Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Tanggulangi Gangguan KRL
Oleh
Aguido Adri
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Cuaca ekstrem yang melanda Jakarta dan sekitarnya menjadi penyebab gangguan pelayanan transportasi publik KRL commuter line. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau tim satuan tugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk segera menyelesaikan permasalahan agar pelayanan commuter line kembali berjalan lancar.
Dalam kunjungan ke Stasiun Bogor, Kamis (4/4/2019), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar rapat tertutup bersama PT KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan PT Kereta Commuter Indonesia untuk mengevaluasi serta mengambil langkah terkait gangguan pelayanan commuter line yang terjadi empat hari belakang.
Budi mengatakan, cuaca ekstrem dengan petir berkekuatan 200 kilo-ampere yang menyambar listrik aliran atas (LAA) menyebabkan gangguan perjalanan commuter line di Jabodetabek. Selain itu, ada prasarana seperti peralatan-peralatan yang sudah tua.
”Kekuatan petir dua kali lipat itu menjadi penyebab utamanya. Untuk itu, dalam jangka pendek ini, saya meminta PT KAI membuat task force (satuan tugas) untuk menganalisis dan menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan gangguan perjalanan KRL. Secara khusus, untuk penanggulangan petir. Saya tidak ingin ada masalah lagi,” tutur Budi.
Ia mengatakan, satuan tugas tersebut juga bertugas memperbaiki dan memelihara rel, LAA, dan peralatan lain pada titik-titik yang diindikasikan bermasalah.
Budi memberi waktu satu minggu kepada tim satuan tugas tersebut. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi dan rapat kembali untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Evaluasi juga terkait kinerja petugas dan pejabat di semua lembaga terkait.
Budi menuturkan, perbaikan tidak berhenti pada jangka pendek. Namun, ada perbaikan jangka menengah dan panjang. Hal ini terkait dengan kebutuhan dana atau anggaran yang harus diinvestasikan. Cuaca ekstrem tentu akan membuat anggaran pemeliharaan bertambah.
”Tim task force bekerja untuk mengidentifikasi ulang dan harus bekerja cepat. Saya ingin pekerjaan ini cepat selesai. Cuaca ekstrem berarti perawatannya harus ditingkatkan dan intensif. Tim harus bekerja ekstra,” lanjutnya.
Terkait infrastructure maintenance and operation (IMO), ujar Budi, anggaran bisa jadi dinaikkan, tergantung dari kebutuhan.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, kebutuhan anggaran 2019 sebesar Rp 3,8 triliun. ”Anggaran tahun ini masih Rp 1,1 triliun. Sementara kebutuhan mencapai Rp 3,8 triliun tahun ini. Tahun depan seharusnya naik anggarannya. Kalau kurang, PT KAI akan menutup dengan pendapatan lainnya agar layanan transportasi publik tetap berjalan baik,” katanya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri menyebutkan, meski anggaran IMO masih kurang untuk perawatan sarana dan prasarana, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran tersebut untuk belanja barang dan perawatan.
”Sekarang kami mau mencoba bagaimana meningkatkan anggaran untuk IMO dan sudah dapat dukungan dari Komisi V DPR. Semoga anggarannya bisa bertambah,” katanya.