masa Pemilu 2019 lebih banyak dibandingkan dengan masa pemilu sebelumnya. Namun, KPU menegaskan serangan tersebut tidak akan mengganggu jalannya Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu (13/3/2019), menyampaikan, serangan siber atau peretasan yang menyasar situs KPU selalu terjadi saat masa-masa pemilu sebelumnya. Hal ini juga terjadi saat Pemilu 2004, 2009, 2014, dan pilkada serentak. Namun, Arief menilai serangan siber di masa Pemilu 2019 merupakan yang terbanyak.

”Dari alamat IP (internet protocol) yang terdeteksi masuk ke sistem kami, serangan siber itu ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Namun, alamat IP itu bisa digunakan siapa pun, entah orang dari dalam atau luar negeri,” katanya.

Meski demikian, Arief enggan menyebut alamat IP dari negara lain yang paling banyak digunakan peretas untuk menyerang sistem KPU. Arief pun mengatakan, setiap serangan siber yang diterima KPU telah ditangani dan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya Pemilu 2019.

Carl Court/Getty Images

Ilustrasi - Sebuah pesan yang memberi tahu pengunjung terkait terjadinya serangan siber ditayangkan di laman resmi National Health Service di London, Inggris, Jumat (12/5).

”Yang jelas, KPU terus menjaga supaya sistem kami aman. Sampai sekarang memang banyak yang menyerang situs KPU, tetapi situs kami masih bisa digunakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Deteksi dan Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo memprediksi terdapat tiga serangan siber yang akan muncul pada Pemilu 2019. Serangan tersebut adalah peretasan (hack), kebocoran informasi (leak), dan pemviralan data (amplify).

Serangan hack diperkirakan akan menyasar infrastruktur penghitungan suara. Serangan leak bermaksud membocorkan informasi yang berasal dari penyelenggara atau pesaing peserta pemilu. Adapun serangan amplify adalah serangan untuk memviralkan sejumlah data pribadi salah satu peserta pemilu.

BSSN mencatat, sejak 2004-2018, tren serangan dilakukan menggunakan teknik peretasan. Serangan siber pertama saat pemilu di Indonesia terjadi pada 2004 dengan menggunakan teknik cross site scripting dan SQL injection yang mengubah tampilan situs web KPU.

Dalam mewujudkan keamanan siber pada Pemilu 2019, BSSN memiliki sejumlah strategi. Strategi tersebut antara lain melakukan pemasangan sensor honeypot (sistem penjebak server) pada infrastruktur teknologi informasi KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan instansi pemerintah yang memiliki dampak strategis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selain itu, BSSN juga akan melakukan pengawasan ketersediaan situs web KPU dan Bawaslu selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Strategi terakhir, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, provider komunikasi, dan provider media sosial untuk pengamanan infrastruktur pemilu.