Pemerintah AS siap memberikan lampu hijau atas pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel. Negara-negara Liga Arab dijadwalkan menggelar sidang darurat tingkat menteri luar negeri, Kamis mendatang.
Oleh
Mahdi Muhammad
·2 menit baca
AFP/JAAFAR ASHTIYEH
Pasukan Israel bentrok dengan warga Palestina yang berunjuk rasa menentang perampasan tanah Palestina oleh Israel di Desa Kfar Qaddum, wilayah pendudukan Tepi Barat, 17 April 2020.
WASHINGTON, SELASA — Pemerintah Amerika Serikat siap mengakui upaya pencaplokan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat. Pada saat yang sama, Pemerintah AS meminta pemerintahan Israel yang baru untuk bernegosiasi dengan otoritas Palestina terkait dengan pencaplokan tersebut.
”Seperti yang telah kami jelaskan secara konsisten, Pemerintah AS siap untuk mengakui tindakan Israel untuk memperluas kedaulatan Israel dan penerapan hukum Israel ke wilayah Tepi Barat, sesuai dengan isi visi Presiden Trump yang melihat wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Israel,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, Selasa (28/4/2020).
Ortagus menambahkan, yang dimaksud kesesuaian visi adalah dalam konteks bahwa Pemerintah Israel sepakat untuk melakukan perundingan dengan otoritas Palestina sesuai dengan visi yang diinginkan Presiden Donald Trump.
Foto yang diambil pada 11 Februari 2020 memperlihatkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjukkan peta yang menggambarkan Visi Timur Tengah Presiden AS Donald Trump dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, AS.
Visi Timur Tengah yang diluncurkan oleh Trump pada Januari lalu memberikan dorongan yang kuat bagi Pemerintah Israel untuk terus mengupayakan pencaplokan tanah wilayah Palestina. Hal ini juga diinginkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan terciptanya pemerintahan koalisi antara Netanyahu dan rivalnya, Benny Gantz, kesepakatan politik soal perluasan wilayah dan kedaulatan menjadi salah satu poin penting kemenangan Netanyahu atas Gantz, selain kekuasaan atas lembaga yudikatif yang kini menjadi kewenangannya.
Pemerintah AS mencoba mendekati otoritas Palestina dan berjanji akan memberikan investasi besar untuk mendukung perekonomian warganya. Palestina juga dijanjikan akan diberikan negara berdaulat, tetapi tidak akan memiliki kemampuan militer, sebagai imbal balik atas persetujuan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Trump.
REUTERS/MOHAMAD TOROKMAN
Foto tanggal 26 November 2019 memperlihatkan seorang pengunjuk rasa membawa poster yang menggambarkan wajah Presiden AS Donald Trump di permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Selain itu, Palestina akan memiliki ibu kota di pinggiran Jerusalem, kota suci yang tetap akan berada di bawah kekuasaan Israel. ”Ini kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat bermanfaat bagi Palestina," kata Ortagus.
Palestina telah menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump, dan menganggap proposal yang diajukan Washington bias Israel. Uni Eropa juga telah mengkritik rencana Trump.
Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab berencana mengadakan pertemuan luar biasa, yang dilakukan secara virtual, untuk membahas perkembangan Palestina dan Israel pada Kamis (30/4/2020). Mereka berupaya menggalang penolakan terhadap rencana tersebut.
AFP/JAAFAR ASHTIYEH
Foto yang diambil pada 28 Januari 2020 ini memperlihatkan warga Palestina di kota Nablus, Tepi Barat, berdemo menentang Visi Timur Tengah Presiden AS Donald Trump yang akan mengerdilkan dan bahkan meniadakan negara Palestina.
Wakil Sekretaris Liga Arab Hossam Zaki mengatakan, para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab akan memberikan dukungan politik, hukum, dan keuangan kepada para pemimpin Palestina untuk menghadapi rencana Israel yang didukung oleh AS.
Ketua Liga Arab Ahmed Ahmed Aboul Gheit pekan lalu mengirim pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berisi peringatan terkait dengan rencana Israel yang disebut bakal memicu ketegangan di kawasan itu.
