Cegah Penyebaran Virus, Jam Kerja ASN Sidoarjo Dikurangi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengurangi jam kerja aparatur sipil negara untuk menekan penyebaran virus korona galur baru. Jam kerja yang sebelumnya mulai 08.00-16.00 menjadi dari 07.30-13.00.

Kompas

Sejumlah warga mengurus perizinan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (24/5/2016). Jumlah pemohon izin meningkat, tetapi yang datang langsung ke kantor semakin sedikit karena memilih sistem daring.

SIDOARJO, KOMPAS — Guna mencegah meluasnya penyebaran virus korona galur baru, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengurangi jam kerja aparatur sipil negara. Kebijakan itu diiringi dengan optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga tak mengurangi pelayanan publik.

Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Sidoarjo berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00. Sebelumnya, para pegawai bekerja mulai pukul 07.30 hingga pukul 16.00. Kebijakan itu berlaku mulai Kamis, 19 Maret 2020, hingga 31 Maret 2020.

”Keputusan tentang perubahan jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 065/2106/438.1.3.1/2020. Ini salah satu upaya melakukan pembatasan sosial di lingkungan pemda untuk mencegah penyebaran virus korona,” ujar Nur Achmad.

Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat delapan warga Jatim yang dinyatakan terkonfirmasi coronavirus disease (Covid)-19 dan satu orang di antaranya meninggal. Dari delapan warga yang positif Covid-19 itu, enam orang dirawat di sejumlah rumah sakit di Surabaya, sedangkan dua orang lainnya termasuk yang meninggal berada di Malang.

Baca juga : Ijtima Jamaah Tabligh Dibatalkan, Peserta Dikarantina

Nur Achmad mengatakan, kendati jam kerja berkurang, pelayanan terhadap masyarakat dipastikan tidak akan terganggu. Dia telah meminta semua organisasi perangkat daerah mengatur jam kerja ASN disesuaikan dengan jadwal pelayanan masyarakat. Contohnya, mengatur jam kerja secara bergiliran bagi pelayanan yang krusial.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memaksimalkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk meminimalkan kontak dengan orang. Pemkab Sidoarjo telah memiliki pelayanan berbasis teknologi informasi seperti sistem perizinan daring, bahkan terkoneksi dengan pemerintah pusat, yakni online single submission (OSS).

Pemkab Sidoarjo telah memiliki pelayanan berbasis teknologi informasi seperti sistem perizinan daring, bahkan terkoneksi dengan pemerintah pusat, yakni online single submission (OSS).

Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menambahkan, untuk layanan administrasi kependudukan, Pemkab Sidoarjo telah meluncurkan  Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja). Sipraja ini dibuka di 18 kecamatan dan 353 desa. Sistem ini melayani 16 jenis layanan masyarakat di tingkat desa ataupun kelurahan.

Layanan di tingkat desa antara lain pengurusan surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kependudukan, dan surat keterangan domisili usaha. Adapun di tingkat kecamatan melayani surat pengantar pengurusan surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan pindah domisili, dan surat pengantar kartu identitas penduduk.

Baca juga : Pemprov DIY Gunakan Dana Tidak Terduga Rp 14,8 Miliar

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melayani masyarakat di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo, Kamis (10/1/2019).

”Masyarakat tinggal mengunduh aplikasi Sipraja ini lewat Android kemudian mengakses layanan yang diperlukan, mengisi formulirnya, dan mengirimkan melalui aplikasi. Selanjutnya tinggal dipantau proses pelayanannya sampai di mana,” ucap Zaini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, pihaknya saat ini merawat enam pasien dengan pengawasan (PDP) Covid-19. Mereka sudah mendapatkan penanganan medis serta diuji swab dan sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel yang dikirimkan ke Balitbangkes.

Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, tengah disiapkan ruang isolasi tambahan di RSUD Sidoarjo.

Enam PDP itu dirawat di tiga rumah sakit rujukan, yakni RSUD Sidoarjo, RS Mitra Keluarga, dan RS Siti Hajar, masing-masing dua pasien. Sidoarjo menyiapkan delapan ruang isolasi di tiga rumah sakit tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, tengah disiapkan ruang isolasi tambahan di RSUD Sidoarjo.

Sidoarjo merupakan daerah penyangga Surabaya dan kota pelintasan karena menjadi pintu gerbang Jatim. Hal itu karena di Sidoarjo terdapat Bandara Juanda dan terminal bus terbesar di Jatim, yakni Terminal Bungurasih. Daerah ini juga menjadi tujuan para pencari kerja karena memiliki banyak industri.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman meninjau kesiapan RS Mitra Keluarga Waru sebagai rumah sakit pendukung RS rujukan, Rabu (4/3/2020)`