Kementerian Perhubungan mengoptimalkan layanan angkutan massal perkotaan melalui pengembangan angkutan bus berkonsep buy the service atau pembelian layanan. Dengan skema itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk kemudian dikelola operator di daerah.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS - Kementerian Perhubungan mengoptimalkan layanan angkutan massal perkotaan melalui pengembangan angkutan bus berkonsep buy the service atau pembelian layanan. Dengan skema itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk kemudian dikelola operator di daerah.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di sela-sela diskusi publik "Konektivitas Penataan Moda Transportasi di Jawa Tengah" di Kota Semarang, Selasa (9/7/2019), mengatakan, lewat konsep itu, penyediaan bus perkotaan diharapkan lebih efektif. "Masyarakat yang akan memanfaatkan di kota-kota yang kami pilih, seperti Solo, Palembang, Medan, dan Denpasar. Program ini dimulai pada 2020," ujar Budi.
Budi menambahkan, pihaknya juga telah berdiskusi dengan peneliti transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno. Perencanaan terus dimatangkan hingga kemudian ide tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah yang mendapat proyek percontohan itu.
Berbeda dengan skema bantuan bus seperti yang selama ini dilakukan Kemenhub, dalam konsep ini, operator yang menyiapkan kendaraan. "Namun, anggaran terpusat dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Secara keseluruhan, kami menyiapkan Rp 200 miliar. Sementara itu, peran daerah menyiapkan shelter-shelter," kata Budi.
Menurut Budi, rencana itu juga tindak lanjut dari permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang meminta peningkatan konektivitas antarkota. Nantinya, kendaraan umum yang berhenti di satu titik, harus ada kelanjutannya atau terdapat angkutan pengumpan (feeder).
Ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat. "Selain fisik, sistemnya juga akan ditingkatkan. Pada 2020, kami akan memperbaiki 38 terminal tipe A. Mayoritas di Jabar, Jateng, dan Jatim. Pak Menhub ingin (pelayanan) terminal sekelas bandara," katanya.
Kepala Seksi Operasional Balai Transportasi Jateng, Dinas Perhubungan Jateng, Joko Setyawan, menuturkan, selama ini, konsep pembelian layanan sudah diterapkan pada angkutan aglomerasi Trans Jateng. Dua rute yang telah beroperasi yakni Purwokerto-Purbalingga dan Terminal Bawen-Stasiun Semarang Tawang.
"Di Trans Jateng, operator kami berdayakan agar bisa memberi pelayanan profesional, atau paling tidak semi-profesional. Kami memberdayakan operator sebelumnya (existing) yang ada di daerah itu. Pendampingan menjadi hal penting dan terus kami lakukan," kata Joko.
Djoko Setijowarno, menuturkan, skema pembelian layanan yang disiapkan Kemenhub salah satunya untuk bus perkotaan di Solo Raya. Ada enam koridor yang disiapkan yakni Terminal Tirtonadi-Gemolong (Sragen), Tirtonadi-Wonogiri, Tirtonadi-Boyolali, Tirtonadi-Karanganyar, Tirtonadi-Sukoharjo, dan Tirtonadi-Sangiran-Gemolong (Sragen).
Ia menambahkan, keberadaan bus aglomerasi akan mendukung pariwisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jateng, seperti Borobudur dan Sangiran. "Sementara untuk target ke depan, diharapkan di setiap provinsi ada satu kota yang angkutan bus perkotaannya bagus," kata Djoko.