Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump. Trump dinyatakan telah melanggar sumpah jabatannya sebagai pemimpin.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·6 menit baca
AFP/GETTY IMAGES/MARK WILSON
Ketua DPR Nancy Pelosi berbicara kepada media setelah pertemuan kaukus dengan DPR setelah ia mengumumkan akan memulai rencana pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump, 24 September 2019, di Washington DC. Pelosi mengumumkan penyelidikan pemakzulan setelah muncul laporan bahwa Presiden Donald Trump berusaha menekan Presiden Ukraina untuk menyelidiki calon presiden dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, dan putranya, Hunter Biden.
WASHINGTON, RABU — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump. Trump dinyatakan telah melanggar sumpah jabatannya sebagai pemimpin.
Pengumuman Ketua DPR AS Nancy Pelosi merupakan langkah paling dramatis dibandingkan dengan sejumlah dinamika yang terjadi dalam hubungan DPR dan Trump. Langkah ini diambil setelah Trump diketahui menekan pemimpin asing untuk menjatuhkan pesaing politik.
”Tindakan Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat dari seorang Presiden yang mengingkari sumpah jabatannya serta menodai keamanan nasional dan integritas pemilu. Oleh karena itu, saya mengumumkan DPR mengajukan penyelidikan pemakzulan resmi,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2019).
Dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-45 AS pada 20 Januari 2017, Trump bersumpah untuk memperjuangkan, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi AS. Menurut Nancy, tindakan Trump untuk menekan Ukraina justru hanya bertujuan untuk menguntungkan kedudukannya secara politik.
Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 25 Juli 2109. Mereka berbicara tentang bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, dan putranya. Sebelum perbincangan itu berlangsung, Trump telah menunda pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina.
”Pekan ini, Presiden mengakui meminta Presiden Ukraina untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkannya secara politis. Tindakan yang diambil sampai saat ini oleh Presiden telah secara serius melanggar konstitusi. Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada yang di atas hukum,” ujar Pelosi.
Banyak anggota DPR, termasuk dari aliran moderat dan pendukung Trump, telah mengumumkan dukungan mereka untuk penyelidikan pemakzulan selama 48 jam terakhir. Sejauh ini, 196 dari 235 anggota DPR Partai Demokrat telah memberikan dukungan.
Di sela-sela pertemuan PBB di New York, Trump mengecam upaya pemakzulan yang dilakukan DPR AS. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap presiden.
”Saya memimpin dalam jajak pendapat dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikan saya. Satu-satunya cara yang mereka dapat mencoba adalah melalui pemakzulan,” ujarnya, Selasa (24/9/2019).
Tindakan Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat dari pengkhianatan Presiden atas sumpah jabatannya serta pengkhianatan terhadap keamanan nasional dan integritas pemilu.
AFP/NICHOLAS KAMM
Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump mendengarkan lagu kebangsaan selama upacara yang menandai peringatan 18 tahun terjadinya serangan 11 September, Rabu (11/9/2019), di Pentagon, Virginia.
Trump sebelumnya sempat membantah telah menelepon Zelensky. Ia akhirnya mengakuinya sembari menekankan tindakan itu adalah hal biasa. ”Semua orang melakukannya,” tuturnya.
Proses pemakzulan
Pemakzulan tersebut tidak berarti langsung mencopot Trump dari jabatannya. Tidak ada presiden yang pernah lengser akibat pemakzulan. Di sini, pemakzulan berarti menjatuhkan dakwaan atas pelanggaran salah satu atau lebih pasal oleh seorang pejabat tinggi negara.
”Kami tidak punya pilihan di bawah konstitusi. Sepertinya Presiden benar-benar mendorong kita untuk proses pemakzulan, saya tidak tahu apakah ia memancing kita karena memiliki agenda pribadi yang mungkin berguna baginya,” tutur Vicente Gonzalez, anggota DPR dari Texas.
Konstitusi AS memberikan hak kepada DPR untuk melakukan pemakzulan, sedangkan Senat berwenang untuk mengadili tuduhan pemakzulan. Seorang presiden dapat diturunkan dari jabatan jika Senat memutuskan ia terbukti bersalah melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan lainnya.
Dalam kasus Trump, selama ini, sudah ada enam anggota Komite Kehakiman DPR menyelidiki berbagai aspek tindakannya yang dinilai tidak wajar. Dengan adanya pengumuman Pelosi, tim ini akan melanjutkan dan mempercepat proses penyelidikan ini.
Jika Trump ditemukan melakukan pelanggaran, Komite Kehakiman DPR akan merekomendasikan pasal-pasal pemakzulan terhadapnya. Setelah didukung oleh Komite Kehakiman, masalah tersebut masuk ke DPR untuk pemungutan suara. DPR kini sedang dikontrol oleh Demokrat, partai oposisi pemerintah.
Selanjutnya, apabila para anggota DPR sepakat atas pemakzulan, persoalan ini akan berlanjut ke Senat AS. Senat AS bertanggung jawab untuk mengadakan persidangan yang diawasi oleh Hakim Agung Mahkamah Agung AS.
Untuk menyatakan Trump bersalah dan harus turun dari jabatan, diperlukan suara dua pertiga di Senat. Senat saat ini dikuasai oleh Republik, partai pengusung Trump.
Dalam sejarah AS, hanya ada dua presiden yang pernah mengalami pemakzulan. Mereka adalah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Keduanya menang di Senat. Presiden lainnya, Richard Nixon, mengundurkan diri pada 1974 setelah melihat ia berpotensi gagal di Senat.
Dugaan pelanggaran
Trump dilaporkan secara anonim telah menelepon Zelensky untuk menyelidiki bisnis Hunter Biden, putra Joe Biden. Menurut Trump, kedua Biden ini terlibat dalam kasus korupsi.
”Kami memiliki percakapan yang baik. Percakapan saya sebagian besar merupakan ucapan selamat, sebagian besar tentang korupsi, dan sebagian besar fakta bahwa kami tidak ingin orang-orang seperti mantan Wakil Presiden Biden dan putranya (menambah korupsi),” kata Trump.
Percakapan saya sebagian besar merupakan ucapan selamat, sebagian besar tentang korupsi, dan sebagian besar fakta bahwa kami tidak ingin orang-orang seperti mantan Wakil Presiden Biden dan putranya (menambah korupsi).
GETTY IMAGES/BRENDAN HOFFMAN
Volodymyr Zelensky (tengah), menunggu hasil pemungutan suara pemilu putaran pertama dalam pemilihan presiden Ukraina pada Minggu (30/3/2019) malam, di Kiev, Ukraina.
The Wall Street Journal menyatakan, Trump menyarankan Zelensky untuk bekerja dengan pengacaranya, Rudy Giuliani, mengenai kasus Biden. Giuliani menuding Biden berperan dalam penghapusan kasus korupsi di Ukraina selama pemerintahan Presiden ke-44 AS Barack Obama.
Trump diduga menekan Zelensky dengan menahan bantuan internasional untuk Ukraina satu pekan sebelum menelepon. Bantuan ini senilai hampir 400 juta dollar AS, termasuk bantuan senilai 250 juta dollar AS untuk militer Ukraina.
Senator Connecticut Chris Murphy mengatakan, dirinya bertemu Zelensky baru-baru ini. Zelensky dilaporkan resah atas penundaan bantuan AS.
”Ia tidak secara eksplisit menghubungkan dua kejadian itu dalam pertemuan kami. Saya menyarankannya untuk mengabaikan permintaan dari kampanye Trump. Ia pun setuju,” kata Murphy merujuk pada hubungan antara penundaan bantuan dan permintaan penyelidikan korupsi oleh Trump.
”Saya tidak membuat pernyataan ’Anda harus melakukan ini atau saya tidak akan memberi bantuan’. Saya tidak akan melakukan itu,” ujar Trump sembari menambahkan, ia tidak keberatan jika transkrip percakapannya dengan Zelensky dirilis.
Trump melanjutkan, bantuan tersebut telah diberikan pada akhirnya. Waktu itu, ia menunda bantuan agar Eropa lebih berkontribusi.
Posisi Biden
Sejak mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden, Joe Biden kerap diserang Trump secara verbal. Trump memanggil Biden dengan sebutan ”Joe yang Mengantuk”.
Biden kini tengah bertarung dengan bakal calon lainnya dari Demokrat untuk menjadi calon tunggal presiden. Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada 9-10 September 2019 mencatat, Biden masih meraih suara tertinggi di antara para bakal calon lainnya, yaitu 22 persen.
AS akan menggelar pemilihan presiden pada November 2020. Trump pun telah memulai kampanye pencalonan ulang sejak Juni 2019.
Pengacara Trump, Giuliani, telah menyerukan investigasi peran Biden dalam melengserkan pejabat jaksa Ukraina pada 2016. Jaksa itu sedang menyelidiki kasus perusahaan gas alam Burisma Holdings yang memiliki hubungan dengan Hunter Biden.
REUTERS/LUCAS JACKSON
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kanan) menyentuh Senator AS, Cory Booker, saat debat putaran kedua Partai Demokrat, Rabu (31/7/2019) malam, di Detroit, Michigan.
Sejauh ini, belum ada tuduhan serius terhadap Joe Biden dan putranya, Hunter. Biden pun menyatakan dukungan atas rencana pemakzulan oleh DPR pada Selasa (24/9/2019).
”Jika ia terus menghalangi Kongres dan hukum, Donald Trump tidak memberikan Kongres pilihan lain selain memulai pemakzulan. Itu akan menjadi sebuah tragedi, tetapi sebuah tragedi dari karyanya sendiri,” kata Biden dalam konferensi pers.
Adapun Trump juga pernah dituding terlibat dengan Rusia untuk memenangi Pilpres AS 2016. Dalam pertarungan politik itu, ia berhasil mengalahkan Hillary Clinton yang diusung oleh Demokrat. (AP/AFP/CNN)
