NTT Larang Kapal Angkut Penumpang

Pemprov NTT melarang kapal dan feri mengangkut penumpang untuk sementara guna memutus rantai penularan Covid-19. Saat ini ada awak KM Lambelu dan KM Kelud yang positif terjangkit Covid-19.

DOKUMENTASI WARGA UNTUK KOMPAS

KM Lambelu yang membawa 255 penumpang di NTT, Selasa (7/4/2020), tiga di antaranya sudah diketahui positif Covid-19 setelah menjalani rapid test di Maumere.

KUPANG, KOMPAS — Seluruh kapal Pelni dan feri yang melayari perairan Nusa Tenggara Timur dilarang membawa penumpang selama satu pekan untuk memutus rantai penularan Covid-19 dari luar daerah. Operator kapal hanya boleh memuat logistik untuk kebutuhan warga NTT. Juru bicara Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 NTT, Marius Ardu Jelamu, di Kupang, Selasa (14/4/2020), mengatakan, sebagian kapal milik Pelni diduga terkontaminasi virus korona jenis baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena masih banyak orang dari daerah yang terjangkit Covid-19 bepergian ke daerah lain.

Baca juga : 26 Awak Positif, KM Lambelu Diisolasi di Lepas Pantai

Jelamu mengungkapkan, kebijakan itu mengacu pada pengalaman Kapal Motor (KM) Lambelu yang pekan lalu membawa anak buah kapal yang positif Covid-19. ”Kapal boleh memasuki perairan NTT jika hanya membawa barang-barang kebutuhan,” katanya. Larangan ini juga berlaku bagi dua kapal yang akan bersandar di beberapa dermaga di NTT pada Sabtu dan Minggu (18-19/4/2020), yakni KM Bukit Siguntang dan KM Umsini.

Biasanya, kapal-kapal ini berlayar dari pulau ke pulau di NTT untuk menurunkan dan mengangkut penumpang dari daerah, seperti Timor, Alor, Lembata, Flores, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Pulau Sumba. Semua uang tiket calon penumpang sudah dikembalikan oleh PT Pelni dan PT ASDP. Kebijakan serupa juga berlaku bagi feri di sejumlah dermaga di NTT.

Baca juga : Dua Opsi untuk KM Kelud

Kepala Dinas Perhubungan NTT Isak Nuka mengatakan, pihaknya telah menyurati Pelni dan ASDP Kupang untuk menghentikan sementara pelayaran dengan penumpang. Artinya, mobilitas masyarakat antarpulau di NTT untuk sementara dihentikan, termasuk di Kabupaten Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua, Flores, Sumba, dan Lembata.

Kapal yang mengangkut barang dan jasa tetap beroperasi seperti biasa, termasuk layanan publik, seperti kantor pos, puskesmas, rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta jasa-jasa angkutan.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah petugas kesehatan turun dari Kapal Motor (KM) Kelud yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (12/4/2020). Mereka berupaya membujuk 40 awak kapal yang terindikasi mengidap Covid-19 agar bersedia dievakuasi.

Periksa kesehatan

Saat ini, KM Lambelu telah sandar di Dermaga Hatta ujung selatan Pelabuhan Utama Makassar, Sulawesi Selatan. Ada 99 awak kapal yang menjalani pemeriksaan. Sebelumnya 42 orang sudah dites dan  26 orang di antaranya positif Covid-19.

”Tidak ada yang boleh turun karena semua awak yang positif ataupun negatif diisolasi di atas kapal. Hasil pemeriksaan lanjutan akan diumumkan oleh dinas kesehatan provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Asikin.

Baca juga : Tes Cepat, Puluhan Anak Buah KM Kelud Terindikasi Covid-19

Dari Medan, Sumatera Utara, tiga awak KM Kelud, yang sandar di Pelabuhan Belawan, Senin malam, positif terjangkit Covid-19. Mereka dievakuasi ke rumah sakit rujukan. Adapun 34 penumpang dikarantina di mes PT Perkebunan Nusantara III, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Tidak ada yang boleh turun karena semua awak yang positif ataupun negatif diisolasi di atas kapal.

”Pemeriksaan ketat kami lakukan terhadap penumpang dan awak KM Kelud karena sebelumnya 40 awak kapal itu positif Covid-19 berdasarkan tes cepat di Batam,” kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah.

Berkaitan dengan merebaknya kasus penularan Covid-19 di kapal penumpang, Ketua Kelompok Studi Aquinas Anton Doni Dihen mengatakan, pemerintah harus menyiapkan protokol pengendalian risiko perhubungan laut untuk menekan risiko penularan.

”Kasus, pengalaman, dan cara penanganan perhubungan laut harus cepat dikelola sebagai masukan untuk menyiapkan protokol,” kata Anton.