Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar masyarakat di Kalimantan Barat tidak terpengaruh radikalisme.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·2 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar masyarakat di Kalimantan Barat tidak terpengaruh radikalisme. Generasi ke depan hendaknya terus ditanamkan sikap bangga terhadap negaranya untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Menko Polhukam Mahfud MD, saat menghadiri Dialog Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): Menggagas Indonesia Cita Meneguhkan Komitmen Keumatan-Kebangsaan Alumni HMI, Sabtu (26/10/2019) malam, di Pontianak, menuturkan, perbedaan adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Bernegara adalah fitrah yang tidak bisa dihindari dan mengatur negara sesuai kebutuhan yang bersumber pada kebersamaan.
”Ada titik-titik persamaan di tengah berbagai perbedaan, misalnya memilih pemimpin yang tidak korupsi. Kemudian, menjaga lingkungan hidup. Membangun demokrasi dan pemilu yang berkejujuran. Kita bertemu di situ. Semua agama sama ingin hal itu,” ujarnya.
Ada titik-titik persamaan di tengah berbagai perbedaan, misalnya memilih pemimpin yang tidak korupsi. Kemudian, menjaga lingkungan hidup. Membangun demokrasi dan pemilu yang berkejujuran. Kita bertemu di situ. Semua agama sama ingin hal itu.
Oleh karena itu, warga diminta tidak terpancing radikalisme. Indonesia, kata Mahfud, adalah Indonesia Emas yang penduduknya sejahtera, bahagia lahir dan batin. Indonesia Emas bercirikan bersatu, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah yang akan dituju ke depan oleh bangsa Indonesia. Saat ini tantangannya adalah bagaimana bersatu dalam kemajemukan.
”Kemiskinan semakin tahun semakin bisa diatasi. Itu karena kita merdeka. Jangan marah-marah terus. Negara ini harus dijaga. Setelah pemilu selesai, jangan ribut lagi,” kata Mahfud.
Keindonesiaan dan keislaman juga menjadi satu paket. ”Maka, kita menolak upaya memecah belah yang radikal. Perubahan adalah keniscayaan, tetapi perubahan yang kita anut bukan perubahan radikal, melainkan perubahan yang mengikuti aturan,” paparnya.
Akbar Tanjung, salah satu tokoh nasional yang hadir dalam dialog itu, menuturkan, HMI didirikan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, mempertinggi derajat Indonesia.
”Keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan. Keduanya bagai dua sisi mata uang. Nilai-nilai keislaman berorientasi dan menghargai kemajemukan yang ada,” papar Akbar Tanjung.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dalam berbagai kesempatan, selalu berpesan kepada masyarakat Kalbar untuk terus merawat kemajemukan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan sikap yang terbuka satu sama lain. Jangan sampai ada yang berpikir ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghargai kemajemukan menjadi modal dalam pembangunan. Apalagi, Kalbar sedang berupaya membenahi pembangunan di desa. Hal itu wujud dari implementasi membangun Indonesia dari pinggiran.