Solusi Jangka Panjang Bencana Banjir di Kalsel Disiapkan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan solusi jangka panjang penanganan banjir mulai dari normalisasi sungai hingga pembuatan waduk. Sejak awal tahun, terjadi 121 bencana banjir di sembilan kabupaten/kota.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Wilayah Kalimantan Selatan dilanda banjir cukup parah sejak awal tahun. Tercatat telah terjadi 121 bencana banjir di sembilan wilayah kabupaten/kota. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Kalsel menyiapkan solusi penanganan jangka panjang mulai dari normalisasi sungai hingga pembuatan waduk.
Sembilan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang dilanda banjir yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Banjir terparah terjadi di Tabalong dengan 69 titik banjir.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, tim khusus yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II telah dibentuk untuk mengatasi persoalan banjir.
”Tim khusus itu akan segera turun ke lokasi-lokasi terdampak banjir untuk melakukan survei pendahuluan guna mengetahui penyebab banjir, penanganan jangka pendek, dan penanganan jangka panjang bencana banjir,” kata Fajar di Banjarbaru, Selasa (11/2/2020).
Tim khusus juga akan mengkaji kembali daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Sungai Barito terkait kontribusinya terhadap bencana banjir, apakah akibat pertambangan atau kesalahan pengelolaan DAS. Hasil kajian akan dievaluasi. ”Akan disiapkan dan diusulkan juga anggaran untuk penanganan banjir dari APBN ataupun APBD provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel Abriansyah Alam, banjir yang terjadi di Kalsel pada awal tahun ini tergolong parah dan berskala besar. Banjir merendam 10.918 rumah warga. Jumlah warga terdampak banjir sebanyak 12.427 keluarga. Beberapa kabupaten juga cukup kewalahan untuk menangani bencana banjir.
”Sampai saat ini, banjir masih melanda wilayah Hulu Sungai Utara. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 120 sentimeter,” ujarnya.
Mulai Selasa (11/2/2020), lanjut Alam, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir. Status ini berlaku hingga 14 hari. ”Dengan penetapan status itu, semua komponen harus turun untuk menangani bencana banjir, terutama membantu para korban banjir,” katanya.
Alam mengatakan, banjir disebabkan curah hujan yang relatif tinggi dan cenderung ekstrem. Kondisi itu diperparah kapasitas sungai yang terbatas akibat sedimentasi dan tumbuhnya permukiman penduduk di bantaran sungai. Ditambah lagi berkurangnya tutupan lahan di daerah hulu seiring alih fungsi lahan untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, dan permukiman.
”Berdasarkan prakiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), curah hujan yang relatif tinggi di Kalsel berlangsung hingga April,” ujarnya.
Konsep penanganan
Kepala Dinas PUPR Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, sejumlah konsep penanganan banjir sudah disiapkan, antara lain penambahan kapasitas sungai yang ada dengan pengerukan, penggalian, ataupun pembuatan tanggul, serta perbaikan sungai dengan penguatan tebing dan krib (groyne) pada Sungai Balangan, Tabalong, Negara beserta anak sungainya.
”Kami juga menyiapkan pengalihan debit banjir Sungai Balangan melalui saluran banjir Kandangjaya dan pengalihan debit banjir Sungai Tabalong melalui saluran banjir Sungai Pamintangan serta menormalisasi sungai-sungai tersebut,” ujarnya.
Pemprov Kalsel juga segera merealisasikan pembuatan waduk atau bendungan di bagian hulu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong untuk memperkecil debit banjir yang akan mengalir ke hilirnya. Direncanakan akan dibangun Embung Jaro dengan kapasitas tampung sekitar 500.000 meter kubik. ”Pembangunan embung sudah dalam tahap kajian dan pembebasan lahan,” ujarnya.
Tahun ini, ujar Roy, BWS Kalimantan II juga mulai melakukan penanganan sungai di Barabai, Hulu Sungai Tengah, dengan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 30 miliar. Kemudian, tahun berikutnya, BWS Kalimantan II akan membangun dua kanal banjir di Barabai dengan anggaran Rp 350 miliar.
”Selain membangun infrastruktur pengendali banjir, kami juga melakukan upaya-upaya ke arah konservasi lahan DAS. Area tangkapan air yang kritis selama ini membuat air langsung mengalir di permukaan pada saat curah hujan tinggi,” katanya.