Dalam rapat dengan Dewan Pembina Partai Gerindra di Hambalang, hari ini, Ketua Umum Gerindra yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto belum bersikap atas arah politik Gerindra pasca-Pemilu 2019.
Oleh
Dhanang David Aritonang dan Agnes Theodora
·2 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra, di kediaman Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jumat (19/7/2019). Rapat salah satunya membahas arah politik Gerindra pasca-Pemilu 2019.
Pantauan Kompas di Hambalang, Jumat, jajaran Dewan Pembina Gerindra berdatangan ke Hambalang sebelum pukul 09.00. Rapat kemudian berlangsung selama sekitar 2,5 jam hingga pukul 11.30.
Seusai rapat, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, belum ada sikap dari Prabowo Subianto terkait arah politik Gerindra pasca-Pemilu 2019.
Selain mendengarkan masukan dari Dewan Pembina Gerindra, Prabowo, menurut Muzani, terbiasa mengambil keputusan berdasarkan pandangan masyarakat dan para pendukungnya. Maka hal itu pula yang akan dilakukan Prabowo sebelum memutuskan, akan bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau menjadi oposisi dengan berada di luar pemerintahan, pascapemilu ini.
”Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Pada waktunya, nanti ia akan secara langsung menyampaikan sikap partai,” katanya.
”Namun pada prinsipnya, Prabowo menyatakan bahwa keyakinan dan perjuangan partai tidak akan berubah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran,” tambah Muzani.
Rapat lanjutan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan di Hambalang akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional dan rapat kerja nasional Gerindra, yang menurut rencana diselenggarakan akhir Agustus atau awal September ini.
”Pertemuan ini penting karena menyangkut harapan masyarakat pendukung dan pengurus serta simpatisan partai. Ini penting dipertimbangkan sebaik-baiknya oleh partai,” ujarnya.
Menurut dia, opsi yang mengemuka di internal Gerindra saat ini adalah Gerindra menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan Jokowi-Amin.
Meski demikian, bukan berarti Gerindra tidak akan membantu pemerintah. Jika dibutuhkan, Gerindra siap membantu. Bentuk bantuan ini tidak harus dimaknai dengan bergabung ke dalam pemerintahan. Gerindra bisa memberi masukan program pada pemerintahan Jokowi-Amin.
”Bisa ada kemungkinan program-program yang baik dari kami bisa diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kami juga bisa menyampaikan hal-hal penting yang bisa kami titipkan ke pemerintah,” katanya.