Terendam Lumpur, Tujuh Desa di Sidoarjo Dihapus

Tujuh desa yang terendam semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam proses penghapusan di daftar Kementerian Dalam Negeri. Sementara desa yang hanya terendam sebagian akan digabung.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Bangunan kosong di desa yang tidak lagi berpenduduk karena berada di dalam kawasan peta terdampak lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (6/11/2019). Di Sidoarjo ada empat desa yang hilang karena terendam lumpur Lapindo. Desa-desa itu menerima dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per tahun. Namun, karena tak terpenuhinya syarat untuk disalurkan ke desa, dana mengendap di kas daerah dan menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan).

SIDOARJO, KOMPAS — Tujuh desa yang wilayahnya sepenuhnya terendam semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini dalam proses penghapusan di daftar Kementerian Dalam Negeri. Sementara desa yang wilayahnya hanya terendam sebagian akan digabung agar sistem pemerintahannya efektif.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kondisi desa yang terendam material lumpur itu tinggal nama. Adapun nomor register desa di Kementerian Dalam Negeri sudah dihapus. Penghapusan register desa diikuti dengan penghentian penyaluran dana desa.

”Proses penghapusan desa terendam lumpur itu diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adapun prosesnya saat ini masih di Kemendagri,” ujar Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja ke Desa Watesari, Sidoarjo, Sabtu (23/11/2019).

Lumpur panas menyembur di Kecamatan Porong sejak tahun 2006. Semburan lumpur itu menenggelamkan 671 hektar wilayah Sidoarjo yang tersebar di 19 desa dan 3 kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Dari 19 desa itu, 15 desa di antaranya terdampak paling parah.

Desa-desa terdampak lumpur Lapindo ini sempat disebut sebagai bagian dari desa fiktif karena menerima aliran dana desa meski faktanya sudah tidak ada. Penduduknya juga tercerai berai. Sebanyak 15 desa itu rinciannya sebanyak 8 desa di Kecamatan Porong, 4 desa di Kecamatan Tanggulangin, dan 3 desa di Kecamatan Jabon.

Baca juga: Kisah 101 Desa Bermasalah di Konawe

KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI

Lokasi longsor tanggul dan kebocoran lumpur Lapindo di Desa Gempolsari. Longsor dinding tanggul mencapai 100 meter, menggerus tinggi tanggul yang hanya 6 meter.

”Ada tujuh desa yang hampir seluruh wilayahnya tenggelam. Rinciannya, 4 desa tenggelam murni, sedangkan 3 desa sengaja ditenggelamkan karena diperlukan untuk pembangunan spillway atau saluran pelimpah,” ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Saiful mengatakan, desa-desa yang tenggelam itu adalah Desa Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Besuki, Kelurahan Mindi, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Siring. Penduduk desa-desa itu juga sudah terpisah-pisah di sejumlah daerah. Seiring waktu, penduduk tersebut mulai mengurus administrasi baru sesuai dengan tempat tinggal. Tinggal sedikit yang masih beridentitas di desa asal.

Penduduk desa-desa itu juga sudah terpisah-pisah di sejumlah daerah. Seiring waktu, penduduk tersebut mulai mengurus administrasi baru sesuai dengan tempat tinggal.

Untuk desa yang wilayahnya tenggelam total ini diusulkan agar dihapus dari daftar desa di Sidoarjo. Adapun desa-desa terdampak yang sebagian wilayahnya masih ada dan sejumlah penduduknya juga masih tinggal di sana diusulkan untuk digabung. Penggabungan untuk mengoptimalkan pengembangan desa dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Abdul Halim menambahkan, penggabungan ini memerlukan proses yang tidak sederhana. Salah satunya harus memenuhi ketentuan pembentukan desa baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seperti halnya penghapusan desa, untuk penggabungan desa terdampak lumpur, prosesnya harus melalui pengusulan oleh Pemkab Sidoarjo ke Kemendagri. Setelah usulan disetujui dan mendapatkan nomor register baru, pemerintah selanjutnya harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah.

Baca juga: Menkeu: Kembalikan Dana Desa Fiktif

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Agrowisata Belimbing Desa Watesari, Sidoarjo, Sabtu (23/11/2019).

Pengembangan agrowisata

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelontorkan dana Rp 1,3 miliar kepada Pemerintah Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jatim. Anggaran itu untuk mengakselerasi pengembangan agrowisata belimbing program inkubasi inovasi desa dan pengembangan ekonomi lokal. Desa Watesari menjadi proyek percontohan nasional.

Dalam kunjungan kerjanya, Abdul Halim Iskandar menyerahkan bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebesar Rp 840 juta. Dana tersebut disalurkan kepada 8 badan usaha milik desa (BUMDes) masing-masing Rp 50 juta untuk permodalan, 1 BUMDes senilai Rp 100 juta untuk pengembangan, dan 2 BUMDes masing-masing Rp 170 juta untuk revitalisasi pasar desa.

Desa Watesari ditetapkan sebagai desa agrowisata perkebunan belimbing. Desa ini memiliki usaha perkebunan seluas 2 hektar di tanah kas desa (TKD).

Dalam kesempatan itu, Halim juga meresmikan Desa Watesari sebagai desa agrowisata perkebunan belimbing. Desa ini memiliki usaha perkebunan seluas 2 hektar di tanah kas desa (TKD). Sedikitnya 3.000 tanaman belimbing ditanam di perkebunan, tanah pekarangan warga, dan area wisata.

”Melalui usaha desa ini, perekonomian masyarakat diharapkan tumbuh dan tercipta lapangan pekerjaan baru. Program ini bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan perdesaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ucap Halim.