Artikel dengan Tagar
Buronan Kasus Bank Bali

Rapat Pimpinan Diusulkan untuk Digelar agar Eksekusi Joko Tjandra Bisa Berjalan

Hukum ·

Banyak pihak diduga melindungi Joko Tjandra. DPR didorong mengadakan rapat pimpinan atau Badan Musyawarah kembali membahas penanganannya. DPR harus ikut membantu menangkap dan menegakkan hukum terhadap Joko Tjandra.

NORMAL BARU

Kegiatan MICE Mulai Gairahkan Perhotelan di Lombok

Nusantara ·

Hotel-hotel di Lombok, NTB, mulai menjadi tempat kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE). Meski belum banyak, tetapi itu menggairahkan kembali perhotelan yang sempat terpuruk akibat Covid-19.

Penegakan Hukum

Bamus DPR Tak Pernah Larang Rapat Joko Tjandra di Masa Reses

Politik & Hukum ·

Alasan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Azis Syamsuddin yang menolak rapat Komisi III DPR untuk membahas buronan Joko Tjandra dipertanyakan. Bamus DPR disebutkan tak pernah melarang rapat di saat reses DPR.

Pengejaran Buronan

DPR Minta Komisi III Dalami Kasus Joko Tjandra

Hukum ·

Setelah beredarnya surat jalan atas nama Joko S Tjandra, kasus pelarian terpidana Bank Bali itu terus bergulir. DPR meminta kasus Joko Tjandra didalami lagi oleh Komisi III dan penegak hukum yang menjadi mitra kerjanya.

RUU Pilkada Serentak 2020

Galeri Foto ·
Anggaran Pilkada 2020

Pencairan NPHD Belum Optimal

·

Anggaran daerah yang dicairkan lewat alokasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah masih kurang dari 40 persen. Karena itu, Pilkada 2020 tak hanya terkendala anggaran tambahan pusat yang belum cair, tetapi juga dana NPHD.

Pilkada 2020

DPR Setujui PKPU Protokol Kesehatan, tapi Minta Dana Tambahan Segera Cair

·

DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui Peraturan KPU tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Untuk menjamin protokol kesehatan dapat diterapkan, pemerintah diminta segera mencairkan dana tambahannya.

Pilkada 2020

Penundaan Rapat Bebani Penyelenggara Siapkan Tahapan Verifikasi

Politik & Hukum ·

Tahapan Pilkada 2020 semakin dekat, tetapi rapat konsultasi DPR yang membahas peraturan KPU ditunda hingga Senin depan. Artinya, KPU hanya punya waktu satu hari saja persiapan untuk tahapan verifikasi faktual.

paripurna dpr

Paripurna DPR di Tengah Pandemi Covid-19

Galeri Foto ·
Halaman 1