JAKARTA, KOMPAS  – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya bentuk lembaga...

Tak kurang dari 348 perkara pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2019 telah divonis pengadilan hingga 31 Agustus. Sebaran kasus yang merata di 34 provinsi dikhawatirkan bakal memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020.

Mahkamah Konstitusi, Senin (9/9/2019), akan memeriksa uji materi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diajukan pimpinan partai lokal Papua.

Nusron Wahid menyayangkan terjadinya penolakan sejumlah kader Partai Golkar. Menurut dia, kader yang datang ke Kantor DPP Partai Golkar itu hanya ingin menyampaikan aspirasi.

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu diminta segera duduk bersama membahas perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pengawas pemilihan atau Bawaslu. JAKARTA, KOMPAS – Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan UU...

JAKARTA, KOMPAS – Komitmen anggota legislatif terpilih dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga negara ditagih melalui penyampaian bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Komisi Pemilihan Umum telah...

JAKARTA, KOMPAS –   Sebagian warga cenderung permisif  terhadap praktik politik uang. Ini jadi persoalan serius bagi  integritas pemilu dan demokrasi. Hal itu terlihat  dalam hasil survei yang  dilakukan Pusat Penelitian Politik...

Majelis hakim menyatakan bahwa Partai Gerindra memiliki hak menetapkan sembilan caleg sebagai anggota legislatif karena perolehan suara partai lebih besar dari individu.