Jika tidak segera didorong untuk aktif lagi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai bakal semakin terpuruk di tengah pandemi Covid-19. Minimnya pelaku UMKM yang sudah ”go online” menjadi tantangan.
Oleh
C Anto Saptowalyono
·3 menit baca
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merapikan masker yang siap akan dikirim ke sejumlah tempat di Kedungmundu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/4/2020). Sebagian masker dijual dan didonasikan untuk kegiatan kegiatan sosial di tengah pandemi Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan program pengaktifan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika tidak segera didorong untuk aktif lagi, dampak pandemi Covid-19 dinilai bakal semakin menekan pelaku UMKM.
Program reaktivasi UMKM didasarkan pada urgensi dan kesiapan pelaku usaha di setiap sektor dan daerah dalam mematuhi protokol kesehatan. ”Kalau tidak segera dilakukan reaktivasi kegiatan usaha, (situasinya) akan sangat berat bagi UMKM, akan semakin banyak UMKM yang gulung tikar,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki kepada Kompas, Kamis (4/6/2020).
Menurut Teten, program relaksasi pembiayaan dan bantuan sosial dikucurkan ke masyarakat untuk meringankan beban keuangan UMKM sekaligus menaikkan daya beli masyarakat. Namun, hal itu dinilai tidak akan cukup mengungkit ekonomi UMKM jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan dalam waktu yang panjang.
”Maka, normal baru bagi UMKM adalah bagaimana menjaga kegiatan usaha mereka bisa tetap produktif tetapi juga patuh terhadap protokol Covid-19,” ujar Teten.
Pada saat krisis keuangan tahun 1998, kata Teten, UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional. Namun, pada pandemi Covid-19 kali ini, UMKM justru menjadi korban utama.
Hanya pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem marketplace daring dan melakukan inovasi usaha sesuai permintaan pasar yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Namun, baru 13 persen pelaku UMKM yang sudah go online.
Meskipun demikian, pada krisis akibat pandemi Covid-19 tahun 2020, UMKM setidaknya berperan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan agar tidak terlalu parah. Terkait hal itu, kebijakan untuk memberi stimulus kepada pelaku UMKM dinilai penting dan perlu mendapat prioritas.
”Saat ini kami sedang menyiapkan program reaktivasi usaha UMKM dalam lima fase berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaku usaha di setiap sektor dan daerah dalam mematuhi protokol Covid-19,” kata Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM memproduksi video simulasi visual untuk reaktivasi usaha. Hal ini bertujuan memberikan pemodelan mengenai bagaimana berkegiatan usaha dalam era normal baru.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pekerja UMKM bengkel las Kurnia Jaya menyelesaikan pembuatan wastafel portabel pesanan Pertamina Peduli di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2020).
Tayangan video simulasi dan sosialisasi persiapan bagi pelaku UMKM itu telah diunggah di media sosial Kemenkop dan UKM sejak beberapa hari lalu. Menurut Teten, pada tahap pemulihan di era normal baru, pelaku UMKM memerlukan ekosistem yang memadahi untuk bertumbuh.
”Hal ini supaya mereka terhubung dengan lembaga pembiayaan formal, terhubung dengan pasar dan konsumen yang lebih luas, dan dapat mengembangkan skala bisnisnya. Sisi permintaan harus diciptakan saat ini kalau mau menghidupkan UMKM,” kata Teten.
Tantangan kesiapan
Menurut Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun, UMKM menyambut baik prinsip normal baru. ”Kegiatan ekonomi harus jalan, tetapi harus pula memperhatikan protokol kesehatan. UMKM siap mengikuti kebijakan ini walaupun agak sulit dilaksanakan di pasar,” ujar Ikhsan.
Salah satu tantangan bagi pengelola pasar adalah harus disiplin menegakkan aturan sesuai protokol kesehatan di pasar. Selain pedagang, disiplin melaksanakan protokol kesehatan juga dilaksanakan oleh pembeli. ”Mereka yang tak menggunakan masker dan memiliki suhu badan yang tidak masuk kategori sehat harus tegas diminta pulang,” kata Ikhsan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta menyatakan, dampak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. ”Di ekonomi memunculkan supply shock dan demand shock sehingga kita harus melakukan rekonsolidasi secara keseluruhan,” kata Arif.
Arif mengatakan, hal tersebut saat memberikan pengantar pada diskusi publik secara virtual Megawati Institute yang mengusung tema ”Pancasila dalam Tindakan Ekonomi”.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F20200414WEN9_1586840569.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Ff17b3596-65d7-4afb-9b94-22a7ba02109a_jpg.jpg){kind=logo}
