Pemprov Bengkulu Berharap Bantuan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bantuan pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak bencana banjir dan longsor yang saat ini melanda 7 kabupaten dan 1 kota di provinsi tersebut.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
BENGKULU, KOMPAS - Bencana banjir dan longsor di Bengkulu menelan korban jiwa hingga 10 orang, delapan korban masih hilang, dan empat orang luka-luka. Kerugian material yang ditimbulkan karena bencana ini diperkirakan setidaknya mencapai Rp 138 miliar. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun berharap bantuan pemerintah pusat menanggulangi bencana ini.
Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Meryah saat konfrensi pers di Posko Penanggulangan Bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu, Minggu (28/4/2019). Rohidin mengatakan, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Bengkulu saat ini tergolong parah karena menyebabkan kerugian besar.
Berdasarkan pemantauan dan data dari lapangan, setidaknya 13.000 warga di 7 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu terdampak bencana banjir dan longsor ini. Sebanyak 12.000 orang di antaranya mengungsi. Beberapa desa pun terisolasi akibat banjir.
Adapun untuk kerusakan infrastruktur, tercatat 184 unit rumah warga mengalami rusak berat dan 40 titik infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, rusak dan terendam. "Terhitung ada 15 titik jembatan yang putus dan 14 titik ruas jalan tertutup akibat banjir. Akibat kerusakan ini, kerugian material mencapai Rp 138 miliar," kata Rohidin.
Tidak hanya itu, Rohidin mengatakan, ratusan hektar sawah dan tambak warga yang siap panen juga rusak karena diterjang banjir. “Hal inilah yang membuat perekonomian masyarakat terganggu,” katanya.
Rohidin mengakui, dampak bencana yang sedemikian besar itu membuat Pemprov Bengkulu tidak sanggup menangani sendiri permasalahan ini. Dia menerangkan, untuk tahun anggaran 2019, dana taktis yang bisa digunakan untuk situasi darurat hanya Rp 5 miliar. “Dari sisi finansial Bengkulu saat ini, amat sangat tidak mungkin untuk mengatasi permasalahan ini. Kami benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Bantuan yang dibutuhkan tersebut antara lain terkait rekonstruksi infrastruktur yang rusak dan rehabilitasi masyarakat yang terdampak bencana. Untuk rekonstruksi, lanjut Rohidin, pihaknya telah menghubungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk membantu pembangunan akses jalan darurat agar mobilitas mayarakat tidak terganggu.
Tidak hanya itu, Pemprov Bengkulu juga berharap kepada PT PLN dan Pertamina untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan bahan bakar, terutama di titik utama bencana.
Dari pantauan Kompas pada Minggu, beberapa daerah di kota Bengkulu masih terendam banjir. Hal ini antara lain terlihat di Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Di daerah tersebut, ketinggian banjir mencapai 0,5 meter-1,5 meter. Warga pun masih mengharapkan bantuan, terutama bahan makanan dan selimut.
Warga Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Wilman Chandra (47), mengharapkan agar bantuan segera datang untuk memenuhi kebutuhan warga. “Hanya beberapa pakaian dan barang yang saya dapat bawa. Lainnya saya biarkan terendam karena banjir meninggi sangat cepat,” katanya.
Sampai saat ini, bantuan belum tiba di kawasan tersebut. “Mungkin karena banyak wilayah yang terkena dampak, jadi pemerintah belum sempat memberikan bantuan,” ungkap Wilman.
Menurut Wilman, banjir terjadi hampir setiap tahun. Namun, banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. “Banjir besar di wilayah Suka Merindu terjadi pada 1989. Saat itu, ketinggian air mencapai 3 meter,” katanya.
Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Rusdi Bakar mengatakan, dari 9 kabupaten/kota di Bengkulu, hanya Kabupaten Muko-Muko yang tidak terkena dampak bencana. Menurut Rusdi, hingga saat ini, Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah yang mengalami dampak bencana yang paling parah. Di daerah tersebut, empat warga meninggal karena bencana.
Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan data dari seluruh daerah yang terdampak bencana. “Mengenai peningkatan status (penanggulangan bencana) akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing,” kata Rusdi.