Mempercepat Laju ”Kereta” Bansos di Tengah Pandemi

Penyebaran ”coronavirus disease 2019” atau Covid-19 yang luas dan masif membawa dampak serius terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pun turun tangan untuk memberikan bantuan sosial.

Kompas

Meski termasuk kampung padat penduduk, warga RT 015 RW 001, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, patuh pada aturan PSBB, Kamis (16/4/2020).

Penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19 yang luas dan masif telah membawa dampak serius terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Lagi-lagi, masyarakat bawah atau akar rumput adalah kelompok yang paling menderita. Kecepatan dan ketepatan sasaran program jaring pengaman sosial pun jadi vital.

Kurang dari 40 hari, Covid-19 telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Sampai dengan Kamis (16/4/2020), tercatat 5.516 orang di Tanah Air terinfeksi. Sebanyak 496 orang di antaranya meninggal. Sementara yang sembuh lebih banyak, 548 orang. Cepat dan luasnya penyebaran  global tersebut mau tak mau memaksa pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya masing-masing. Tak pelak, perekonomian tertekan luar biasa.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (15/4/2020), menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan tiga prioritas penanggulangan Covid-19. Prioritas pertama adalah memutus mata rantai penyebaran virus. Prioritas kedua adalah penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat meluasnya Covid-19. Hal ini dilakukan dengan perluasan dan penambahan program jaring pengaman sosial (JPS). Adapun prioritas ketiga adalah menjaga kelangsungan kegiatan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lagi-lagi, masyarakat bawah atau akar rumput adalah kelompok yang paling menderita.

Total anggaran yang dialokasikan untuk JPS guna menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah mencapai Rp 482,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 372,5 triliun anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN 2020 dan Rp 110 triliun anggaran hasil realokasi dari program lain.

Baca juga: Bersatu Melawan Korona

Presiden, menurut Fadjroel, menginginkan percepatan penyaluran program. Sejalan dengan itu, tata kelola yang baik juga tetap harus dilakukan. ”Pesan lain adalah integrasi data agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” katanya.

Panelis lain yang tersambung melalui aplikasi telekomunikasi gambar dan suara dalam forum Satu Meja tersebut adalah Menteri Sosial Juliari Batubara, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Acara dipandu oleh wartawan senior harian Kompas, Budiman Tanuredjo.

DOKUMENTASI/HUMAS KEMENSOS

Menteri Sosial Juliari P Batubara

Butuh persiapan

Juliari menyatakan, Presiden Jokowi ingin program jaring pengaman sosial segera terealisasi. Namun, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan efektif, persiapan yang matang mutlak dilakukan.

Diakui, tidak ada kementerian dan lembaga negara yang siap dari sisi penganggaran ataupun administrasi keuangan untuk menghadapi Covid-19 yang eskalasinya luar biasa. Untuk itu, beberapa minggu terakhir, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga negara terkait lain telah berkoordinasi. Hasilnya adalah ditetapkannya anggaran tambahan untuk penanganan dan warga terdampak Covid-19.

”Tentunya kami ingin memastikan persiapannya matang, datanya matang, dan eksekusinya nanti tepat sasaran,” kata Juliari.

Baca juga: PSBB, Pertaruhan Jokowi

Guna mempercepat penyaluran, ia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait. Hal yang sama dilakukan dengan semua pemerintah daerah melalui telekonferensi pada hari-hari ini.

”Kami bekerja tanpa kenal waktu agar masyarakat benar-benar terbantu. Tentu harapannya agar lebih cepat dan tepat adalah wajar. Dan, kami menerima masukan-masukan. Yang penting, kami akan berusaha sekuat tenaga dan sekeras mungkin agar bisa membantu masyarakat di saat-saat sulit ini,” kata Juliari.

Baca juga: Komunikasi Kunci Redakan Kepanikan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga RT 002 RW 013 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, membuka paket bantuan sosial yang didistribusikan secara langsung oleh pengurus RT, Sabtu (11/4/2020). Distribusi bantuan sosial langsung ke rumah warga di tingkat pengurus RT tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah sebagai jaring pengaman sosial.

Bantuan sosial berupa bahan pokok untuk wilayah Jabodetabek, menurut dia, akan disalurkan Jumat (17/4/2020) ini. Sedianya Presiden Jokowi yang akan meluncurkannya. Adapun bantuan langsung tunai untuk 9 juta keluarga sasaran yang tersebar di semua provinsi di luar Jabodetabek disalurkan mulai Senin depan.

Program bantuan sosial (bansos) tersebut diharapkan akan bisa melengkapi program jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat yang selama ini sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako serta bansos dari pemerintah daerah.

”Tinggal pemerintah daerah memastikan agar tidak terjadi penumpukan bantuan sosial. Karena itu, kami memberikan keleluasaan dan kebebasan. Kami hanya memberikan kuota. Silakan ditentukan sendiri siapa yang layak menerima bansos tersebut,” kata Juliari.

Wahidin memahami perlunya waktu untuk persiapan. Sebab, jumlah warga sasaran masif sehingga perlu validasi, kejelasan, dan verifikasi data. ”Kalau salah, kami juga kena secara hukum,” kata Wahidin.

Tinggal pemerintah daerah memastikan agar tidak terjadi penumpukan bantuan sosial.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bantuan sosial tunai masing-masing senilai Rp 500.000 per bulan kepada 671.000 keluarga. Sebanyak 62 persen di antaranya tinggal di Tangerang.

Terkait hal itu, ia meminta Kemensos segera memastikan target sasaran agar bansos pemerintah pusat dan daerah bisa disinergikan. ”Tinggal yang perlu diwaspadai adalah berkembangnya warga yang terdampak. Perkiraannya (jumlah warga terimbas) akan terus naik,” kata Wahidin.

Kompas/Hendra A Setyawan

Warga menyumbangkan telur kepada sekelompok pemuda yang mengubah kafe milik mereka menjadi dapur umum yang dinamai ”Dapur Untuk Rakyat” di kawasan Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2020).

Hal yang sama disampaikan Rahmat. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan program bantuan sosial yang dijanjikan. Kepastian jumlah dan sasarannya penting agar bisa disinergikan dengan program bansos dari pemerintah daerah.

”Kepada Mensos agar bansos segera ke yang bersangkutan. Kami akan amanah mengawal,” kata Rahmat. Sejauh ini, semua kecamatan di Kota Bekasi, yang berjumlah 12 kecamatan, dianggap zona merah. Tes cepat sejauh ini sudah menjangkau hampir 12.000 warga. Sebentar lagi, Kota Bekasi akan mendapat jatah tambahan tes cepat untuk 3.000 orang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Terkait hal itu, RSUD Kota Bekasi dr Chasbullah ditetapkan sebagai rujukan pelayanan penderita Covid-19 dengan kapasitas 107 tempat tidur. Pemerintah Kota Bekasi juga bekerja sama dengan 42 rumah sakit swasta di kota itu. ”Kami siapkan juga rumah sakit tipe D, yang tercatat ada tiga unit dengan 36 ruang isolasi. Jika pemburukan terjadi, kami siapkan stadion,” kata Rahmat.

Disiplin tinggi

Pandu memperkirakan, kasus Covid-19 akan terus bertambah selama Ramadhan. Puncaknya akan terjadi beberapa hari setelah Lebaran. Ia menyebutkan, jumlah kasus terinfeksi di seluruh Tanah Air bisa mencapai jutaan jiwa. Adapun jumlah penderita yang benar-benar membutuhkan perawatan di rumah sakit berkisar 3-4 persen. Jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dijalankan dengan disiplin tinggi dan konsisten, penyebaran Covid-19 bisa ditekan lebih rendah lagi.

”Covid-19 ini akan memuncak tinggi pada Ramadhan. Kalau intensitas PSBB benar-benar dilakukan, (orang terinfeksi) bisa diturunkan, tidak seperti yang kita takuti sampai mendekati 1 juta,” kata Pandu.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Ruangan yang disiapkan Pemerintah Kota Bekasi di Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmadjid untuk merawat pasien terduga virus korona baru atau positif Covid-19, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Tanpa menekan atau memutus penyebaran Covid-19, ujarnya, sistem layanan kesehatan dalam negeri akan keteteran. Salah satu potensi penyebaran yang luas dan masif adalah kegiatan mudik.

”Kalau mudiknya bisa dicegah, kita bisa mencegah 200.000 orang baru terinfeksi. Asumsinya, pemudik berjumlah 20 persen dari penduduk Jabodetabek atau 50 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

Dalam konteks itu, ia menekankan, pelaksanaan PSBB yang benar dan konsisten menjadi krusial. Pekan-pekan ini merupakan periode edukasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, bahasa edukasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

”Kalau kita betul-betul terapkan PSBB sesuai harapan, dampaknya akan cukup besar, seperti negara lain, sehingga puncak kasus bisa lebih rendah dan kita bisa tunda puncak itu dua minggu dari seharusnya,” kata Pandu.

Tentu dengan puncak kasus yang tinggi, ”kereta” bansos pun harus terus dipacu lebih cepat lagi.