Bambang Widjojanto Klaim Pemilu 2019 Terburuk Sepanjang Sejarah

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai oleh Bambang Widjojanto mendaftarkan gugatan atas hasil Pilpres 2019 Gedung Mahkamah Konstitusi ( MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan permohonan gugatan sengketa pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) malam. Permohonan gugatan diharap mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai terburuk sejak Indonesia merdeka.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis. Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan gugatan sengketa hasil pemilu yang dilengkapi 51 alat bukti. Alat bukti tersebut, masih akan ditambah dalam waktu dekat.

Melalui permohonan gugatan itu, Bambang mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja melampaui hukum (beyond the law). Sebab, dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil). Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpijak pada kedaulatan rakyat.

Kompas

Bambang Widjojanto saat mendatangi Kantor BPN di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Rabu (22/5/2019).

"Kami mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, melainkan juga memeriksa betapa kecurangan sudah semakin dahsyat," kata Bambang.

Kami mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, melainkan juga memeriksa betapa kecurangan sudah semakin dahsyat

Hal tersebut memicu munculnya pandangan buruk masyarakat ihwal penyelenggaraan pemilu. Sejak Indonesia merdeka, belum ada penyelenggaraan pemilu sedemokratis Pemilu 1955. "Terdapat isu yang berkembang di publik bahwa Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah," ujar Bambang.

Baca juga : Yakin Pilpres Curang, Prabowo-Sandi Gugat ke MK

Menurut Bambang, penyelesaian gugatan sengketa ini juga akan menjadi momentum bagi MK untuk menunjukkan kapabilitasnya. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mencermati proses penyelesaian sengketa tersebut.

"Semoga MK dapat menempatkan diri agar kejujuran dan keadilan bisa menjadi watak pemimpin Indonesia," ujarnya.