Selamatkan Produsen Pangan

Kesejahteraan petani kian tertekan. Padahal, posisi mereka amat penting dalam mengatasi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petani melintasi lahan persawahan yang mulai ditanami bibit padi di sekitar Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Kawasan tersebut sebagian besar merupakan lahan pasang surut yang berada di area Rawapening. Sebagian besar lahan sawah baru akan muncul ketika permukaan Rawapening surut saat memasuki kemarau.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani turun dari 104,16 pada Januari 2020 menjadi 103,35 pada Februari, lalu turun lagi menjadi 102,09 pada Maret. Bulan lalu, penurunan nilai tukar petani bahkan terjadi di semua subsektor, yakni mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Situasi itu menjadi tanda turunnya kesejahteraan petani yang merupakan produsen pangan. Kondisi itu tidak menguntungkan di tengah potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga : Jaga Pelayanan Publik meski Kerja dari Rumah

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia bisa mengatasi ancaman krisis pangan melalui strategi yang memprioritaskan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Dalam laporan ”Anticipating The Impacts of Covid-19 in Humanitarian and Food Crisis Contexts”, FAO menyebutkan, disrupsi pada produksi dan rantai pasok pangan akibat pandemi Covid-19 bisa menjadi bencana bagi populasi yang tergolong rentan.

FAO merekomendasikan kebijakan aliran dana untuk menyokong produksi pertanian dan menjaga rantai pasok. Bersamaan dengan itu, pemerintah mesti menjamin perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan, salah satunya melalui perluasan jaring pengaman sosial. Kelompok yang berisiko itu mencakup produsen pangan skala kecil, buruh tani, buruh yang terlibat dalam rantai nilai pangan, serta nelayan dan komunitas perikanan yang rentan.

Baca juga : Komando Penanganan Covid-19 Diperkuat

DOKUMENTASI TANAMAN OBAT CIMENYAN

Sejumlah petani lokal di sebagian wilayah di Jawa Barat menjual hasil panen mereka lewat media sosial. Mereka memberikan layanan antar gratis. Konsumen pun tinggal menanti pesanannya di rumah.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, menjaga daya produksi dan daya beli petani menjadi langkah krusial. ”Kesejahteraan petani perlu dijaga melalui kepastian penyerapan (hasil panen dengan harga layak) agar petani memperoleh penghasilan dan tetap memiliki kemampuan memproduksi pangan,” ujarnya, Selasa (14/4/2020).

Terkait potensi krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, meminta jajarannya mendorong produksi pangan dalam negeri.

Kesejahteraan petani perlu dijaga melalui kepastian penyerapan.

Presiden memberikan perhatian pada peringatan FAO soal potensi gangguan pangan di banyak negara akibat pandemi. Dalam rapat, Presiden mendorong kementerian menyiapkan strategi untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus melepas ketergantungan pada pangan impor.

Baca juga : Menkes Siap Respons Usulan Pembatasan

Gangguan produksi

Di tengah pandemi, sejumlah produsen pangan justru menghadapi ironi. Para peternak ayam rakyat, misalnya, justru memangkas produksi untuk menyesuaikan penurunan permintaan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko menyebutkan, peternak ayam pedaging memotong 50 persen produksinya seiring permintaan yang turun. Turunnya permintaan ini membuat harga ayam di tingkat peternak anjlok ke Rp 5.000-Rp 8.000 per kilogram. Padahal, rata-rata ongkos produksi peternak mencapai Rp 17.000 per kilogram.

Baca juga : Pemerintah Bisa Memperpanjang Pembatasan

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Penjual ayam di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2020).

Situasi tak menguntungkan juga dihadapi para petani tebu. Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikoen khawatir harga gula produksi petani akan tertekan seiring makin gencarnya impor gula. Harga jual gula yang tertekan hingga di bawah ongkos produksi membuat petani enggan menanam tebu.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian pada kesejahteraan petani. Di tengah pandemi, masyarakat berbondong-bondong mencari produk pangan. Kesejahteraan petani mesti jadi perhatian.

Selain fokus pada kesejahteraan produsen pangan, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah soal kelancaran distribusi. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa berpendapat, kelancaran logistik pangan memegang peran kunci. Jika terganggu, produk petani tak terserap, sementara harga di tingkat konsumen naik.

Baca juga : Saatnya Melakukan Pemeriksaan secara Masif

Dana desa

Pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan untuk meredam dampak pandemi. Bantuan untuk warga miskin, antara lain, diberikan melalui Program Keluarga Harapan yang dinaikkan sasarannya dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga, kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga, dan membebaskan biaya listrik selama tiga bulan untuk pelanggan 450 VA dan potongan 50 persen bagi pelanggan 900 VA.

Pemerintah juga mengarahkan dana desa untuk bantuan tunai. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat miskin atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Yang berhak menerima BLT dari dana desa adalah keluarga miskin, kelompok miskin yang belum terdaftar, lalu mereka yang kehilangan pekerjaan.

Alokasi bantuan disesuaikan dengan dana desa yang diterima setiap desa. Adapun besaran BLT adalah Rp 600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan sejak April 2020. Menurut Abdul Halim, payung hukum penggunaan dana desa untuk BLT diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pihaknya memperkirakan alokasi untuk 74.953 desa mencapai Rp 22,4 triliun.

”Pagu dana desa tahun ini Rp 72 triliun. Dengan memakai kriteria yang ada, alokasi BLT mencapai Rp 22,4 triliun bagi 12.487.646 keluarga miskin penerima manfaat,” kata Abdul Hakim dalam telekonferensi, Selasa (14/4/2020).

DOKUMENTASI PEMKOT MALANG

BLT untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Malang mulai dilakukan pada Selasa (14/4/2020).

Sesuai peraturan itu, alokasi BLT ditetapkan 25 persen bagi desa dengan pagu dana desa kurang dari Rp 800 juta. Untuk pagu Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, alokasi BLT 30 persen. Adapun pagu dana desa di atas Rp 1,2 miliar, alokasinya ditetapkan 35 persen.

”Yang berhak menerima BLT dari dana desa adalah keluarga miskin, kelompok miskin yang belum terdaftar atau tercatat, lalu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Catatan lain, mereka belum mendapat Kartu Prakerja atau bantuan pangan nontunai ataupun Program Keluarga Harapan,” kata Abdul Halim.  (JUD/APO/KRN/MKN/SON/LAS)