Senat Siapkan Pengadilan Pemakzulan Trump untuk Dimulai Pekan Ini
Ketua fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan, sidang pemakzulan Presiden Trump mungkin akan dimulai, Kamis (16/1/2020). Namun, DPR AS masih menunda proses pendakwaan untuk pemakzulan itu sampai sekarang.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
AP PHOTO/STEVE HELBER
Pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan Gedung Putih, Washington, AS, Selasa (14/1/2020). Sebagian warga AS mendukung persidangan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump.
WASHINGTON, RABU -- Senat Amerika Serikat ingin agar sidang pendakwaan terhadap Presiden Donald Trump dimulai, pekan ini. Keinginan itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengisyaratkan segera menyerahkan berkas dakwaan pemakzulan Trump ke Senat.
Ketua fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan bahwa sidang mungkin akan dimulai pada Kamis (16/1/2020). Walakin, proses inti mungkin baru akan dimulai, pekan depan.
“Sepertinya DPR akan mengirimkan berkas ke kami, dan kami akan bisa memulai, jika semua terjadi sesuai rencana, termasuk kehadiran Ketua Mahkamah Agung dan mengambil sumpah semua senator, dan beberapa hal teknis lain. Kami harap mencapai itu dan memulai sidang sebenarnya, Selasa depan,” tutur McConnell, Selasa (14/1/2020) sore waktu Washington atau Rabu dini hari WIB, sebagaimana dikutip CNN.
McConnell menyatakan hal itu setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengungkapkan akan mengirim berkas dakwaan ke Senat. Berkas rencananya akan dikirim pada Rabu pagi waktu Washington atau Rabu malam WIB.
"Warga AS akan sepenuhnya memahami Senat akan memulai sidang tanpa saksi dan dokumen sebagai kedok politik. Ketua McConnell dan Presiden takut fakta terungkap. Warga AS berhak mengetahui kebenaran, dan konstitusi mengharuskan persidangan,” tutur Pelosi kepada anggota fraksi Demokrat di DPR.
Ketua fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell, memaparkan perkembangan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump, Selasa (14/1/2020), di Gedung Capitol di Washington DC, AS. Senat menargetkan persidangan dimulai, Kamis pekan ini.
DPR AS menyetujui dua dakwaan untuk Trump pada 18 Desember 2019. Trump dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam skandal Ukraina. Trump juga didakwa merintangi penyelidikan parlemen untuk skandal Ukraina.
Namun, DPR menunda proses pendakwaan untuk pemakzulan Trump sampai sekarang. Pelosi belum kunjung menunjuk anggota DPR yang akan jadi pendakwa di Senat. Sebelum pendakwa ditunjuk, berkas tidak bisa dibawa ke Senat. Akibatnya, Senat tidak bisa memulai persidangan. Pelosi menyatakan, pemungutan suara untuk menentukan pendakwa akan dilakukan, Rabu ini.
DPR menunda proses pendakwaan untuk pemakzulan Trump sampai sekarang. Pelosi belum kunjung menunjuk anggota DPR yang akan jadi pendakwa di Senat.
Pelosi menunda penyerahan berkas karena McConnell tidak kunjung mengungkap mekanisme persidangan Trump. McConnell menjawab hal itu dengan menyatakan bahwa DPR tidak bisa mengarahkan cara Senat bekerja. Ia menyebut penundaan oleh Pelosi sebagai kesia-siaan.
Namun, Demokrat berpendapat penundaan itu berguna. Sebab, penundaan itu mendorong perdebatan tentang pentingnya menghadirkan saksi dan bukti di sidang Senat. Beberapa saksi yang menolak hadir dalam pemeriksaan DPR, kini menyatakan siap hadir jika ada panggilan resmi dari Senat.
Walakin, Republik yang menduduki 53 dari 100 kursi Senat menolak pemeriksaan saksi dan bukti. Republik beralasan, semua itu sudah diselesaikan DPR yang dikuasai Demokrat. Sebanyak 232 dari 431 kursi DPR diduduki Demokrat.
AFP/SAUL LOEB
Ketua DPR AS Nancy Pelosi (duduk paling atas) memimpin sidang dakwaan pemakzulan Presiden Donald Trump di Gedung Capitol, Washington DC, AS, 18 Desember 2019.
Bocoran dokumen
Pentingnya pemeriksaan saksi semakin diperkuat dengan bocoran dokumen komunikasi Rudy Giuliani, pengacara Trump, dengan rekan dekatnya, Lev Parnas. Dalam dokumen itu tercatat, Giuliani dan Parnas berkomunikasi intensif sebelum pencopotan Duta Besar AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch. Diplomat itu diduga diawasi Giuliani dan Parnas.
Dalam salah satu berkas yang dibocorkan, ada catatan tulisan tangan soal pentingnya memastikan Presiden Ukrainai Volodymyr Zelensky memahami pentingnya menyelidiki keluarga Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS dan kini mencari rekomendasi sebagai calon Presiden AS dari Demokrat.
Ada pula surat Giuliani kepada Zelenksy soal permintaan pertemuan. Surat itu dikirim sebelum telepon Trump kepada Zelensky, 25 Juli 2019. Dalam percakapan itu, Trump meminta Zelenksy menyelidiki dugaan korupsi keluarga Biden. Zelenksy juga diminta mengumumkan penyelidikan itu.
Agar Zelensky memenuhi permintaan itu, Trump diduga memerintahkan penundaan pencairan bantuan militer bagi Ukraina. Sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Anggaran AS mengundurkan diri karena tahu perintah penundaan itu tidak punya dasar hukum.
AP PHOTO/SETH WENIG, FILE
Foto bertanggal 2 Desember 2019 ini memperlihatkan Lev Parnas, rekan dekat pengacara Presiden AS Donald Trump, Rudy Giuliani, di pengadilan New York, AS. Parnas adalah orang yang mengirim pesan-pesan singkat dan foto-foto ke komite di DPR AS, yang berujung pada penyelidikan pemakzulan Trump.
Seperti pengadilan
Trump akan menjadi presiden ketiga AS yang diajukan ke sidang pemakzulan setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Sampai sekarang, belum ada presiden AS yang diturunkan jabatannya setelah sidang pemakzulan.
Proses sidang pemakzulan di Senat akan seperti pengadilan umum di AS. Ketua MA AS, John Roberts, akan menjadi hakim pemimpin sidang. Salah satu tugasnya adalah mengambil sumpah seluruh 100 senator untuk bertindak sebagai juri yang adil.
Di pengadilan AS, keputusan terdakwa bersalah atau tidak ditentukan oleh juri. Dalam sidang pemakzulan, keputusan itu akan ditentukan 100 senator. Keputusan apa pun harus didukung oleh sekurangnya dua per tiga dari seluruh senator yang hadir di persidangan.
Dengan demikian, butuh dukungan minimal 67 senator untuk menyatakan Trump bersalah atau tidak atas dua dakwaan itu. Demokrat dan Republik sama-sama tidak punya senator sebanyak itu.
