Partisipasi Warga Palangkaraya Meningkat, Keluhan Meningkat

Partisipasi warga Kota Palangkaraya dalam memantau pelayanan publik dinilai meningkat. Hal itu dilihat dari tingginya partisipasi mereka dalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga Kota Palangkaraya, Kalteng, menggunakan aplikasi LAPOR untuk membuat aspirasi dan juga laporan pelayanan publik secara daring, Rabu (18/12/2019).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Partisipasi warga Kota Palangkaraya dalam memantau pelayanan publik dinilai meningkat. Hal itu dilihat dari tingginya partisipasi mereka dalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Dialog Multi-Pihak dan Evaluasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palangkaraya dan mitra kerja lokal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Justice, Peace, and Integrated Creation (JPIC) Kalimantan di Kota Palangkaraya.

”Memang aplikasi ini sudah ada sejak lama, tetapi di Kota Palangkaraya baru sejak 2018 diterapkan dan sampai saat ini respon publik besar,” ucap Bama Adiyanto, Koordinator Pelaksana Program dari JPIC, di Palangkaraya, Rabu (18/12/2019).

Baca juga : Bangunan Rumah Walet di Palangkaraya Diprotes Warga

Ia menjelaskan, pada tahun 2017 sampai 2018, partisipasi publik yang mengunggah dan menggunakan aplikasi LAPOR mencapai 250 laporan, lalu meningkat pada 2019 menjadi 692 laporan. Dari 692 laporan yang berisi aspirasi ataupun keluhan itu, sebanyak 329 laporan ditujukan untuk Dinas Sosial Kota Palangkaraya, lalu diikuti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangkaraya.

”Laporannya macam-macam, mulai dari jalan rusak, rumah walet, sampai laporan terkait bantuan untuk orang miskin dan lainnya,” ujar Bama.

Laporannya macam-macam, mulai dari jalan rusak, rumah walet, sampai laporan terkait bantuan untuk orang miskin dan lainnya.

Kota Palangkaraya, lanjutnya, menduduki posisi ke-7 dari 10 kabupaten dengan laporan terbanyak dari warganya di aplikasi LAPOR. Meskipun demikian, dari 692 laporan tersebut, sudah ditindaklanjuti 689 laporan, sedangkan sisanya dalam proses penyelesaian.

”Isi laporan tidak semuanya laporan, ada juga yang apresiasi, sedangkan apresiasi itu dibagi dua, ada yang positif ada juga yang negatif,” kata Bama.

Baca juga : Tak Hanya Langka, Elpiji 3 Kilogram di Palangkaraya Juga Mahal

Bama mengungkapkan, pihaknya berharap aplikasi yang merupakan bentuk kerja sama Indonesia dengan UNDP dan Korea International Cooperation Agency (Koica) itu bakal terus digunakan sebagai satu-satunya aplikasi layanan publik daring.

”Dengan begini, perbaikan kualitas dan akuntabilitas publik bisa berjalan cepat dan akurat. Selain itu, partisipasi publik yang tinggi akan mencegah korupsi,” kata Bama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangkaraya Aratuni Djaban menjelaskan, setelah aspirasi dan keluhan warga masuk melalui aplikasi LAPOR, ada pejabat penghubung yang ditugaskan untuk mendistribusikan keluhan tersebut ke dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga Kota Palangkaraya, Kalteng, menggunakan aplikasi LAPOR untuk membuat aspirasi dan juga laporan pelayanan publik secara daring, Rabu (18/12/2019). Partisipasi publik di Palangkaraya meningkat dalam penggunaan layanan daring tersebut.

”Kami bahkan membuat grup di media sosial agar penanganannya lebih cepat, instruksinya juga bisa langsung dilaksanakan,” ucap Aratuni.

Meskipun demikian, aplikasi tersebut masih memiliki banyak kelemahan. Yohanes (40), warga Hiu Putih, Kota Palangkaraya, mengungkapkan sudah tiga kali membuat laporan yang sama mengenai jalan rusak, tetapi belum ditanggapi.

”Sudah tiga kali lapor, masuk, tapi belum ada tindak lanjutnya, sih, dan tidak ada respons juga ke saya,” ujar Yohanes.

Baca juga : Usai Kebakaran Lahan, Banjir Mulai Melanda Palangkaraya

Menanggapi hal itu, Aratuni mengungkapkan, memang ada juga laporan yang masih dalam proses dan tetap akan ditindaklanjuti. Secara sistem, lanjutnya, saat tidak ditindaklanjuti, laporan akan menghilang, hal itu merupakan salah satu kelemahan aplikasi tersebut.

”Ke depan, aplikasi ini jadi satu-satunya layanan daring untuk keluhan dan aspirasi warga dan akan dikembangkan terus. Kami juga terus melakukan sosialisasi agar semua masyarakat bisa menggunakannya,” kata Aratuni.