Pembebasan Lahan di Bantaran Ciliwung Terhenti Lagi

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja meratakan sheet pile pada proyek pembangunan turap pada pengerjaan proyek revitalisasi anak Sungai Ciliwung di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019). Proyek ini dilaksanakan untuk pengendalian banjir dan abrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung karena defisit anggaran. Penataan Sungai Ciliwung pun terhenti sejak dua tahun lalu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Junaini Yusuf mengatakan, akibat efisiensi tahun 2019, anggaran pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dikurangi dari Rp 850 miliar menjadi hanya Rp 350 miliar. Pengurangan ini dilakukan di tingkat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengurangi defisit pendapatan dalam APBD Perubahan DKI 2019.

”Anggaran pembebasan lahan tahun ini sebenarnya Rp 850 miliar, yang sudah terserap Rp 350 miliar. Berarti masih ada Rp 500 miliar lagi, tetapi, kan, distop sekarang,” katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).

Menurut Junaini, sebenarnya dana Rp 500 miliar sudah siap dibayarkan ke pemilik 118 bidang lahan karena seluruh berkas administrasi sudah selesai diperiksa. Akan tetapi, karena penghentian pembayaran ganti rugi, anggaran pembebasan lahan akan diusulkan dalam APBD 2020.

Baca juga : DKI Batalkan Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

Sebenarnya dana Rp 500 miliar sudah siap dibayarkan ke pemilik 118 bidang lahan karena seluruh berkas administrasi sudah selesai diperiksa. Akan tetapi, karena penghentian pembayaran ganti rugi, anggaran pembebasan lahan akan diusulkan dalam APBD 2020. (Junaini Yusuf )

Pengurangan anggaran membuat normalisasi Kali Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) lagi-lagi terhambat. Program ini sudah dua tahun ini tak terlaksana karena belum ada pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI.

Tahun 2020, anggaran antisipasi banjir di Dinas SDA DKI diusulkan Rp 1 triliun. Jumlah ini lebih rendah daripada anggaran revitalisasi trotoar di Dinas Bina Marga DKI yang sebesar Rp 1,2 triliun.

Dari Rp 1 triliun itu, anggaran pembebasan lahan semula diusulkan Rp 425 miliar. Jumlah ini bahkan tak memadai guna menutup kekurangan anggaran dari pemotongan anggaran pembebasan lahan tahun ini yang sebesar Rp 500 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran pembebasan lahan untuk pelebaran kali dan waduk dinaikkan menjadi Rp 600 miliar.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga beraktivitas di daratan Kali Ciliwung di kawasan Kebon Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Musim kemarau telah membentuk pendangkalan pada sebagian kali sehingga lumpur di dasar muncul ke permukaan dan membentuk daratan baru.

Sebesar Rp 500 miliar rencananya untuk membayar pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung yang belum terbayar pada 2019. Sisanya akan digunakan untuk pembebasan lahan sungai dan waduk di lokasi lain.

Junaini mengatakan, sebenarnya anggaran tersebut kurang untuk semua program antisipasi banjir Jakarta. Anggaran akan difokuskan untuk operasional, seperti pemeliharaan kali, waduk, dan saluran air; membayar honor 7.000 petugas dalam satuan petugas penanganan banjir; dan operasional pompa air.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pihaknya sudah memprogramkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer pada 2020. Program ini merupakan lanjutan dari program normalisasi sebelumnya. Normalisasi dilakukan di lahan yang berbeda dari 118 lahan yang batal dibayarkan pembebasannya tahun ini oleh Pemprov DKI.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas kebersihan mengangkuti sampah yang memenuhi permukaan anak Sungai Ciliwung yang membelah perkampungan padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, saat dihubungi terpisah, menyesalkan pembatalan pembayaran pembebasan lahan itu. ”Normalisasi Ciliwung tidak bisa dilanjutkan lagi karena tanggung jawab DKI adalah pembebasan lahan.”

Firdaus menambahkan, banjir masih mengancam warga Jakarta yang bermukim di bantaran Ciliwung selama penataan Ciliwung tak kunjung rampung. Padahal, langkah itu bertujuan mengembalikan kapasitas sungai sehingga tidak meluap saat terjadi hujan lebat.

Berdasarkan data Kompas, hingga Juli 2019, lahan yang telah dibebaskan Pemprov DKI Jakarta sebanyak 271 bidang atau hanya cukup untuk menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 2 kilometer. Secara keseluruhan, panjang Sungai Ciliwung yang perlu dinormalisasi 19,9 kilometer.

Prioritas anggaran

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, postur anggaran 2020 tak imbang terkait prioritas penanganan masalah Jakarta. Anggaran antisipasi banjir justru lebih rendah dari anggaran yang diusulkan untuk revitalisasi trotoar. ”Padahal ,antisipasi banjir ini seharusnya menjadi prioritas. Kami menilai revitalisasi trotoar ini targetnya apa,” kata Ida.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program antisipasi banjir tetap berjalan, seperti pengerukan-pengerukan kali dan waduk. ”Kalau dikerjakan, sih, semuanya dikerjakan. Tidak semua yang kami kerjakan itu terberitakan, tetapi kami siapkan semuanya.”

Besarnya anggaran untuk revitalisasi trotoar, kata Anies, agar penambahan trotoar meningkatkan minat warga berjalan kaki. ”Kami bangun jalan untuk pejalan kaki, supaya warga lebih banyak berjalan kaki. Dan kami perhatikan semua kota modern dan kosmopolitan seperti Jakarta dengan kegiatan interaksi yang amat intensif, selalu punya fasilitas pejalan kaki yang baik. Itu yang kita dorong ke sana,” ujarnya.