Pemerintah Janji Berdayakan Nelayan Natuna

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (15/1/2019), di Natuna, Kepulauan Riau, saat menyaksikan kesiagaan armada dari atas KRI Semarang, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan itu Mahfud menyatakan patroli di Laut Natuna Utara akan ditambah untuk menjamin keamanan nelayan.

NATUNA, KOMPAS — Pemerintah berjanji mengutamakan pemberdayaan nelayan lokal untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Saran dari pemerintah daerah akan lebih didengar agar kebijakan yang dirancang pusat bisa sesuai dengan kebutuhan warga.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (15/1/2019), di Natuna, meminta warga tidak salah mengartikan rencana mendatangkan nelayan dari pantai utara Jawa. Sejak awal pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan pemberdayaan nelayan lokal.

”Hari ini, langkah-langkah mendatangkan nelayan dari pantura Jawa itu akan dibicarakan. Termasuk di mana saja mereka bisa beroperasi dan apa saja yang nantinya dibutuhkan,” kata Mahfud.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah perahu nelayan sandar di Pelabuhan Lubuk Lumbang, Bunguran Timur, Natuna, Selasa (14/1/2020). Saat musim angin utara melanda dari November hingga Januari sebagian nelayan tak bisa melaut karena tinggi gelombang bisa lebih dari 6 meter.

Sebelumnya, rencana pemerintah mendatangkan nelayan pantura Jawa sempat mendapat penolakan warga di Natuna. Nelayan lokal khawatir akan terjadi konflik area tangkapan. Selain itu, alat tangkap jenis cantrang yang digunakan nelayan Jawa dikhawatirkan bisa merusak kelestarian sumber daya ikan.

Baca juga: Nelayan Pantura Siap Jajaki Kerja Sama dengan Nelayan Natuna

Tokoh nelayan di Natuna Rodhial Huda meminta, pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Yang sekarang lebih dibutuhkan, kata dia, adalah penyatuan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi. Nelayan sangat berharap patroli laut bisa direncanakan dengan baik agar tergelar secara rutin.

Nelayan sangat berharap patroli laut bisa direncanakan dengan baik agar tergelar secara rutin. (Rodhial Huda)

”Kami ingin ada pengawalan dan pengawasan yang lebih ketat. Harus ada penjaga pantai yang selama 24 jam berjaga agar nelayan merasa aman,” ujar Rodhial.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Seorang perwakilan nelayan di Natuna, Kepulauan Riau, memegang poster berisi penolakan terhadap kedatangan ratusan kapal dari pantai utara Jawa, Minggu (12/1/2020). Nelayan di Natuna berharap pemerintah tidak gegabah mengatasi konflik di Laut Natuna Utara dan tetap mengutamakan solusi jangka panjang.

Sementara itu, perwakilan nelayan dari Kecamatan Bunguran Selatan, Abdul Khadir, menyatakan, pemerintah harus mulai lebih banyak mendengarkan suara warga. Nelayan menilai ada banyak bantuan yang diberikan pemerintah dengan menggunakan anggaran berlimpah, tetapi tidak tepat sasaran.

”Solar masih langka dan pabrik es juga masih jarang. Kami ingin Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna benar-benar difungsikan untuk meningkatkan industri perikanan,” kata Abdul.

Kami ingin Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna benar-benar difungsikan untuk meningkatkan industri perikanan. (Abdul Khadir)

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal berharap, pemerintah bisa tegas mengatur wilayah tangkap sebelum merealisasikan rencana mobilisasi nelayan dari pantura Jawa. Idealnya nelayan pantura Jawa dibatasi hanya boleh menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif atau Laut Natuna Utara.

Baca juga: Pemerintah RI Tingkatkan Volume Patroli di Natuna Utara

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal

”Pembagian wilayah tangkap harus ditegaskan dengan surat keputusan. Hal itu sangat penting diperhatikan karena laut tak mengenal batas dan bisa saja persoalan daerah tangkap akan memicu konflik baru,” kata Hamid.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, nantinya pemerintah daerah akan lebih dilibatkan untuk menentukan bantuan yang akan diberikan sehingga bisa tepat sasaran. Semua keluhan nelayan didengar dan akan dijadikan masukan untuk merancang kebijakan.

”Pemerintah pernah memberikan bantuan kapal fiber, padahal yang dibutuhkan nelayan itu kapal kayu. Sekarang hal itu akan kami perbaiki dengan mendengarkan harapan warga, itulah sebabnya pemerintah daerah akan lebih banyak dilibatkan,” kata Edhy.