Bintang Kehormatan Malalai dari Afghanistan untuk Menlu RI

Peran dan keterlibatan Indonesia dalam proses damai di Afghanistan diapresiasi. Dukungan komunitas global dibutuhkan untuk melestarikan perdamaian yang telah dicapai.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani (kanan) menganugerahkan Bintang Kehormatan “Malalai” kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Kabul, Afghanistan, Minggu (1/3/2020). Bintang Penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Afghanistan.

KABUL, MINGGU — Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan Bintang Kehormatan ”Malalai” kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Bintang Penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan ataupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan.

Penganugerahan itu dilakukan dalam kunjungan kerja Menlu Retno yang dilaksanakan di Kabul, Afghanistan, Minggu (1/3/2020). ”Sebagai penghargaan atas kerja keras yang terus-menerus, dalam memajukan kerja sama bilateral dan membangun rasa percaya antara Indonesia dan Afghanistan, membangun perdamaian di kawasan dan dunia, saya dengan hormat menganugerahkan Bintang Kehormatan Malalai kepada Menlu Retno Marsudi,” kata Presiden Ashraf Ghani, sesaat sebelum penyematan bintang kehormatan tersebut sebagaimana termuat dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI.

Baca juga: Indonesia Dukung Peran Perempuan Afghanistan

Bintang Penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Afghanistan. Nama Malalai diambil dari nama salah seorang pahlawan nasional wanita Afghanistan, Malalai Ana. Malalai Ana memimpin perjuangan rakyat Afghanistan melawan penjajahan Inggris pada tahun 1880.

REUTERS/PARWIZ

Anak-anak Afghanistan merayakan persiapan penandatanganan kesepakatan damai AS-Taliban di Jalalabad, Afghanistan, Jumat (27/2/2020). Kesepakatan itu akhirnya ditandatangani di Doha, Qatar, Sabtu.

Atas penghargaan itu, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan. Hal itu terutama terkait dua aspek, yaitu dialog ulama, melalui Konferensi Ulama di Indonesia pada tahun 2020, dan pemberdayaan perempuan, melalui Jaringan Solidaritas Wanita Afghanistan-Indonesia, yang juga baru diresmikan pada hari yang sama.  ”Rakyat Indonesia senantiasa akan bersama rakyat Afghanistan untuk perdamaian yang lestari di Afghanistan,” kata Retno.

Baca juga: Indonesia Berkomitmen Kuat Mendukung Perdamaian Afghanistan

Retno sebelumnya ikut menghadiri  penandatanganan Kesepakatan untuk Perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar, Sabtu (29/2/2020) pekan lalu.

Penandatanganan ini merupakan langkah awal  dari proses perdamaian Afghanistan. Hadir  sembilan menlu lain, yaitu menlu Qatar, Amerika Serikat, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Norwegia, Turki, Oman, dan Pakistan. Pertemuan juga dihadiri wakil dari Jerman dan Inggris. Sebelum penandatanganan, telah dilakukan pertemuan informal di antara para co-facilitator yaitu Qatar, Uzbekistan, Norwegia, Indonesia, dan Jerman.

Kerja sama ulama dan pemberdayaan perempuan memang telah ditekuni Indonesia dalam proses kontribusi RI dalam perdamaian Afghanistan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani sebelum berbincang-bincang di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/4) sore. Selain membahas kerja sama di berbagai bidang, Presiden Ghani juga menyampaikan apresiasi atas demokrasi yang berjalan baik, meski Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Upaya Indonesia berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan dimulai secara intensif atas permintaan Presiden Ghani tahun 2017. Komunikasi dan kontak dengan semua pihak terlibat, termasuk Taliban, terus dilakukan, terutama guna membangun rasa percaya bagi para pihak. Kerja sama ulama dan pemberdayaan perempuan memang telah ditekuni Indonesia dalam proses kontribusi RI dalam perdamaian Afghanistan.

Baca juga: Hari Bersejarah bagi Rakyat Afghanistan

Tahun 2018, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Indonesia-Pakistan. Tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan para perempuan Indonesia-Afghanistan.

Adapun kesepakatan AS-Taliban memuat empat komponen penting, yaitu kontraterorisme, penarikan pasukan asing dari Afghanistan, perundingan intra-Afghan, serta gencatan senjata yang permanen dan komprehensif. Pada saat yang hampir bersamaan, di Kabul telah dilakukan pengumuman deklarasi bersama antara Pemerintah Afghanistan dan AS yang isinya mendukung perjanjian damai antara AS dan Taliban.

Komitmen ditunggu

Dinamika  langsung  tersaji sehari setelah CPA ditandatangani.  Ujian atas komitmen terkait kesepakatan itu mengemuka setelah Presiden Ghani menyatakan dirinya tidak akan meluluskan klausul kesepakatan AS-Taliban tentang pelepasan 5.000 anggota kelompok Taliban yang ditahan Kabul. ”Pemerintah Afghanistan tidak membuat komitmen untuk membebaskan 5.000 tahanan Taliban,” kata Ghani kepada wartawan di Kabul.

(PHOTO BY WAKIL KOHSAR / AFP)

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg (kiri) bersama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Sabtu (29/2/2020). Kesepakatan damai AS-Taliban ditandatangani di Doha, Qatar, pada hari itu juga sebagai bagian penting dari proses menuju perdamaian di Afghanistan.

Sejumlah diplomat Barat terbaru itu menggambarkan latar belakang peliknya perundingan para pihak, terutama AS, Taliban, dan Pemerintah Afghanistan, menuju perdamaian di Afghanistan. Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada respons, baik dari Taliban maupun AS.

Padahal dalam naskah perjanjian AS-Taliban, kedua pihak  berkomitmen  bekerja secepatnya untuk melepaskan tahanan politik ataupun prajurit tempur Taliban. Hal itu dinilai sebagai langkah membangun kepercayaan antara para pihak. Dikatakan, 5.000 Taliban yang dipenjara akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 1.000 tawanan Pemerintah Afghanistan pada 10 Maret ini.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, Washington dinilai tidak memiliki dasar hukum penandatanganan CPA akhir pekan lalu. Teheran menyatakan, pihaknya menyambut setiap inisiatif yang membantu mengamankan stabilitas dan perdamaian di Afghanistan. Namun, hal itu hanya  mungkin dilakukan melalui perundingan di dalam negeri Afghanistan sekaligus  mempertimbangkan kepentingan tetangga-tetangga Afghanistan. (AFP/REUTERS)