Mahfud MD: Pemerintah Tidak Mendiamkan Krisis Uighur

Pemerintah Indonesia tidak mendiamkan dugaan kasus pelanggaran HAM yang menimpa warga Uighur di wilayah otonomi Xinjiang, China.

AFP/GREG BAKER

Warga Uighur menari setelah shalat Idul Fitri, menandai akhir Ramadhan, di Masjid Id Kah di Kashgar, wilayah Xinjiang, China barat, pada awal 5 Juni 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia tidak mendiamkan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa warga Uighur di wilayah otonomi Xinjiang, China. Warga Uighur dilaporkan mendapatkan perlakuan tidak adil dari Pemerintah China, termasuk pembatasan kebebasan beribadah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jakarta, Kamis (19/12/2019), mengatakan, Indonesia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan harus obyektif melihat seluruh persoalan tersebut.

Pemerintah, lanjut Mahfud, berupaya menjadi penengah dalam mencari jalan keluar terbaik. Upaya itu tengah dilakukan Kementerian Luar Negeri.

”Bu Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi) sudah mengambil langkah. Indonesia mempunyai jalan diplomasi lunak sejak dulu, menjadi penengah, dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” ujar Mahfud.

Baca juga : Hak Ibadah Muslim Uighur di Xinjiang Dibatasi

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kedua dari kiri) di Jakarta, Kamis (19/12/2019), seusai temu kebangsaan yang digelar Gerakan Suluh Kebangsaan. Mahfud memastikan pemerintah tidak mendiamkan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa warga Uighur.

Pemerintah berupaya untuk obyektif dalam melihat seluruh persoalan Uighur. Untuk itu, Menlu Retno akan melakukan pendekatan-pendekatan lunak kepada China melalui diplomasi bebas aktif.

Selain itu, kata Mahfud, kelompok masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah telah berkunjung ke Uighur.

Baca juga : Ormas Islam Indonesia Kunjungi Xinjiang

”Pemerintah mencari jalan terbaik, tidak mendiamkan dugaan pelanggaran itu. Tetapi, pemerintah harus tahu masalah yang sebenarnya,” ucapnya.

GOOGLE MAP

Provinsi Xinjiang di China barat merupakan rumah bagi komunitas warga minoritas Muslim Uighur, Kazakhs, dan minoritas lain di China.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Kompas, Selasa (17/12/2019), menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah pendekatan dalam menyikapi isu Uighur.

Salah satunya, kata Faizasyah, dengan menyampaikan pandangan terkait isu Muslim Uighur langsung kepada Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Dubes China Didesak Tinggalkan Indonesia

”Banyak cara untuk menyampaikan kepedulian terhadap satu isu, tidak selalu harus dengan berteriak atau megaphone diplomacy,” ujarnya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Dilansir Kementerian Luar Negeri, Menlu Retno mengadakan pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di sela-sela Pertemuan Menlu Asia-Eropa (ASEM FMM) Ke-14 di Madrid, Spanyol, Senin (16/12/2019), untuk membahas hubungan kedua negara.

Dalam pertemuan itu, di akhir pertemuan, Retno meminta informasi mengenai perkembangan situasi di Xinjiang. Mengenai hal itu, seperti disebutkan dalam rilis Kementerian Luar Negeri, Wang kembali menyatakan, kebebasan beragama umat Islam di Xinjiang dijamin negara.

”Dari informasi yang saya terima, Menlu Retno LP Marsudi kembali mengangkat masalah ini ketika bertemu Menlu China Wang Yi di Madrid,” kata Faizasyah.

DOK KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menlu Retno LP Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi di sela pertemuan para menlu ASEAN di Bangkok, Thailand, Selasa (30/7/2019).

Sementara itu, Senin lalu, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan berisi, antara lain, desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih tegas menyikapi pelanggaran HAM di Xinjiang.

Pemerintah Indonesia diminta menggalang dukungan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan dalam kapasitas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga baru terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022.

Baca juga : Indonesia Berhati-hati Menyikapi Isu Uighur

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Djunaidi mengatakan, isu Uighur merupakan masalah kompleks. Meski ada potensi tentang persekusi terhadap warga Muslim Uighur, negara-negara Islam sulit untuk mengkritik langsung karena mereka mitra China.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana konferensi pers di PP Muhammadiyah terkait bantahan atas pemberitaan media asing mengenai dugaan penerimaan donasi oleh ormas Islam dari Pemerintah China agar sorotan terhadap Muslim Uighur berkurang, di Jakarta, Senin (16/12/2019). Hadir dalam acara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua dari kiri), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti (tengah), serta Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Djunaidi (kedua dari kanan)

Muhyiddin menambahkan, ormas Islam di Indonesia berharap OKI bisa membentuk tim khusus pencari fakta untuk mempelajari masalah dan menemukan solusi bagi Xinjiang.

”Pemerintah China diharapkan berhenti bersikap defensif dan memberikan akses yang lebih luas agar kami dapat mengamati perkembangan di sana secara obyektif. Kami pun siap menerima mahasiswa Muslim dari China yang ingin belajar di Indonesia agar memperoleh gambaran Islam yang lebih luas,” ujarnya.