Koalisi Prabowo Segera Dievaluasi

FRANSISKUS WISNU WARDHANA UNTUK KOMPAS

Koalisi tiga partai, Gerindra, PAN, dan PKS, resmi mendeklarasikan pencalonan pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019. Deklarasi pencalonan ini diumumkan di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Selepas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan presiden akhir bulan ini, koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan dievaluasi. Koalisi itu berpotensi bubar karena Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional berpeluang hengkang dan bergabung mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang memenangi pemilu.

Nasib koalisi pendukung Prabowo-Sandi itu kemungkinan akan dibicarakan sesudah rangkaian sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang rampung pada 28 Juni 2019.

Selain Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), koalisi Prabowo-Sandi saat ini juga terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Berkarya.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/6/2019), mengatakan, saat ini, partai-partai pendukung Prabowo-Sandi akan tetap memberikan dukungan moral untuk proses sengketa hasil pemilu yang sedang berlangsung di MK. Oleh karena itu, menurut dia, keberadaan koalisi masih dibutuhkan untuk sementara waktu.

Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK setelah kalah sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen suara dari pasangan Jokowi-Amin. Persidangan di MK akan berlangsung dari 14 Juni sampai 24 Juni 2019. Pada 28 Juni 2019, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan Prabowo Subianto (keempat dari kiri) dan Sandiaga Uno (keempat dari kanan)  menggelar konferensi pers mengenai permasalahan perekonomian bangsa, di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9/2018). Hadir dalam konferensi pers ini Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga dari kiri), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Kepala Staf Presiden PKS Suryama (kiri), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (ketiga dari kanan), Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kedua dari kanan), dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier (kanan).

Meski demikian, menurut Eddy, nasib koalisi perlu segera dibicarakan bersama-sama setelah putusan MK keluar akhir bulan ini. ”Apa pun hasil di MK nanti, Pak Prabowo akan memanggil semua partai koalisi dan menentukan langkah ke depan akan seperti apa. Jika pilpres dianggap sudah selesai dan semua partai mengambil jalan masing-masing, maka itu akan menjadi keputusan bersama semua partai di barisan koalisi,” tuturnya.

Nasib koalisi ke depan, bubar atau dipertahankan, akan tergantung dari sikap yang diambil semua anggota koalisi. Saat ini, ujar Eddy, ada partai-partai pendukung Prabowo yang ingin fokus membesarkan kembali eksistensi partainya dengan merapat ke koalisi Jokowi-Amin, seperti PAN.

”Kami akan fokus membesarkan kembali partai, terutama untuk memosisikan PAN kembali jadi partai besar di Pemilu 2024 nanti,” katanya.

Baca juga: Nasib Koalisi Segera Dibahas

Selain PAN, Partai Demokrat saat ini juga sudah mengambil ancang-ancang untuk merapat ke barisan partai pendukung Jokowi-Amin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, kemarin, mengusulkan agar Prabowo segera menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi pendukungnya. Usulan itu ia ungkap melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik.

Saat dikonfirmasi, Rachland mengatakan, usulan yang sama juga disampaikannya kepada Jokowi. Menurut dia, pemilu sudah selesai sehingga koalisi tidak diperlukan lagi. Koalisi yang masih dipertahankan akan membuat pengotak-ngotakan di tingkat akar rumput semakin awet dan pembelahan semakin terasa. Sementara, lanjutnya, gugatan sengketa pemilu yang sedang berlangsung di MK tidak perlu melibatkan peran partai.

”(Perkubuan) artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” ucapnya.

KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tiba di Badan Narkotika Nasional pada Rabu (6/3/2019).

Sebelumnya, Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief juga menyampaikan hal senada. Lewat akun Twitter-nya, Andi menegaskan bahwa arah politik Demokrat pasca-pilpres sepenuhnya hak Demokrat. ”Demokrat bukan anak buah koalisi karena bukan fusi sehingga apa yang menjadi arah politik Demokrat sepenuhnya hak kami,” ujar Andi.

Dipersilakan keluar

Menanggapi usulan Demokrat, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mempersilakan Demokrat keluar dari koalisi jika sudah menentukan sikap untuk merapat ke koalisi partai pemerintah.

”Kalau ada partai yang ingin menjadi menteri, lalu mau keluar dari koalisi, silakan. Itu hak mereka. Kami tidak ingin mengintervensi karena seperti kata teman-teman Demokrat, koalisi bukan fusi dan mereka punya hak menentukan arah politiknya,” tutur Andre.

Kendati demikian, ia menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus mengawal proses sengketa hasil pemilu di MK. Dengan kata lain, koalisi pendukung Prabowo-Sandi belum berencana menggelar pertemuan penentu untuk menyepakati nasib koalisi ke depan.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, usulan pembubaran koalisi untuk menurunkan tensi politik tidak tepat. Menurut dia, upaya meredakan ketegangan politik di tingkat elite ataupun akar rumput saat ini justru tergantung dari kualitas kepemimpinan para tokoh, Jokowi dan Prabowo. Ia mengacu pada pengalaman saat calon presiden Amerika Serikat John McCain membela lawan politiknya, Barack Obama, pada pemilu AS tahun 2008.

Meski berbeda kepentingan politik, McCain membela Obama yang saat itu sedang disudutkan dengan hoaks politik identitas saat kampanye.

Upaya meredakan ketegangan politik di tingkat elite ataupun akar rumput saat ini justru tergantung dari kualitas kepemimpinan para tokoh, Jokowi dan Prabowo.

”Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor. Pembubaran koalisi justru akan menyulitkan pengambilan keputusan politik,” kata Mardani.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) didampingi perwakilan partai koalisi lainnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018) malam.