Dana Desa Mengucur, Warga Miskin Perdesaan Maluku Malah Bertambah

BPS mencatat, penduduk miskin di perdesaan di Provinsi Maluku terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak 2014 hingga 2019, penduduk miskin bertambah 5.810 orang. Padahal, bantuan untuk desa terus bertambah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Salah satu sudut suasana Kota Ambon, ibu kota Maluku, Kamis (26/9/2019).

AMBON, KOMPAS - Badan Pusat Statistik mencatat, penduduk miskin yang tinggal di perdesaan di Provinsi Maluku terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak 2014 hingga 2019, penduduk miskin bertambah 5.810 orang. Padahal, bantuan untuk desa terus bertambah. Dalam empat tahun terakhir, Maluku mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp 4,1 triliun.

Menurut data terakhir BPS per Maret 2019, yang dihimpun hingga Kamis (28/11/2019), jumlah penduduk miskin di perdesaan Maluku sebanyak 272.090 jiwa. Jumlah itu nyaris enam kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan yang tercatat 45.600 jiwa. Adapun total penduduk miskin di Maluku sebanyak 317.690 jiwa atau sekitar 17,69 persen. Maluku berada pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia.

Garis kemiskinan yang ditetapkan menggunakan pendekatan pengeluaran.

Secara umum, dari sisi persentase, tingkat kemiskinan itu menurun meski tidak signifikan. Akhir tahun 2014, tingkat kemiskinan sebanyak 18,44 persen, kemudian menjadi 17,69 persen pada Maret 2019. Namun, dari sisi jumlah, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin malah bertambah dari 307.020 jiwa menjadi 317.690 jiwa. Artinya, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 10.670 jiwa.

Kepala Seksi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Maluku Herlin Venny Johanes mengatakan, garis kemiskinan yang ditetapkan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pada Maret 2019, garis kemiskinan untuk masyarakat perdesaan adalah Rp 499.701 per kapita per bulan, sedangkan masyarakat perkotaan Rp 520.390 per kapita per bulan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala Seksi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Maluku Herlin Venny Johanes

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kilokalori per hari dan pengeluaran dasar non-makanan. Menurut dia, data terbaru kemiskinan per September 2019 masih dalam tahap pengolahan. Menurut rencana, hasil pengolahan akan diumumkan pada awal tahun depan.

Data yang disampaikan tersebut bertujuan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan kemiskinan. "Data ini untuk mendukung perumusan program pembangunan di daerah," kata Herlin.

Baca juga: Masih Jauh Tertinggal, Perlu Kolaborasi Bangun Maluku dan Papua

Meningkatnya penduduk miskin di perdesaan itu kontras dengan bantuan dana maupun program pembangunan yang dialirkan ke desa. Seperti contoh, sejak 2015 hingga tahun ini, total aliran dana desa dari pemerintah pusat yang masuk ke desa-desa di Maluku sebanyak Rp 4,1 triliun. Itu di luar dana serta program yang lain.

Adapun total desa di Maluku sebanyak 1.198 yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, desa dengan status mandiri sebanyak 10, desa berstatus maju (84), desa berkembang (376), desa tertinggal (580), dan desa sangat tertinggal (145). "Sungguh masih banyak persoalan yang harus dibenahi," ujar Kasrul Selang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, dalam sambutannya pada rapat teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Ambon, Rabu (27/11).

Kompas/Fransiskus Pati Herin

Baliho berisi rencana penggunaan dana desa dipampang oleh Pemerintah Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, seperti terlihat pada Sabtu (5/8/2017).

Ia mengatakan, jika dana desa dikelola secara baik, hal itu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dana itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di desa. Pengelolaannya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan di desa. Di banyak daerah di Pulau Jawa, misalnya, ekonomi desa maju sebagai dampak kehadiran dana desa.

Baca juga: Dana Desa Belum Dioptimalkan untuk Pemberdayaan

Kepala Desa Waraka, Kabupaten Maluku Tengah, Richard Lailossa, saat dihubungi secara terpisah menuturkan, desa yang ia pimpin mendapatkan dana desa sebesar Rp 1,3 miliar. Dana itu dipakai untuk pemberdayaan ekonomi lewat pengolahan sagu. Masyarakat berhasil memproduksi mi sagu, beras sagu, dan gula sagu. Produk itu dipasarkan di Ambon hingga ke luar Maluku.

"Pengelolaan dana desa harus transparan dan mendengar masukan dari masyarakat. Harus libatkan mereka. Jangan habiskan dana untuk pembangunan fisik yang tidak perlu dan belum mendesak. Perbanyak program pemberdayaan ekonomi lokal," ujarnya. Desa berpenduduk sekitar 3.100 jiwa itu kini masuk kategori desa maju di Maluku.