JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dianggap membuka peluang perilaku koruptif. Sebagian kalangan menilai, poin-poin yang direvisi justru melemahkan kewenangan KPK sebagai lembaga antikorupsi. Direktur Pusat Kajian [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses