Petani Terancam Tak Nikmati Harga Panen Raya

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petani memungut gabah kering panen di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (25/3/2019). Petani setempat mengeluhkan anjloknya harga gabah yang menyentuh Rp 3.500 per kilogram untuk GKP. Padahal, harga pembelian pemerintah di tingkat petani Rp 3.700 per kg untuk GKP.

JAKARTA, KOMPAS – Menjelang panen raya, harga di tingkat petani berangsur anjlok. Pada puncak panen raya yang diperkirakan jatuh pada April 2019, harga gabah kering panen atau GKP berpotensi jatuh di bawah ongkos produksi sehingga nilai tukar petani dapat tertekan.

Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, dalam beberapa pekan terakhir harga GKP di tingkat petani merosot. “Awalnya sekitar Rp 4.700 per kilogram (kg) namun saat ini sudah menyentuh angka Rp 4.100 per kg-Rp 4.200 per kg,” ucapnya saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Winarno memperkirakan, dalam 7-10 hari ke depan, harga GKP di tingkat petani dapat anjlok hingga di bawah Rp 4.000 per kg. Harga yang anjlok itu berada di bawah harga yang layak, yakni Rp 4.200 per kg. Kelayakan itu dihitung dari ongkos produksi dan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari.

Dalam 7-10 hari ke depan, harga GKP di tingkat petani dapat anjlok hingga di bawah Rp 4.000 per kg. Harga yang anjlok itu berada di bawah harga yang layak, yakni Rp 4.200 per kg.

Pemerintah melalui Perum Bulog akan menyerap GKP di tingkat petani sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dengan tambahan fleksibilitas sebesar 10 persen. Artinya, untuk GKP di tingkat petani, harga pembelian pemerintah (HPP) yang ada di aturan sebesar Rp 3.700 per kg menjadi Rp 4.070 per kg.

Baca juga: Fleksibilitas Harga Penyerapan Bulog Bisa Dievaluasi Sewaktu-Waktu

Oleh sebab itu, Winarno menilai, HPP dari pemerintah tidak akan menguntungkan petani. Hal ini jauh dari fungsi Bulog yang mengamankan harga di tingkat petani saat harga anjlok akibat panen raya.

Nilai HPP yang berada di angka kelayakan menurut KTNA itu, menurut Winarno, juga akan menekan nilai tukar petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Dalam NTP, komponen indeks harga yang harus dibayar petani terdiri dari konsumsi rumah tangga serta biaya produksi dan penambahan barang modal.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani memanen padi yang roboh terkena angin disertai hujan yang terjadi di Desa Pakunden, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/3/2019). Harga gabah basah di tingkat petani mencapai Rp 4.000 per kilogram. Cuaca buruk yang disertai hujan deras mengancam hasil panen petani tidak maksimal di sejumlah wilayah.Cuaca buruk yang melanda

Berdasarkan data BPS pada 2018, NTP tanaman pangan pada Maret dan April turun dibanding bulan sebelumnya. NTP tanaman pangan pada Februari 2018 sebesar 103,17 poin lalu turun 1,18 persen menjadi 101,86 poin pada Maret 2018. Pada April 2018, angka NTP tanaman pangan turun 1,29 persen menjadi 100,54 poin.

Seiring dengan penurunan NTP, harga GKP di tingkat petani juga ikut turun. Secara berturut-turut, harga GKP di tingkat petani pada Februari-April 2018 senilai, Rp 5.305 per kg, Rp 4.845 per kg, dan Rp 4.643 per kg.

Senada dengan Winarno, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso melihat adanya gejala kelebihan suplai gabah di tingkat petani. “Pemerintah mesti menyerap suplai yang berlebih tersebut untuk menjaga kesejahteraan petani,” ucapnya.

Apabila tidak diserap pemerintah, Sutarto khawatir, harga akan semakin anjlok dan jauh di bawah ongkos produksi petani. Oleh sebab itu, dia menilai, tren penurunan harga gabah saat ini tidak menyenangkan bagi petani.

Menurut Sutarto, penyerapan pemerintah menjadi satu-satunya solusi untuk menyerap gabah di tingkat petani. Saat ini, penggilingan-penggilingan swasta besar yang memiliki kapasitas penyerapan dan akses pasar antarkota, antarkabupaten, maupun antarpulau tak mampu lagi menyerap gabah karena kapasitasnya sudah penuh.

Baca juga: Sinyal Waspada dari Lokasi Panen

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petani di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengangkut gabah hasil panen yang cenderung basah, Senin (25/3/2019). Selain akibat panen raya, harga gabah turun karena intensitas hujan yang tinggi.

Di sisi lain, penggilingan kecil tidak memiliki kapasitas dan fasilitas untuk menyerap gabah di tingkat petani. Sutarto mengatakan, dari segi akses pasar, penggilingan kecil biasanya menyuplai untuk kebutuhan penggilingan besar atau pasar di tingkat desa.

Selain itu, Sutarto mengusulkan, pemerintah daerah dapat menyerap kelebihan suplai gabah di tingkat petani. Serapan tersebut dapat menjadi cadangan beras daerah sebagai salah satu mekanisme dalam ketahanan pangan.

Pemerintah daerah dapat menyerap kelebihan suplai gabah di tingkat petani. Serapan tersebut dapat menjadi cadangan beras daerah sebagai salah satu mekanisme dalam ketahanan pangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, saat ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung sudah mulai panen raya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro mengatakan, Bulog tengah mencari sentra-sentra produksi yang harganya sesuai dengan penugasan pemerintah serta memastikan produk petani, baik gabah maupun beras, terserap dengan harga yang telah ditetapkan.