Kericuhan di Dua Kabupaten karena Ketidakpuasan Caleg

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah aparat keamanan menghadiri apel gelar pasukan dalam pengamanan menghadapi Pemilu 2019 di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (22/3/2019). Dalam rangka pengamanan pemungutan suara di Sumsel, dikerahkan 7.165 anggota Polri dan 3.000 anggota TNI untuk mengamankan 25.320 tempat pemungutan suara di Sumsel.

PALEMBANG, KOMPAS — Setelah mengalami pergolakan di sejumlah daerah, seluruh hasil  penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota sudah tiba di Kantor KPU Sumatera Selatan. Dari 17 kabupaten/kota, hanya dua kabupaten yang mengalami pergolakan. Itu pun karena massa pendukung calon anggota legislatif yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara di rapat pleno KPU kabupaten/kota.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi, Rabu (8/5/2019), di Palembang, mengatakan, dua kabupaten yang mengalami pergolakan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Empat Lawang. Di kedua daerah ini, massa pendukung calon anggota legislatif (caleg) tidak puas dengan hasil penghitungan KPU dan meminta penghitungan suara ulang.

Supriadi menambahkan, untuk di Musi Rawas Utara, massa pendukung salah satu caleg memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Musi Rawas Utara dengan Jambi. Hal ini sempat membuat arus lalu lintas terhenti. Bahkan, blokade jalan berlangsung hingga tiga kali. Namun, dengan musyawarah, jalan sudah kembali dibuka dan dilewati kendaraan.

Adapun di Kabupaten Empat Lawang, ujar Supriadi, pergolakan terjadi di Kantor DPRD Kabupaten Empat Lawang yang menjadi tempat rapat pleno rekapitulasi surat suara KPU. Memang sempat terjadi bentrok, tetapi dalam waktu singkat, situasi sudah kembali kondusif.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Panitia mengangkat logistik di gudang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kenten untuk dibawa ke TPS masing-masing. Pemungutan suara di hampir semua tempat pemungutan suara di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tertunda hampir lima jam, Rabu (17/4/2019). Hal ini karena keterlambatan logistik akibat kekurangan surat suara. Hal ini baru pertama kali terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu di kawasan Talang Kelapa.

Supriadi mengatakan, memang di sana aparat sempat melepaskan tembakan air mata untuk memecah massa. ”Namun, dari aksi tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka,” ucapnya.

Untuk mengamankan proses penghitungan, lanjutnya, pada Selasa sore, formulir C1 dikirim bersama dengan logistik lain dengan penjagaan ketat. Hal ini bertujuan agar di tengah jalan tidak terjadi tindakan yang dapat merusak logistik.

Ketidakpuasan

Menurut dia, gejolak yang terjadi di dua kabupaten ini bukan karena kericuhan, melainkan hanya ketidakpuasan dari beberapa caleg. Pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten sudah selesai. Hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten sudah dikirimkan KPU Sumsel. Seharusnya, kata Supriadi, apabila tidak puas dengan hasil rekapitulasi, caleg harus melalui jalurnya, yakni Bawaslu, bukan dengan mengerahkan massa.

Berdasarkan laporan, ada beberapa daerah yang mengirimkan hasil rekapitulasi lebih cepat dibandingkan jadwal yang ditentukan, yakni Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Kota Pagar Alam. ”Ini menandakan, mereka sudah memercayakan hasil penghitungan rekapitulasi kepada KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Supriadi, pihaknya akan fokus untuk mengamankan sidang rekapitulasi di KPU Sumsel. ”Kami akan mengerahkan 150 personel setiap harinya dari tanggal  9 Mei hingga 20 Mei di kawasan Kantor KPU Sumsel,” katanya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi

Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang Ajun Komisaris Besar Eko Yudi Karyanto menuturkan, kericuhan di Kantor DPRD Kabupaten Empat Lawang bermula saat dua caleg, Raka Warsih dari Partai Golkar dan Suprianto dari Partai Nasdem, meminta komisioner melakukan penghitungan suara melalui C1 hologram.

Namun, permintaan itu ditolak karena itu merupakan ranah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ”Dari saat itu terjadi pergolakan, bahkan sampai ada gebrak meja,” ujar Eko.

Ada dua PPK yang dipermasalahkan saat itu, yakni PPK Talang Padang dan Lintang Kanan. Kericuhan di ruang DPRD tersebut akhirnya berdampak para mulai marahnya massa pendukung caleg tersebut. Akhirnya, mereka mendobrak pagar. ”Petugas terus berupaya untuk menghalau massa. Tembakan peringatan pun dilepaskan,” ucap Eko.

Dari saat itu terjadi pergolakan, bahkan sampai ada gebrak meja.

Massa pun membalas dengan melemparkan batu ke arah kantor DPRD. Akibatnya, sejumlah kaca pecah. Karena kondisi massa yang semakin anarkistis, akhirnya semua komisioner KPU Empat Lawang dievakuasi ke tempat aman. Setelah itu, lanjutnya, pihaknya berkoordinasi dengan para caleg untuk menenangkan massa.

”Kerusuhan terjadi sekitar 20 menit. Namun, setelah itu, massa membubarkan diri dan situasi pun kembali kondusif,” katanya. Tidak ada korban dalam kericuhan tersebut, baik dari petugas maupun massa pendukung. Atas situasi ini, ujar Eko, pihaknya menyarankan agar sidang pleno lanjutan tidak lagi dilakukan di lokasi yang sama karena dikhawatirkan akan banyak lebih banyak orang yang datang.