JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi janjinya, membentuk panitia kerja untuk menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses revisi Undang-Undang Perkawinan diharapkan bisa rampung dan disahkan dalam waktu [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses