Ratusan Ribu Pengusaha Kecil Dapat Akses Modal Lebih Besar

Sekitar 16 persen dari 4,5 juta nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) mendapat pinjaman usaha lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka dapat menikmati program Mekaar Plus atau modal kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.

KOMPAS/A HANDOKO

Para penerima pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan produk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Desa Pakisrowo, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berkumpul untuk membayar cicilan dan menitipkan uang tabungan, Rabu (19/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 16 persen dari 4,5 juta nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) mendapat pinjaman usaha lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka dapat menikmati program Mekaar Plus atau modal kredit usaha rakyat dari pemerintah. Akses ini mereka dapatkan setelah usaha mereka berkembang.

Program nasional yang diluncurkan PT Permodalan Nasional Madani itu berjalan sejak November 2015. Mekaar menyasar ibu-ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera yang ingin memiliki modal usaha, dengan pinjaman mulai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, tanpa jaminan. Tidak hanya pinjaman, nasabah Mekaar juga mendapat program pelatihan dan kemitraan usaha.

”Setelah empat tahun berjalan, pada tahun ini, 15-17 persen (sekitar 720.000) nasabah Mekaar sudah bisa naik kelas. Mereka mulai bisa memanfaatkan program KUR (kredit usaha rakyat), sebagaimana yang didorong Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Juni mendatang, kami juga akan siapkan program Mekaar Plus,” tutur Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, yang ditemui seusia acara buka bersama di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Mereka yang berpotensi naik kelas harus sesuai kriteria, kata Arief. Kriteria tersebut antara lain telah memiliki omzet usaha rata-rata Rp 250 juta setahun. Sebagai perbandingan, mereka yang baru mengikuti program Mekaar biasanya hanya memiliki omzet Rp 150.000-Rp 200.000 per hari.

Baca juga: Bekraf Buka Akses Permodalan Industri Busana Muslim

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi

”Selain itu, ukurannya, mereka harus sudah disiplin, lancar, dan tertib. Kami juga akan perhitungkan potensi usahanya karena kami enggak mau mereka jadi over-financing (kelebihan pembiayaan),” ujarnya.

Dengan mengikuti program Mekaar Plus, nasabah bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon sampai Rp 25 juta, setara dengan pinjaman KUR mikro. Namun, berbeda dengan KUR, program Mekaar Plus akan menyasar nasabah yang belum terjangkau bank.

Pada awal tahun ini, sebanyak 550 nasabah Mekaar telah beralih ke program KUR. Sepanjang 2019, pemerintah menargetkan setidaknya 3.000-5.000 nasabah naik kelas ke KUR. Namun, menurut Arief, target itu tidak mengikat karena potensi nasabah dan kemudahan bank mengakses nasabah perlu jadi pertimbangan.

Penyaluran kredit

Jumlah penyaluran kredit oleh PT PNM sampai April 2019 tercatat mencapai Rp 6 triliun. Adapun rinciannya Rp 4 triliun untuk nasabah Mekaar, Rp 1,9 triliun untuk nasabah program unit layanan modal mikro (ULaMM), dan Rp 200 juta untuk anak usaha. Penyaluran kredit itu melampaui target sebelumnya yang hanya mencapai Rp 4,8 triliun.

”Sampai akhir tahun ini, kami menargetkan penyaluran kredit hingga Rp 15,3 triliun. Jumlah itu sejalan dengan target kami untuk meningkatkan nasabah Mekaar sampai 6 juta nasabah,” kata Arief.

Untuk target tersebut, persero itu pun membutuhkan tambahan pendanaan Rp 11 triliun sampai Rp 12 triliun. Tambahan pendanaan tersebut sejauh ini masih didominasi pendanaan dari pasar modal.

Baca juga: Kurangi Impor, UMKM Perlu Dibina Berkelanjutan

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo bersama Nyonya Iriana meninjau hasil pembinaan program Mekaar yang dilaksanakan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Desa Cepoko, Kecamatan Panek, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).

Dengan target penambahan modal dan nasabah Mekaar sampai akhir tahun, Arief mengatakan, perusahaan tidak akan melakukan upaya ekstra untuk memitigasi risiko.

”Sejauh ini, kami anggap yang kami lakukan sudah sesuai. NPL (kredit bermasalah) tidak pernah di atas 0,02 persen, berarti 98,8 persen pinjaman kembali. Hal ini karena proses pemantauan, pembukuan, digitalisasi terus kami tingkatkan,” tuturnya.