Wapres Amin Dorong Percepatan Program Diversifikasi Pangan yang Didukung Riset
Wapres Amin mendorong percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal yang didukung riset. Hal ini diharapkan mampu menurunkan biaya produksi, memberi kepastian harga, dan memudahkan proses pengolahan.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memiliki kekayaan ragam potensi pangan. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal yang didukung riset.
”Sumber pangan, seperti jagung, singkong, ubi, kentang, dan sagu, perlu digaungkan kembali sebagai makanan pokok, selain beras,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan, riset diharapkan mampu memberi solusi untuk penurunan biaya produksi. Riset diharapkan dapat pula berkontribusi dalam memberi kepastian harga maupun memudahkan dan menyederhanakan proses pengolahan.
Mengawali sambutannya, Wapres Amin mengatakan, selama dua tahun terakhir, sektor pertanian membuktikan mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pemulihan pascapandemi, dampak perubahan iklim ekstrem, dan peningkatan ketegangan geopolitik internasional.
”Ketangguhan sektor ini makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino sehingga mesti ada upaya mitigasi risiko secara komprehensif dan kolaboratif."
”Ketangguhan sektor ini makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino sehingga mesti ada upaya mitigasi risiko secara komprehensif dan kolaboratif,” kata Wapres Amin.
Sebagai penyedia pangan bagi lebih dari 278 juta penduduk, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang 2022–2023. Produksi beras pada 2022 tercatat lebih baik dari 2021, yakni mencapai 31,5 juta ton.
Pada tataran makro, sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten. Ekspor produk pertanian pada 2022 berkisar Rp 658 triliun. ”Secara khusus, saya minta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan,” ujar Wapres Amin.
Wapres Amin mengatakan, capaian sektor pertanian tersebut tidaklah lengkap tanpa adanya peningkatan kesejahteraan para petani. Indeks NTP (nilai tukar petani) yang tercatat meningkat, tentu adalah cerminan kesejahteraan petani yang terus membaik.
Masalah pangan selama ini dapat diatasi dan harga pangan relatif terjaga. Hal ini ditunjukkan dari penurunan tingkat inflasi di Indonesia yang masih berada pada batas terkendali. ”Namun, berbagai capaian ini harus terus diikuti dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan, terutama pada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Wapres Amin
Hal dimaksud, pertama, walaupun kinerja sektor pertanian meningkat, tetapi pertumbuhannya saat ini masih di bawah level sebelum pandemi. Artinya capaian saat ini belum kembali ke situasi normal. ”Kita masih dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan terkait,” ujar Wapres Amin.
Kedua, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian umumnya didominasi oleh peternakan, tanaman hortikultura, dan tanaman pangan. Konsentrasi untuk tanaman pangan perlu ditingkatkan agar tidak hanya ditopang peningkatan luasan panen dan produksi tanaman padi.
Di sisi lain, konsumsi beras Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah produksinya naik-turun sejak 2019. ”Perlu upaya-upaya terintegrasi dari pusat sampai daerah untuk peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan,” katanya.
Menurut Wapres Amin, UMKM sektor pertanian perlu terus didukung agar naik kelas, dapat mengekspor produknya, memperoleh akses pasar langsung, serta meningkatkan kualitas produk dan konsistensi produksinya.
Siapkan penanaman baru
Terkait El Nino, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, pihaknya telah menyiapkan 500.000 hektar penanaman baru. ”Dengan demikian akan menghasilkan 3 juta ton gabah dan hasilnya akan mencapai 1,5 juta ton beras,” katanya.
Menurut Syahrul, pangan lokal dijaga oleh setiap pemerintah daerah. Pemerintah pusat pun menjaga berjalannya hilirisasi. ”Perintah Bapak Presiden, Perintah Bapak Wakil Presiden, kita tahun ini masuk pada hilirisasi yang maksimal untuk membangun komoditas yang sudah siap menjadi konsumsi ekspor global,” ujar Syahrul. (CAS)