logo Kompas.ID

Politik & Hukum

Politik & Hukum

Silaturahmi dengan FKUB, Wapres Ingin Pulihkan Yogyakarta sebagai Kota Toleransi

Politik & Hukum·

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, akhir pekan lalu, bersilaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Yogyakarta. Ia ingin pulihkan kembali Yogyakarta sebagai Kota Toleransi setelah maraknya aksi intoleransi belakangan ini.

Kenaikan Ambang Batas Parlemen Berpotensi Meningkatkan Politik Uang

Politik & Hukum·

Kenaikan ambang batas parlemen membuat parpol akan semakin mengandalkan politik uang. Parpol juga akan semakin banyak mengusung caleg dari kalangan pengusaha dan pebisnis agar logistik mereka selama pemilu terjaga.

Wajah Ganda Capaian Pemilu 2019

Politik & Hukum·

Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 mengingatkan pemberdayaan politik jadi area di mana kesenjangan gender memerlukan waktu terpanjang kedua agar diatasi, yakni 94,5 tahun. Bagi RI, upaya itu memerlukan kerja keras.

Wajah Ganda Capaian Pemilu 2019

Politik & Hukum·

Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 mengingatkan pemberdayaan politik jadi area di mana kesenjangan jender memerlukan waktu terpanjang kedua agar diatasi, yakni 94,5 tahun. Bagi RI, upaya itu memerlukan kerja keras.

Presiden: Hati-hati jika Membuat Pernyataan

Politik & Hukum·

Presiden Joko Widodo meminta semua pejabat negara berhati-hati membuat pernyataan, apalagi jika terkait masalah hukum.

Akurasi Data Syarat Keberhasilan

Politik & Hukum·

Akurasi data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Tim Gabungan Bentukan Kemenkumham Terkait Harun Masiku Tak Relevan

Politik & Hukum·

Rencana Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan menelusuri keberadaan politisi PDI-P yang juga buron KPK Harun Masiku dinilai tak relevan. Apalagi Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya salah memberikan keterangan.

Pihak Imigrasi Klarifikasi Keberadaan Harun Masiku

Politik & Hukum·

Simpang siur mengenai keberadaan mantan caleg PDI-P, Harun Masiku, memicu polemik antarpihak. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklarifikasi bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus ini.

Saat Presiden Diingatkan agar Investor Tak Lari

Politik & Hukum·

Argumentasi pemerintah bahwa investasi Indonesia tidak bisa berkembang jika pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masif dipatahkan lewat hasil Indeks Persepsi Korupsi 2019 yang dirilis Transparency International.

bebas akses

Sekjen PDI-P Hasto Tak Jawab Hubungannya dengan Saeful

Politik & Hukum·

Seusai diperiksa KPK, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bungkam saat ditanya relasinya dengan Saeful. Saeful merupakan staf Hasto yang menjadi salah satu dari empat tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR dari PDI-P.

Halaman 1