Persoalan Ekonomi Dominan

Hasil survei Indo Barometer menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hanya saja, persoalan ekonomi masih disoroti publik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin, didampingi Nyonya Iriana Joko Widodo dan Nyonya Wury Estu Handayani, menyapa peserta yang hadir dalam Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbilang tinggi. Meski demikian, tidak sedikit persoalan yang disoroti oleh publik. Persoalan ekonomi paling dominan.

Tingginya kepuasan publik itu terlihat dari survei nasional yang dilakukan Indo Barometer, 9-15 Januari 2020, yang hasilnya dirilis pada Minggu (16/2/2020). Sebanyak 70,1 persen publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara kepuasan pada Wapres Amin 49,6 persen.

Metode yang digunakan dalam survei tersebut adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden. Batas kesalahan 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, ada peningkatan kepuasan publik pada kinerja 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi jika dibandingkan dengan survei Maret 2015 atau beberapa bulan berjalannya periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu, tingkat kepuasan pada Jokowi hanya 57,5 persen.

Baca juga : Keyakinan atas UU Sapu Jagat Terendah

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Kondisi perumahan nelayan di Kampung Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (24/12/2019). Survei Indo Barometer menunjukkan persoalan ekonomi menjadi persoalan yang paling disoroti publik.

Sekalipun tingkat kepuasan publik meningkat, tidak sedikit persoalan yang disoroti publik selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin.

Masalah ekonomi menjadi yang terutama. Sebesar 32,1 persen responden menilai masalah ekonomi harus segera diselesaikan. Selain itu, persoalan penciptaan lapangan kerja 15,8 persen, dan harga bahan pokok 11,3 persen. Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga dinilai sebagai persoalan oleh 7,8 persen responden. Adapun masalah banjir atau bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah kota awal tahun ini disoroti 6,4 persen responden.

”Sebanyak 30,6 persen responden menganggap pemerintahan Jokowi-Amin masih kurang berpihak ke rakyat kecil, keadaan ekonomi belum berubah karena dikuasai golongan tertentu,” katanya.

Baca juga : Menyelesaikan Kemiskinan

Politikus Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiarto, yang hadir saat pemaparan hasil survei itu, berpendapat, survei kepuasan terhadap 100 hari kerja pemerintahan Jokowi kurang tepat karena ia sudah menjabat selama dua periode. Dia melihat, memasuki periode kedua ini, jalannya pemerintahan seharusnya lebih baik karena birokrasi sudah terkonsolidasi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Foto aerial pusat keramaian di kawasan Desa Handil, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Muara Jawa bersama Samboja merupakan dua kecamatan pesisir yang berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, lokasi baru ibu kota negara.

Tak hanya soal kinerja Jokowi-Amin, survei juga memetakan pandangan publik terkait sejumlah isu. Salah satunya pemindahan ibu kota.

Baca juga : PR Jokowi di Ibu Kota Baru

Hasil survei memperlihatkan mayoritas publik atau sekitar 70 persen yakin atau setuju dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Alasannya, mengurangi kepadatan di Jakarta, pemerataan pembangunan, menekan kesenjangan ekonomi, wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Kalimantan memiliki wilayah yang luas.