Pemerintah Kembangkan Konsep Kota Cerdas untuk Memudahkan Layanan Publik

Untuk memudahkan pelayanan publik ke warga, pemerintah memperluas pengembangan konsep kota cerdas di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan sejalan dengan makin banyaknya daerah yang terkoneksi dengan jaringan internet.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Ilustrasi seorang pengguna yang hendak mengunduh dan memasang aplikasi Qlue Smart City di ponselnya

JAKARTA, KOMPAS - Tidak hanya di Jakarta, penerapan konsep kota cerdas atau smart city di kota lain juga terus dikembangkan. Langkah ini dilakukan seiring dengan semakin banyaknya daerah yang terkoneksi dengan jaringan internet. Konsep yang didukung teknologi digital dan internet diharapkan dapat  memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sejak Agustus 2019, sebanyak 189 desa dan 25 kecamatan  sudah terkoneksi jaringan fiber optik. Di semua wilayah itu, akses internet bisa dijangkau seluruh warga setempat.

"Pelayanan publik di sana bisa diakses secara daring di kota dan desa. Sebelumnya, pengurusan dokumen harus dilakukan di kantor pusat kabupaten," kata Agustinus, Kepala Bidang Teknologi Informasi (TI) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Banyuwangi, ketika ditemui di pameran bertajuk Gerakan Menuju 100 Smart City yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Sebelum terkoneksi internet, perjalanan sebagian warga dari desa menuju ke kantor pusat pemerintahan mencapai tiga jam untuk satu kali perjalanan dengan kendaraan bermotor. Pada kondisi itu, warga terpaksa tidak bekerja karena bepergian ke pusat layanan pemerintahan di Banyuwangi. "Sekarang, yang jalan adalah datanya. Bukan orangnya," tambah Agustinus.

Baca juga : Kembangkan Jakarta Smart City, DKI Gandeng ”Start Up”

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana pameran tentang smart city atau kota cerdas di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/10/2019).

Warga tidak perlu lagi bepergian jauh untuk mendapatkan layanan pemerintah. Beberapa pelayanan publik di Banyuwangi yang bisa diakses secara daring di antaranya penyusunan surat perizinan usaha, pendirian bangunan, serta kependudukan, seperti surat keterangsn kelahiran dan keterangan pindah. Layanan itu bisa diakses melalui aplikasi ponsel pintar Banyuwangi Smart Kampung yang diluncurkan pada 2016.

Ke depan, aplikasi itu akan terus ditambah dengan layanan lain, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang kesehatan misalnya, Agustinus menjelaskan, teknologi sekarang memungkinkan pasien untuk mengakses secara daring riwayat kesehatannya sendiri. Bagi pasien yang memerlukan, aplikasi itu juga memberikan semacam peringatan atau reminder kepada pasien untuk tidak lupa minum obat.

"Masih ada banyak stakeholder yang bisa kita gabung, sehingga aplikasi itu menjadi satu getaway untuk semua pelayanan. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyediakan dan memfasilitasi layanan publik," ujar Agustinus.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur telah mengintegrasikan layanan kesehatan secara digital melalui aplikasi bernama JSC With FAI (Jember Safety Center dan Fokus Anak Ibu). Gatot, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Jember menjelaskan, dalam aplikasi itu rekam medis ibu hamil wajib diunggah penyedia layanan kesehatan.

"Apabila ibu hamil memiliki risiko (kesehatan) yang tinggi, maka dia akan terus dipantau. Dampaknya terhadap penurunan angka ibu meninggal pasca kelahiran cukup dirasakan. Pada 2017, ada 49 ibu meninggal dan pada 2018 menurun menjadi 41," ujar Gatot.

Baca juga: Butuh SDM Responsif Menuju Kota Cerdas

Mendukung acara olahraga

Adapun di Kabupaten Mimika, Papua,  konsep kota cerdas rencananya diterapkan dalam sistem pusat komando atau command center untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2020 di Papua.

"Command center itu akan terintegrasi dengan seluruh manajemen PON. Peristiwa pada masing-masing cabang olahraga bisa dilihat secara real time, sehingga apabila terjadi insiden di lokasi, command center bisa langsung menyampaikannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti," kata M Ardhan Fandun, Staf E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika.

Ia menambahkan, penyelenggaraan PON itu menjadi momentum bagi Kabupaten Mimika untuk mengembangkan sebuah platform cerdas, di mana semua informasi atau data dapat ditangani secara terintegrasi. Selain itu, infrastruktur internet akan terus dibangun, sehingga seluruh wilayah memperoleh akses internet.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

SNI dalam mendukung Smart City

Ardhan mengatakan, saat ini, dari total 18 listrik di Kabupaten Mimika, hanya ada delapan distrik yang memiliki akses internet. Tahun ini, ditargetkan jumlah itu bertambah menjadi 13 distrik.

"Belum semua distrik terlayani dengan jaringan internet karena kondisi topografi yang menantang di sejumlah tempat. Kabupaten Mimika terdiri dari wilayah pegunungan, daratan, dan pesisir. Di daerah pegunungan, akses jalan susah, sehingga susah terjangkau transportasi," tutur Ardhan.