Surat Presiden tentang Omnibus Law Digugat ke PTUN

Surat Presiden tentang RUU Omnibus Law ke DPR digugat masyarakat sipil ke PTUN Jakarta. Surat pemberitahuan para menteri yang mewakili pemerintah bahas RUU Cipta Kerja jika dibatalkan bisa hentikan pembahasan di DPR.

Kompas/Wawan H Prabowo

Spanduk penolakan kaum buruh terhadap RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja menghiasi Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (3/4/2020). Bagi kalangan buruh, pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak lebih baik dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas surat presiden yang dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 12 Februari 2020. Surpres itu digugat karena dianggap memulai niatan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang perencanaan dan penyusunannya dinilai tidak partisipatif.

Masyarakat sipil yang mengajukan gugatan itu ialah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KFBI). Mereka mengajukan gugatan atas surpres yang berisikan pemberitahuan ke DPR nama-nama menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bersama  DPR.

Baca Juga: Tunda Pembahasan ”Omnibus Law” di Masa Darurat Covid-19

Sementara itu, hingga pekan depan, masih ada satu kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan diadakan oleh DPR dengan menghadirkan pakar atau ahli. Pakar dan ahli yang dihadirkan masih membahas soal konsideran yang berisi ketentuan tentang mengingat dan menimbang, serta Bab I soal Ketentuan Umum.

"Mereka mengajukan gugatan atas surpres yang berisikan pemberitahuan ke DPR nama-nama menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bersama  DPR"

Kompas/Heru Sri Kumoro

Suasana rapat antara Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri dengan Badan Legislasi DPR membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Rapat tersebut untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah mengenai RUU tersebut. Rapat tersebut digelar secara fisik dan virtual melalui video conference. Menteri yang hadir yaitu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Anggota tim advokasi untuk demokrasi Arif Maulana mengatakan, gugatan itu telah dikirimkan pada 30 April 2020. Inti gugatan ialah meminta PTUN membatalkan surpres tersebut. Selain itu, penggugat juga meminta agar pengadilan menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan omnibus law itu. Alasannya, perkara itu tengah diperiksa oleh pengadilan.

“Kami berharap pengadilan membatalkan surpres itu, karena surpres dibuat tidak dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas pemerintahan umum yang baik, asas-asas kehati-hatian, asas partisipasi, dan asas kemanfaatan,” kata Arif, Minggu (3/5/2020), dalam konferensi pers jarak jauh.

Bisa Hentikan Pembahasan RUU

Menurut Arif, bila pengadilan membatalkan surpres itu, secara otomatis pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR akan terhenti. Sebab, tidak mungkin pembahasan diteruskan sementara surpres yang melandasi dilakukannya pembahasan itu antara pemerintah dan DPR dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum. Konsekuensi lain dari putusan PTUN ialah presiden harus mencabut surpres tersebut.

ALINASI JEMBER TOLAK OMNIBUS LAW/ANDI SAPUTRA

Ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Jember mendesak agar DPRD Jember turut menolak RUU Cipta Karya dalam demo di depan DPRD Jember, Kamis (19/3/2020) . Hal itu dilakukan karena RUU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus law dinilai terkesan hanya menguntungkan sektor investasi dan memudahkan investor.

Gugatan ke PTUN, menurut Arif, dilandasi oleh fakta perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi publik. Pihak-pihak yang terdampak oleh RUU Cipta Kerja, antara lain pekerja atau buruh, nelayan, petani, dan masyarakat adat, yang kepentingannya akan sangat terpengaruh akibat regulasi itu, pada kenyataannya tidak diajak bicara oleh pemerintaah saat merencanakan dan menyusun RUU Cipta Kerja.

Arif mengatakan, hal itu bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur di dalam UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut mengamanatkan agar pembentukan UU apapun harus melibatkan partisipasi publik, dan mempertimbangkan kebutuhan publik atas UU tersebut. Tanpa pelibatan masyarakat yang terdampak sebagaimana diatur oleh UU No 12/2011,  RUU Cipta Kerja itu berpotensi cacat hukum.

“Seharusnya masyarakat ditanyai, apakah ini kebutuhan rakyat. Sejak awal pun rakyat harus diinformasikan, dan mereka diajak untuk terlibat. Tetapi, apa yang terjadi, kita tahu dan paham pemerintah justru menutupi rencana pembentuk RUU itu, dan masyarakat, terutama warga negara yang terdampak tidak dilibatkan di dalam pembahasan,” kata Arif  menambahkan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, secara subtansi banyak aturan di dalam draf RUU Cipta Kerja itu yang bertentangan dengan semangat reformasi agrarian yang diatur di dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pengaturan tanah dan lahan di dalam RUU Cipta Kerja itu dinilai terlampau liberal dan memberikan akses seluas-luasnya kepada investor, sehingga berpotensi merampas ruang hidup masyarakat petani, dan masyarakat adat yang secara kultural menempati kawasan tertentu.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung, Rabu (11/3/2020).

“RUU ini memang tidak secara langsung mengatakan mengubah UUPA, tetapi banyak di dalam substansi RUU ini mencabut susbtansi UUPA, bahkan pengaturannya lebih buruk daripada era kolonial. Bahkan, ada substansi RUU Pertanahan yang kami tolak pada 2019 lalu disusupkan kembali  dalam pengaturan RUU Cipta Kerja ini,” kata Dewi.

KPA antara lain menyoroti pemberian hak guna usaha lahan yang langsung diberikan selama 90 tahun di dalam RUU Cipta Kerja. Hak guna usaha dengan jangka waktu snagat panjang itu dinilai berbahaya karena terlalu lama, dan memberikan kemewahan kepada investor, terutama di bidang perkebunan.

“Di dalam UUPA Tahun 1960 saja, HGU tahap pertama diberikan selama 25 tahun, dan untuk perpanjangan selanjutnya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi, di dalam RUU Cipta Kerja, kini bisa langsung di muak diberikan selama 90 tahun. Ini kan sampai 3 generasi. Pengaturan semacam ini akan menghilangkan keluarga petani dan tanah pertanian,” tuturnya.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Buruh dari berbagai elemen membawa posterpenolakan saat mengikuti Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Aksi yang akan diikuti oleh 3.000 buruh tersebut mengagendakan deklarasi menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan menggelar mimbar rakyat. Mereka menolak karena Omnibus Law merupakan ancaman bagi para tenaga kerja di Indonesi slahh satunya adalah soal sistem pengupahan.

DPR Nilai Tak Berpengaruh

“Belum ada putusan hukum yang inkrah, sehingga tentu tidak ada dampaknya dalam pembahasan”

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, gugatan ke PTUN itu tidak berpengaruh terhadap jalannya pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR. “Belum ada putusan hukum yang inkrah, sehingga tentu tidak ada dampaknya dalam pembahasan,” kata Willy.

Baca Juga: DPR Abaikan Desakan Publik Soal RUU Cipta Kerja

Pekan depan, DPR akan kembali menggelar RDPU, yakni dengan mengundang ahli hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa. Menurut rencana, RDPU diadakan, Selasa pekan depan. RDPU itu akan menjadi RDPU terakhir pada masa sidang ketiga ini.

“Silakan saja kalau mau menggugat di PTUN. Itu hak warga negara. Tetapi daripada sekadar menolak, sebaiknya juga ada alternatif saran atau masukan lain yang bisa dilakukan,” katanya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta Lapangan kerja Omnibus Law, tidak disahkan.