Unjuk Rasa Pelajar untuk Ingatkan Penegakan Hukum dan HAM

Sejumlah pelajar dari Yogyakarta berunjuk rasa mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar bersikap tegas terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Pelajar yang membawa poster bertuliskan nama korban aksi unjuk rasa, September lalu, dalam unjuk rasa bertajuk Kami Tidak Diam, di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu (20/10/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelajar dari Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Minggu (20/10/2019) sekitar pukul 16.00. Mereka ingin mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk bersikap tegas terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Aksi itu diikuti sedikitnya 50 pelajar SMA di sekitar wilayah Yogyakarta. Mereka menilai ada kondisi penegakan hukum dan hak asasi manusia yang belum cukup baik di Indonesia. Itu dibuktikan dari jatuhnya korban dalam peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, September lalu.

”Ini teguran keras bahwa pelajar sebagai kaum muda mulai bergerak. Ini seharusnya menjadi tanda bagi pemerintah bahwa memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja,” kata Acik dari bagian humas Aksi Solidaritas Kami Tidak Diam dari Pelajar Yogyakarta, di lokasi.

Para pelajar itu berunjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap tindakan represif dari aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa. Ada juga poster-poster dari sejumlah korban dalam unjuk rasa beberapa waktu lalu, yakni Muhammad Yusuf Kardawi, Immawan Randy, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, dan Bagus Putra Mahendra. Dalam poster itu dituliskan pula slogan ”Rest In Power”.

Baca juga : Unjuk Rasa Mahasiswa, Polisi Alihkan Lalu Lintas Kawasan Istana

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Sejumlah pelajar berunjuk rasa dalam aksi bertajuk Kami Tidak Diam di Bundaran UGM, Yogyakarta, Minggu (20/10/2019). Mereka menolak berbagai tindakan represif yang membungkam kebebasan berpendapat. Pemerintah diingatkan untuk tegas dalam penegakan hukum dan HAM.

Acik menyatakan, penegakan hukum dan HAM itu seharusnya menjadi prioritas yang dikerjakan oleh pemerintah. Para pelajar, sebagai salah satu elemen masyarakat, akan terus mengawal agar pemerintah punya komitmen dalam bidang tersebut. Masyarakat juga harus melek dan ikut mengingatkan jika pemerintah sudah tidak berjalan pada jalur yang benar.

”Kita tidak bisa menyerahkan kebijakan, khususnya penegakan hukum dan peradilan HAM begitu saja. Agar keadilan HAM itu terwujud, kita harus mengawalnya sendiri. Tidak hanya dalam lima tahun ini, tetapi untuk esok dan seterusnya,” kata Acik.

Minggu siang, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di lokasi yang sama. Tuntutan yang disampaikan tidak jauh berbeda. Para mahasiswa itu mengingatkan agar presiden dan wakil presiden terpilih terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Bukan malah terbelenggu dalam pertarungan kepentingan elite politik.

Baca juga : Tagih Tuntutan, Mahasiswa di Lampung Kembali Berdemo

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Poster bergambar wajah para korban pada unjuk rasa mahasiswa, September lalu, dalam aksi bertajuk Kami Tidak Diam, Minggu (20/10/2019), di Bundaran UGM, Yogyakarta. Mereka menolak berbagai tindakan represif yang membungkam kebebasan berpendapat. Pemerintah diingatkan untuk tegas dalam penegakan hukum dan HAM.

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HMI FH UMY) Sandi Adi Pristantyo, salah seorang peserta aksi, mengatakan, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang sulit terselesaikan. Kepala negara pun diminta untuk tidak mengkhianati rakyatnya dengan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

”Kita mengingatkan kepada yang dilantik untuk hati-hati pada setiap kebijakan dan selalu mengingatkan keberpihakannya kepada rakyat,” kata Sandi.

Kita mengingatkan kepada yang dilantik untuk hati-hati pada setiap kebijakan dan selalu mengingatkan keberpihakannya kepada rakyat.

Menurut Sandi, hingga saat ini masih banyak politik transaksional di kalangan elite politik. Jika itu masih terjadi, tampak bahwa elite politik hanya ingin menangnya sendiri. Hal yang seharusnya diutamakan adalah memenuhi kebutuhan rakyat. Ketimpangan yang terjadi di tingkatan akar rumput menunjukkan belum semua rakyat terpenuhi kebutuhannya.

Selain itu, Sandi menambahkan, aksi-aksi mahasiswa yang berlangsung itu juga tidak ditunggangi kepentingan apa pun. Ia mengklaim, mahasiswa masih berdiri bersama rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. ”Ada isu berkembang bahwa kami diboncengi. Kami tetap berpihak kepada rakyat,” kata Sandi.