JAKARTA, KOMPAS  – Usulan agar aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran yang nyata. Wacana ini dilontarkan Kementerian Dalam Negeri terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Pendiri [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses