Daerah Minta Pemudik Patuh

Sejumlah daerah siap memperketat pemeriksaan di perbatasan untuk cegah pemudik. Data daerah menunjukkan para perantau yang pulang turut menaikkan kasus positif Covid-19.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Para penumpang pesawat mengisi formulir kesehatan setiba di Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2020). Di perbatasan Kota Kendari, pemeriksaan suhu tubuh dan mengisi formulir pernyataan kesehatan juga dilakukan. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Larangan mudik telah  disampaikan Presiden Joko Widodo. Hal ini siap diikuti dengan berbagai langkah di daerah. Semua itu bertujuan agar badai wabah Covid-19 cepat mereda. Di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pengusaha jasa transportasi.

”Kami sudah hubungi penyedia jasa transportasi agar membatasi angkutan, bahkan memperketat angkutan asal zona merah Covid-19,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah di Makassar, Rabu (22/4/2020). Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan sudah melarang semua aparatur sipil negara untuk mudik selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Dishub Sulsel, tahun-tahun sebelumnya rata-rata pemudik pengguna angkutan darat, laut, dan udara mencapai 700.000 orang. Tahun ini diperkirakan sekitar 25 persen atau lebih dari 160.000 orang akan mudik pada Ramadhan hingga Idul Fitri. Pemprov DI Yogyakarta juga bersiap memperketat penjagaan di perbatasan provinsi. Para pemudik yang datang dari wilayah zona merah akan dilarang masuk DIY. Tindakan itu masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Kami sudah hubungi penyedia jasa transportasi agar membatasi angkutan, bahkan, memperketat angkutan asal zona merah Covid-19.

”Begitu regulasi keluar, perintah Gubernur adalah agar orang yang datang  dari zona merah disuruh balik,” kata Kepala Dinas Perhubungan DIY Tavip Agus Rayanto. Namun, kata Tavip, pihaknya belum bisa memastikan apakah daerah yang tergolong zona merah itu hanya kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau juga wilayah lain.

Sejumlah wilayah lain, seperti Surabaya dan sekitarnya, juga sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). ”Kategori pemudik juga didalami. Apakah hanya berlaku bagi  yang pulang dari Jakarta atau  orang dari Surabaya yang pulang ke Yogyakarta juga termasuk pemudik? Ini sedang kami bahas,” ujar Tavip.

Baca juga: Larangan Mudik Diikuti Sikap Tegas

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas memeriksa dan mencatat data pengguna kendaraan bernomor polisi dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat melewati perbatasan Jawa Tengah, Senin (13/4/2020). Operasi pengawasan untuk menekan penyebaran Covid-19 itu digelar di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta, Sleman, DIY.

Pemprov DIY menyiapkan tiga posko penjagaan di perbatasan DIY dengan Jawa Tengah. Posko pertama berlokasi di wilayah Tempel, Kabupaten Sleman, perbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang. Wilayah ini biasanya dilalui pengendara dari arah Semarang. Posko kedua di Prambanan yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan biasa dilalui pengendara dari Solo dan Surabaya.

Posko ketiga di Kabupaten Kulon Progo, perbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Wilayah ini biasa dilalui pengendara dari Jabodetabek. ”Tiga posko itu akan dijaga tiga shift, pagi, siang, malam. Satu shift 25 petugas gabungan,” kata Tavip. Selain petugas Dishub DIY, akan ada juga petugas dari TNI, Polri, satpol PP, dan dinas kesehatan.

Baca juga: DKI Jakarta Dukung Larangan Mudik

Terkait kedatangan perantau, Kepala Satuan Pelayanan Terminal Giwangan, Yogyakarta, Bekti Zunanta menyampaikan, jumlah penumpang terus menurun. Sejak 6 April 2020, jumlah penumpang dari Jabodetabek dan Bandung selalu kurang dari 80 orang. Pada akhir Maret,jumlah penumpang turun di terminal berkisar 100-250 orang.

Sumsel melarang

Di Sumatera, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melarang pemudik masuk  Sumsel. Ia meminta semua pintu masuk mendirikan fasilitas penapisan untuk mendeteksi pelintas. ”Beberapa hari lalu saya baru mengimbau, kali ini saya melarang warga Sumsel  untuk mudik. Kalau kalian sayang keluarga kalian, jangan mudik dulu,” kata Herman.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nelson Firdaus mengatakan, pihaknya belum membuat peraturan turunan dari pemerintah pusat mengenai larangan mudik. ”Jika sudah ada aturan dari pemerintah pusat, kami akan segera buat peraturan turunannya,” ucapnya.

Baca juga: Mari Patuhi Pembatasan Sosial

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Komisaris Besar Juni, larangan mudik akan dilakukan pada Jumat (24/4/2020). Prosesnya adalah memeriksa semua kendaraan masuk, terutama dari daerah yang tidak benomor polisi Sumsel. ”Akan ada penyekatan dan pemeriksaan di setiap pintu masuk,” katanya.

Penghentian mudik juga diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api, Palembang, yang saat ini pengangkutan penumpang ditiadakan. Hal ini membuat frekuensi keberangkatan kapal hanya empat kali sehari. Normalnya sembilan kali keberangkatan per hari.

Di Lampung, pemprov masih menunggu aturan pusat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2020. Hingga kini, akses transportasi dari dan menuju Lampung tetap dibuka. Namun, mobilitas menurun. Situasi di Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, tampak sepi. Tidak terpantau adanya calon penumpang di loket pembelian tiket. Bus-bus di terminal juga tampak kosong.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga melintasi spanduk imbauan melapor ke pihak desa terkait kedatangan warga dari luar desa di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (22/4/2020). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Risiko pendatang

Di Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta penduduk Surabaya yang berdomisili di luar kota dan luar negeri tidak mudik selama pandemi Covid-19. Para warga dari luar kota turut menyumbang pasien positif Covid-19.

Dari semua pasien positif Covid-19, sekitar 10 persen adalah  perantau dari luar kota dan luar negeri. Pasien-pasien itu terdeteksi positif setelah tiba di Surabaya.

”Risiko penularannya semakin tinggi jika warga tetap mudik, terlebih jika mereka yang positif tidak menunjukkan gejala dan tetap bertemu saudara atau tetangga,” katanya. Terkait rencana penerapan PSBB, Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Muhammad Fikser mengatakan, peraturan wali kota segera dibuat.

Di Jawa Timur, 7.350 desa/kelurahan telah menyiapkan ruang observasi bagi para perantau yang telanjur datang. Jumlah desa/kelurahan itu mencapai 86,4 persen dari 8.501 wilayah administratif di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebelum Presiden menyatakan larangan mudik, di Jatim diperkirakan  200.000 orang pulang kampung.

Data pemudik 2019 menyebutkan ada 7,1 juta orang. ”Maka itu, kami terus mengimbau dan meminta warga Jatim di perantauan untuk tidak mudik,” katanya. Di Kabupaten Banyuwangi, sedikitnya 21.315 orang tetap pulang kampung. Mereka dari kota lain, pulau lain, dan negara lain. ”Data ini dari setiap pos di perbatasan wilayah dan titik-titik naik-turunnya penumpang pengguna transportasi umum,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Ali Ruchi.

Di Sumatera Utara, hampir semua kluster kasus Covid-19 berawal dari warga dengan riwayat perjalanan dari luar daerah atau luar negeri. Jumlah kasus positif di Sumut kini 111 orang, bertambah 6 orang dalam sehari. ”Kepada seluruh saudaraku agar tidak mudik dulu, baik keluar dari Sumut maupun masuk ke Sumut,” kata Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.(REN/HRS/NCA/RAM/VIO/SYA/GER/BRO/NSA)