Menteri Agama: Tersangka Akan Diberhentikan dan Tidak Diberi Bantuan Hukum

SITA NURAZMI MAKHRUFAH UNTUK KOMPAS

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar konferensi pers setelah tertangkapnya dua pejabat Kementerian Agama dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agama akan kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama. Kementerian Agama juga akan segera mencopot jabatan tersangka dan tidak akan memberikan bentuk bantuan hukum apa pun.

”Kementerian Agama sepenuhnya akan kooperatif dengan KPK supaya kasus ini segera selesai. Ini merupakan komitmen Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019) malam.

Pernyataan itu terkait dengan tertangkapnya dua pejabat Kementerian Agama dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat pagi di sebuah hotel di Jawa Timur. Kedua pejabat itu adalah Haris Hasanuddin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Kedua pejabat tersebut ditangkap KPK bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Lukman mengaku kecewa terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama. Ia menegaskan, kasus itu bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi, bukan Kementerian Agama.

”Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Kementerian Agama juga tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun,” ucapnya.

Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Kementerian Agama juga tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun.

Selain itu, Lukman mengakui, masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Oleh karena itu, ia berkomitmen akan mengidentifikasi kelemahan itu.

”Kami akan melakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup Kementerian Agama,” lanjutnya.

Baca juga : Ditetapkan Jadi Tersangka, Romahurmuziy: Saya Dijebak

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin (depan, rompi oranye) dan Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi mengenakan baju tahanan KPK saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Haris dan Muafaq ditetapkan sebagai tersangka bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy karena diduga memberikan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Pelantikan Haris

Terkait penunjukan dan pelantikan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur pada 5 Maret 2019, Lukman menyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal, dalam konferensi pers KPK sebelumnya disebutkan, dari tiga usulan nama calon kepala kantor wilayah yang diajukan ke Kementerian Agama, tidak ada nama Haris. Namun, Kementerian Agama justru melantik Haris.

Baca juga : Cegah Jual Beli Jabatan, Seleksi ASN Harus Profesional

”Itu masuk materi hukum dan tentu harus ditanyakan ke KPK. Intinya, kami melakukan proses pengisian jabatan sesuai regulasi. Nanti, pada saatnya, kami memberikan keterangan lebih detail terkait pertanyaan tersebut,” tutur Lukman. (SITA NURAZMI MAKHRUFAH)