Pemilu
Ruang Penundaan Pilkada 2020 Masih Terbuka
Kepastian soal kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020, menurut rencana, bakal diputuskan dalam rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Rabu (27/5/2020).
KPU Perlu Memastikan Sumbernya dari KPU atau Pihak Lain
Kasus pembocoran data pribadi ke publik belum bisa ditindak maksimal selama belum adanya payung hukum berupa UU untuk perlindungan data pribadi. Sebelumnya, akun Twitter @underthebreach menampilkan jutaan data pemilih.
Keselamatan Publik dan Kualitas Pemilu Jadi Taruhan
Pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilihan didesak untuk menunda pelaksaan pilkada yang sedianya dilakukan pada Desember 2020 menjadi tahun depan. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dari Covid-19
Revisi UU Pemilu Harus Batasi Penyebaran DPT untuk Lindungi Data Pribadi Ratusan Juta Pemilih
DPT harus dikontrol oleh publik karena menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi kontennya adalah data pribadi. Karena itu, revisi UU Pemilu perlu menyeimbangkan perlindungan data pribadi dan transparansi.
Lindungi Data Pemilih
Praktik jual-beli data pribadi semestinya jadi pelajaran bagi pemerintah, DPR, dan KPU agar terus memperkuat perlindungan data pemilih karena rentan disalahgunakan pihak lain. KPU harus memperbaiki penanganan data.
Data KPU Bocor, Data Pribadi Seluruh Indonesia Terancam
Kurangnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi di masa silam membuka ancaman di masa sekarang. Sebanyak 2,3 juta data pribadi sensitif warga Indonesia berhasil dipanen dari situs Komisi Pemilihan Umum.
Petahana Jadi Pihak Paling Diuntungkan jika Pilkada Tetap Digelar Desember
Bakal calon kepala daerah petahana akan menjadi pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada 2020 tetap digelar Desember. Sementara itu, pilkada di tengah pandemi Covid-19 dinilai berisiko bagi kesehatan masyarakat.
KPU Pertimbangkan Pembelian Logistik ”Pengamanan” dari Covid-19 untuk Pilkada
KPU mengonsultasikan kemungkinan penggunaan anggaran Pilkada 2020 digunakan untuk membeli peralatan untuk mencegah penularan Covid-19 dalam tahapan pilkada. Alat itu seperti masker, ”hand sanitizer”, dan sarung tangan.
Pilkada Berisiko Memperparah Pandemi
Penyelenggara pemilu diminta tidak terburu-buru melanjutkan tahapan Pilkada 2020. Melanjutkan pilkada di tengah angka penderita Covid-19 yang kian tinggi justru bisa memperparah kondisi pandemi Covid-19.
Risiko Besar Dipertimbangkan KPU Jika TPS Besar Pemilihnya
Risiko penularan Covid-19 dikhawatirkan tetap ada selama pandemi virus korona baru. Karena itu, KPU harus mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 jika di tiap TPS masih besar jumlah pemilihnya.