Dinilai Bukan Penyebab Kemacetan, Sepeda Motor Tak Dikenai Ganjil Genap

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi lalu lintas yang macet di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, saat dimulainya sosialisasi penerapan peraturan ganjil-genap, Kamis (8/8/2019). Jalan Pramuka merupakan satu di antara 16 ruas jalan di wilayah DKI Jakarta yang mulai 9 September menerapkan pembatasan kendaraan melalui peraturan ganjil genap. Peraturan tersebut dijalankan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS — Perluasan sistem ganjil genap dalam berkendara di Ibu Kota dipastikan tidak akan meliputi sepeda motor. Kendaraan roda dua diyakini bukan menjadi sumber kemacetan.

Walau demikian, pergerakan sepeda motor tetap patut dikendalikan agar ke depan tidak mengganggu lalu lintas di jalur ganjil genap yang baru.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (8/8/2019) di Jakarta, mengatakan, setelah dianalisis secara mendalam, pola pergerakan sepeda motor pada koridor ganjil genap tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemacetan lalu lintas.

Syafrin juga mengatakan, lonjakan pengendara sepeda motor akibat peralihan dari mobil pribadi itu memang nyata. ”Untuk sepeda motor, kami sudah simulasikan semua. Nah, sepeda motor ke depan itu tidak dikenakan ganjil genap,” ujar Syafrin.

Baca juga: Perluasan Ganjil Genap di Ruas Jalan Jakarta

Sebelumnya, berdasarkan evaluasi Dishub DKI, saat penerapan ganjil genap di Jalan MH Thamrin pada Oktober-Desember 2018 dan Januari-Juli 2019, jumlah mobil pribadi turun dari 33,28 persen menjadi 24,87 persen. Namun, jumlah sepeda motor malah meningkat drastis dari 56,74 persen menjadi 72,26 persen.

Potensi lonjakan serupa berpotensi juga terjadi pada area perluasan ganjil genap yang mulai berlaku pada 9 September. Area ganjil genap Ibu Kota bertambah menjadi 25 ruas jalan dari yang semula hanya sembilan ruas jalan.

Enam belas ruas jalan yang mulai diterapkan dengan sistem ganjil genap adalah Jalan Tomang Raya, Kyai Caringin, Balikpapan, Suryopranoto, Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pramuka, Salemba Raya, dan Kramat Raya. Juga Jalan Senen Raya, Gunung Sahari, Sisingamangaraja, Panglima Polim, dan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun hingga simpang TB Simatupang).

Menurut Syafrin, lonjakan pengguna sepeda motor itu telah diantisipasi. Pemerintah akan membuat jalur khusus atau kanalisasi kendaraan roda dua di sejumlah ruas jalan ganjil genap yang baru, seperti yang ada di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman.

Dengan demikian, kecepatan sepeda motor akan konstan dan tak mengganggu kendaraan lain. Sementara itu, di ruas jalan ganjil genap yang sempit, sepesa motor diwajibkan menggunakan lajur kiri.

”Nanti kami bersama-sama kepolisian begitu melihat ada pelanggaran di luar kanalisasi, otomatis dia ditilang karena sudah melanggar marka (jalan),” ucap Syafrin.

Sosialisasi

Sosialisasi aturan ganjil genap yang baru dimulai sejak 7 Agustus hingga 8 September. Adapun uji coba 12 Agustus-6 September.

Baca juga: Ganjil Genap Akan Berlanjut

Dalam proses sosialisasi, selain dilakukan di 16 titik jalan ganjil genap baru, petugas Dishub DKI juga akan dikerahkan di empat pusat perbelanjaan. Empat pusat perbelanjaan itu adalah Cilandak Town Square (Jakarta Selatan), Plaza Atrium (Jakarta Pusat), Arion Mal (Jakarta Timur), dan Mal Ciputra (Jakarta Barat). Sosialisasi di empat mal secara serentak hanya akan dilakukan pada Jumat hingga Minggu ini (9-11/8/2019).

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo ditemani Wadirlantas Polri AKBP I Made Agus dalam konferensi perluasan ganjil genap di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Syafrin menjelaskan, proses sosialisasi ganjil genap tidak hanya bicara soal perluasan area, tetapi juga dampak polusi yang dihasilkan transportasi di Ibu Kota. Masyarakat akan disadarkan terkait dampak polusi udara di Jakarta, terutama dari sisi kesehatan.

”Perluasan ganjil genap hanya bagian dari upaya memperbaiki kualitas udara. Saya harap ini dilihat masyarakat sebagai tanggung jawab bersama karena polutan harus dijadikan musuh bersama,” kata Syafrin.

Memangkas emisi

Di kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, perluasan ganjil genap tak bisa dilepaskan dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, yang ditandatanganinya pada 1 Agustus 2019.

Baca juga: Ganjil Genap Makin Mantap Diusulkan Permanen

Lebih dari itu, perluasan ganjil genap diharapkan ikut mengurangi emisi karbon yang dihasilkan transportasi umum. Keberhasilan memangkas emisi karbon itu pernah terjadi ketika Pemerintah DKI menerapkan sistem ganjil genap pada perhelatan Asian Games 2018.

”Kalau kita lihat kemarin ketika penyelenggaraan Asian Games, itu lumayan turun, kan (emisi karbonnya). Karena itu, lihat nantinya, ini, kan masih masa uji ya. Kita lihat nanti efeknya besarnya berapa,” ucap Anies.

Kompas

Petugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan sosialisasi kepada pengguna kendaraan bermotor pada hari pertama uji coba perluasan kawasan ganjil genap di persimpangan Pancoran, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Ketua Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono juga menyampaikan bahwa perluasan ganjil genap sepatutnya bisa belajar dari perhelatan Asian Games 2018. Pemberlakuan ganjil genap selama 15 jam pada waktu itu disebut mampu menurunkan tingkat kemacetan dan polusi di Jakarta.

”Kita bisa merasakan lalu lintas mengalami perubahan yang signifikan. Kurangnya kemacetan, meningkatnya kecepatan, dan yang lebih penting lagi menurunnya gas buang beracun sampai angka 20,3 persen. Itu yang harus dikejar,” kata Bambang.