Presiden: Segera Mulai Lelang Proyek Pemerintah

Presiden Joko Widodo memerintahkan semua instansi pengelola anggaran menggelar lelang dalam dua bulan ke depan. Targetnya, program atau proyek bisa dieksekusi sejak Januari.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat negara dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran belanja negara tahun 2020 mencapai Rp 2.540 triliun. Rincian alokasinya telah didistribusikan ke semua kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Dalam dua bulan ke depan, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua instansi pengelola anggaran menggelar lelang. Targetnya, program atau proyek bisa dieksekusi sejak Januari.

”Segera setelah ini, lelang. Pelaksanaan, Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu. Sudah, ini perintah,” kata Presiden dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).

Perintah itu disampaikan Presiden kepada 87 pimpinan kementerian dan lembaga negara serta 34 gubernur yang hadir. Turut mendampingi Presiden dalam acara itu, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

DIPA adalah dokumen berisi rincian anggaran masing-masing instansi pengelola anggaran negara. DIPA sekaligus berfungsi sebagai kepastian atau jaminan alokasi anggaran bagi setiap instansi pengelola anggaran negara yang ditetapan berdasarkan keputusan presiden. Oleh pengelola anggaran, DIPA menjadi dasar untuk menggelar lelang.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Gubernur, menteri, dan lembaga negara yang hadir dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat negara dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Lelang di akhir tahun, menurut Presiden, adalah upaya untuk mempercepat eksekusi program atau proyek. Dengan demikian, anggaran negara bisa menstimulasi perekonomian nasional sejak awal tahun. Ini penting untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri ketika situasi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian.

Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN, bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.

Persoalan klasik penyerapan anggaran adalah menumpuk di akhir tahun. Akibatnya, program atau proyek sebagai hasil akhirnya buruk sehingga manfaatnya minim atau bahkan nihil bagi masyarakat. Sudah begitu, penyerapan anggaran di akhir tahun hanya memberikan sumbangsih minimalis kepada pertumbuhan ekonomi.

Orientasi pada manfaat

Presiden juga memerintahkan kepada seluruh instansi agar tidak sekadar berorientasi mengoptimalkan penyerapan anggaran. Esensi pengelolaan anggaran adalah kualitas hasilnya sekaligus besarnya manfaat yang bisa dinikmati masyarakat.

”Saya minta, jangan hanya sent yang diurus, tetapi delivered. Artinya, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, melainkan juga dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting,” kata Presiden.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat negara dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Menghimpun penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak, Presiden mengingatkan, bukan perkara mudah. Oleh sebab itu, penting untuk tidak saja meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperbaiki kualitas penyerapan anggaran.

Agar hasil dari eksekusi seluruh anggaran negara optimal, Presiden meminta instansi di tingkat pusat ataupun daerah memiliki kesadaran sebagai bagian dari tim kerja nasional. Untuk itu, semuanya harus bersinergi sebagai satu kesatuan tim kerja.

Baca juga: Presiden: Kerja Cepat, Ubah Mental Koruptif

”Ini kerja besar dan ini kerja tim. Timnya tim besar. Bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Endak. Ini kerja tim. Dengan demikian, hasilnya akan kelihatan,” tutur Presiden.

Terkait dengan agenda pembangunan sumber daya manusia, Presiden meminta program yang memberikan hasil konkret. Artinya, program menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas sebagaimana target program itu sendiri. Untuk itu, Presiden berjanji akan mengawasi program sehingga anggaran yang tersedia tidak habis sia-sia, tetapi menghasilkan buah yang konkret sebagaimana target.

”Ini harus riil, bukan hanya dapat sertifikat training, tetapi hanya sertifikat basa-basi. Saya sudah wanti-wanti, yang berhubungan pembangunan SDM harus konkret, entah mau cetak barista, teknisi coding. Konkret dan skill SDM kita naik betul, bukan hanya dapat sertifikatnya. Ndak basa basi. Kita bertahun-tahun sudah lakukan itu. Saya akan kontrol uang puluhan triliun membangun SDM akan menetas dan dapat skill dan peningkatan SDM,” papar Presiden menegaskan.

Menjawab pertanyaan wartawan seusai acara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya telah mulai lelang per 4 November. Targetnya, 30 persen dari total proyek di Kementerian PUPR sudah tanda tangan kontrak pada Januari, sementara proyek tahun jamak sudah berjalan pengerjaannya.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah)

Seluruh proyek di Kementerian PUPR, Basuki targetkan selesai tanda tangan kontrak pada Juli. Jika ada yang belum tanda tangan kontrak, ia siap mematikan proyek itu. ”Saya minta Juli harus sudah tender semuanya atau (kalau belum) siap saya matikan,” kata Basuki.

Dalam laporannya pada acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara, Sri Mulyani menyatakan, kondisi perekonomian ke depan masih akan dihadapkan ketidakpastian dan ancaman perlambatan ekonomi dunia. Perekonomian dunia ke depan juga masih diwarnai lemahnya perdagangan, tingginya tensi geopolitik, dan melambatnya ekonomi dunia.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat negara dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah dalam rangka wujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Kondisi itu, menurut Sri Mulyani, akan mempengaruhi Indonesia. Sektor riil sudah mengalami perlambatan, terlihat dari penerimaan perpajakan korporasi yang melemah. Oleh sebab itu, APBN sebagai instrumen fiskal mesti juga mampu menjadi instrumen kontra siklus. Artinya, belanja negara harus mampu menstimulasi perekonomian.

”APBN menjadi vital dan harus digunakan secara efektif dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan. Pertumbuhan ekonomi global 2020 diprediksi lembaga internasional akan membaik, tetapi diharapkan bisa juga memberikan dampak positif terhadap seluruh kondisi ekonomi dunia,” kata Sri Mulyani.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan ditargetkan 5,3 persen. Melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk realisasi APBN 2020, kemiskinan ditargetkan berkisar 8,5-9 persen. Rasio gini sebagai indikator ketimpangan ditargetkan ada di kisaran 0,375-0,38. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,8-5 persen.

Belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan Rp 2.540,4 triliun. Alokasi untuk 87 kementerian dan lembaga negara adalah Rp 909,6 triliun. Anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 856,9 triliun.

”Sejalan dengan beberapa perubahan nomenklatur di beberapa K/L kami akan segera mengoordinasikan secara cepat agar revisi dipa dari K/L yang mengalami perubahan nomenklatur bisa dilakukan sebelum anggaran berjalan,” kata Sri Mulyani.