Tol Laut Perlu Diikuti Upaya Menumbuhkan Industrialisasi Daerah

JAKARTA, KOMPAS – Program gerai maritim dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan pokok di sejumlah daerah Indonesia mulai menunjukkan hasil. Kendati begitu, upaya pemanfaatan pelabuhan perlu lebih maksimal agar stabilitas harga bahan pokok dapat terus terjamin.

Tol laut itu bisa dimanfaatkan juga untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya adalah mendorong pertumbuhan industrialisasi di daerah-daerah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Minggu (31/3/2019), mengatakan, pemerintah perlu tetap fokus memanfaatkan tol laut serta pelabuhan dalam upaya mengurangi disparitas harga.

"Namanya saja gerai maritim, jadi bagaimana ceritanya kalau harus lewat udara. Berarti itu sudah tidak konsisten. Terlebih, kalau melalui udara, sudah pasti biaya logistik menjadi lebih tinggi," ujar Enny.

Menurut penilaian Enny, pemerintah semestinya memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada sebagai jalur distribusi dan logistik, terutama untuk kebutuhan pokok sekaligus mendorong industrialisasi. Misalnya, memanfaatkan pelabuhan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Memang secara undang-undang tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan komersial. Namun, ini kan program prioritas pemerintah, maka bisa saja ditambahkan di Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden jika benar mau memaksimalkan kebijakan tol laut," kata Enny.

Sampai saat ini, ada sembilan depo gerai maritim, yakni di Kabupaten Wakatobi, Kepulauan Aru, Lembata, Sabu Raijua, Mimika, Kepulauan Yapen, Tidore Kepulauan, Fakfak, dan Teluk Wondama. (Kompas.id, 5 Februari 2019)

Pemerintah semestinya memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada sebagai jalur distribusi dan logistik, terutama untuk kebutuhan pokok sekaligus mendorong industrialisasi.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Sejumlah barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut didistribusikan kembali menggunakan perahu motor dari Kota Saumlaki ke Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada Minggu (28/1). Kendati sudah dilayani kapal tol laut, harga barang di daerah itu masih tetap tinggi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, tingkat inflasi secara nasional sejak 2015 berada di kisaran yang sama, yaitu 3,35 persen (2015), 3,02 persen (2016), 3,61 persen (2017), 3,13 persen (2018). Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang bahkan sempat mencapai 8,36 persen (2014) dan 8,38 persen (2013).

Salah satu kebijakan yang mendukung stabilitas laju inflasi, yaitu pelaksanaan program gerai maritim. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Sejak 2015, kebijakan tol laut mampu mengurangi disparitas harga di beberapa daerah, khususnya di wilayah Timur. Misalnya, di Fakfak, Papua, harga beras yang awalnya Rp 13.000 per kilogram (per kg) sekarang menjadi Rp 10.000 per kg. Di Natuna, harga beras dari Rp 14.000 per kg menjadi Rp 12.500 per kg.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti menyampaikan, gerai maritim bertujuan meningkatkan kelancaran arus barang, meningkatkan perdagangan antarpulau, dan menjaga ketersediaan barang. Tidak hanya melalui tol laut, namun juga memanfaatkan jembatan udara.

Distribusi melalui jembatan udara dilakukan dengan menggunakan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah pinggiran atau daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

"Program gerai maritim dengan memanfaatkan jembatan udara merupakan upaya mendistribusikan bahan pokok melalui jalur udara. Upaya ini dilakukan jika distribusi melalui jalur darat dan laut atau sungai tidak lagi memungkinkan atau sulit dilakukan,” kata Tjahya.

Baca juga: Gerai Maritim, Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal

KOMPAS/JEAN RIZAL LAYUCK

Kapal tol laut KM Logistik Nusantara I sandar di dernaga Pelabuhan Tahuna Sangihe. Pengusaha dan warga antusias memanfaatkan kapal tol laut untuk angkutan barang dari pusat logistik Surabaya dan Makassar langsung ke Tahuna, ibu kota Kabupaten Sangihe,. Gambar diambil Agustus 2018.

Kendala

Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Sihard Hadjopan Pohan menyampaikan hal senada. Menurutnya, guna memaksimalkan hasil gerai maritim pemanfaatan jembatan udara, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah.

Program ini juga perlu didukung dengan ketersediaan sinyal di daerah 3TP. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menyosialisasikan jadwal keberangkatan moda ini agar muatan pengiriman dapat dioptimalkan. Hal lain yang akan terus ditingkatkan, yaitu sarana transportasi dan perbankan, pengawasan, serta modal.

Tetap ada kendala yang dihadapi, yaitu keamanan dan cuaca serta keterbatasan sumber daya pilot ke beberapa rute yang memiliki lanskap yang berisiko.

Pohan juga menyampaikan, gerai maritim pemanfaaatan jalur udara telah berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah. Misalnya, di Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tercatat, penurunan harga untuk komoditas minyak goreng, bawang putih, dan bawang merah.

Ada pun di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terjadi penurunan harga untuk komoditas telur, minyak goreng, dan gula pasir. Demikian juga di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yaitu semen, tepung, gula pasir, dan minyak goreng.

Meski demikian, Pohan mengatakan, tetap ada kendala yang dihadapi, yaitu keamanan dan cuaca serta keterbatasan sumber daya pilot ke beberapa rute yang memiliki lanskap yang berisiko. "Kami terus berupaya agar tantangan yang dihadapi ini bisa diperoleh solusinya," tuturnya.