Dampak Ekonomi PSBB DKI Ditentukan Durasi dan Efektivitasnya
Ongkos yang mesti dibayar pemerintah menerapkan kembali PSBB sangat mahal, yakni risiko kenaikan angka kemiskinan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus memastikan PSBB kali ini berjalan efektif.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dampak ekonomi penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta ditentukan durasi dan efektivitasnya. Prioritas saat ini adalah pencegahan penyebaran Covid-19. Setelah itu, perekonomian otomatis akan membaik secara bertahap.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengatakan, PSBB pasti berdampak pada ekonomi. Namun, besaran dampaknya tergantung dari durasi dan efektivitas penerapannya. Setelah penyebaran virus tertangani, dampak ekonomi yang ditimbulkan PSBB akan otomatis pulih.
“Sejauh ini yang berencana menerapkan PSBB kembali hanya DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah bakal efektif dari sisi penanggulangan penyebaran virus? PSBB di DKI harus diikuti wilayah Bodetabek sebagai penyangga,” kata Fadhil di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Sejauh ini, yang berencana menerapkan PSBB kembali hanya DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah bakal efektif dari sisi penanggulangan penyebaran virus? PSBB di DKI harus diikuti wilayah Bodetabek sebagai penyangga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu malam di Balai Kota DKI Jakarta, menyatakan, PSBB seperti sebelum masa adaptasi normal baru kembali diterapkan mulai 14 September 2020. Kebijakan kembali ke PSBB ketat itu diambil dengan mempertimbangkan kasus harian yang bertambah signifikan setiap hari.
Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan, jumlah kasus di Indonesia secara nasional bertambah 3.307 kasus baru sehingga total sebanyak 203.342 orang. Sebanyak 1.004 kasus baru ini ditemukan di Jakarta yang melaksanakan pemeriksaan sebanyak 7.923 orang dari total orang yang dites di seluruh Indonesia sebanyak 15.335 orang. Itu berarti pemeriksaan di Jakarta 52 persen dari total pemeriksaan di Indonesia.
Dalam sepekan terakhir, rasio kasus positif di Jakarta mencapai 12,2 persen, sedangkan angka nasional 19,6 persen. Angka rasio positif ini cenderung meningkat, dan itu menandai jumlah kasus yang melaju. Sementara jumlah tes masih sangat kurang, khususnya di luar Jakarta (Kompas, 9/9/2020).
Menurut Fadhil, penerapan PSBB fase pertama menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 terkontraksi cukup dalam minus 5,32 persen. Namun, pada saat yang sama, penyebaran dan kasus infeksi Covid-19 terus meningkat. Kondisi ini jangan terjadi lagi dalam penerapan PSBB fase kedua.
Implementasi PSBB dan sanksi bagi pelanggar harus ditegakkan. Selama PSBB fase pertama, harus diakui banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sementara penegakan hukum lemah. Pemerintah dapat melibatkan aparat keamanan untuk menjamin efektivitas PSBB.
”Jika PSBB fase kedua tidak berjalan efektif lagi, dampak ekonomi akan semakin besar. Dampak ekonomi ini ditentukan oleh sebaran wilayah dan durasi PSBB,” katanya.
Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, menekankan, ongkos yang mesti dibayar pemerintah untuk penerapan kembali PSBB sangat mahal, yakni risiko kenaikan angka kemiskinan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan PSBB fase kedua berjalan efektif mencegah penyebaran Covid-19.
Kontribusi DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 17,7 persen. Mengutip data Badan Pusat Statistik, penerapan PSBB selama triwulan II-2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi DKI anjlok 8,22 persen secara tahunan. Di sisi lain, angka kemiskinan meningkat 4,53 persen menjadi 4,81 juta penduduk.
”Jika PSBB fase kedua hanya diterapkan selama dua minggu secara disiplin dengan protokol kesehatan ketat, dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak akan sebesar PSBB fase pertama,” kata Heri.
Jika PSBB fase kedua hanya diterapkan selama dua minggu secara disiplin dengan protokol kesehatan ketat, dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak akan sebesar PSBB fase pertama.
Penerapan kembali PSBB ini, lanjut Heri, harus dibarengi kecukupan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk 40 persen masyarakat termiskin. Alokasi bansos bukan hanya sampai akhir 2020, melainkan hingga awal 2021. Penyaluran bansos akan mengakomodasi dan meminimalkan dampak PSBB ke kelompok masyarakat terbawah.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dengan delapan gubernur. Hasil rapat menyepakati bahwa pencegahan penyebaran Covid-19 tetap mempertimbangkan pemulihan ekonomi.
”Pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan. Dari rapat disepakati (untuk) menyeimbangkan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi,” kata Airlangga dalam telekonferensi pers, Kamis.
Kantor pemerintah tetap berjalan normal dengan pembatasan jumlah karyawan bekerja di kantor dan di rumah. Sementara perusahaan swasta menerapkan jam kerja fleksibel.
Menurut Airlangga, pemerintah pusat akan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan layanan kesehatan. Penambahan fasilitas perawatan melibatkan hotel bintang dua dan tiga, sementara fasilitas isolasi mandiri di wisma atlet. Rumah sakit juga diminta mengizinkan pasien yang hampir sembuh dan dalam tahap observasi untuk pulang.
Di sisi lain, beberapa kegiatan ekonomi produktif akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. ”Kantor pemerintah tetap berjalan normal dengan pembatasan jumlah karyawan bekerja di kantor dan di rumah. Sementara perusahaan swasta menerapkan jam kerja fleksibel,” kata Airlangga.