Sebanyak 7.000 Paket Sembako Disalurkan untuk Warga Jateng di Jabodetabek

Pengiriman akan terus dilakukan bertahap, dengan total sekitar 27.400 penerima. Sembako yang dikirim lewat PT Pos itu juga bentuk kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sukarelawan menyiapkan berbagai macam kebutuhan pokok dalam sebuah paket untuk dibagikan ke warga di Unidus Sport Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2020). Beras, mi instan, minyak goreng hingga kue kering menjadi bagian dari paket bahan pokok untuk warga miskin yang telah terdata.

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mengimbau warganya di perantauan untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini. Salah satu upaya, lewat pemberian sembako pada 7.000 warga Jateng di Jabodetabek.

Pada Minggu (17/5/2020), lewat pengiriman PT Pos, terkirim sebanyak 7.000 paket sembako. Sebanyak 2.707 paket untuk warga Jateng di Jakarta Timur, Bogor (990 paket), Depok (1.027 paket), Tangerang (967 paket), dan Bekasi (1.309 paket).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Minggu, mengatakan, pengiriman akan terus dilakukan bertahap. "Mulai Sabtu (16/5/2020) kami laksanakan untuk Jabodetabek. Di Jakarta, baru Jakarta Timur. Totalnya, kurang lebih 27.400 orang," kata Ganjar.

Baca juga: Reproduksi Kasus Covid-19 Terendah di Jabar, Kota Bogor Tetap Perketat PSBB

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Aktivitas bongkar muat logistik bantuan di Unidus Sport Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2020). Dalam beberapa pekan ini penyaluran bantuan kebutuhan pokok dilakukan.

Ia menambahkan, pendaftaran bagi warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek masih terus dibuka dan kemungkinan akan terus bertambah. Ia menyiapkan stok paket sembako cadangan guna mengantisipasi mereka yang belum terdata atau tercecer.

Ganjar menuturkan, penyaluran bantuan bentuk koordinasi dan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. ”Beberapa daerah di luar Jawa juga kami sudah berkomunikasi. Jumlahnya tak terlalu banyak dan bisa kami urus,” katanya.

Penyaluran bantuan itu merupakan upaya menjamin warga Jateng yang merantau tetap menahan diri untuk mudik. Adapun upaya pemantauan dan pemeriksaan para pemudik terus diperketat di sejumlah perbatasan Jateng.

Ganjar menuturkan, pihaknya terbantu dengan penyaringan yang dilakukan di Jabodetabek dan Jabar. ”Sehingga kita tinggal memperkuat di wilayah perbatasan seperti Brebes, Cilacap, dan Banyumas untuk wilayah barat," ujarnya.

Menurut data Pemprov Jateng, periode 26 Maret-17 Mei 2020, tercatat ada 633.254 pemudik yang masuk Jateng dengan menggunakan angkutan umum. Selain itu, tercatat ada 848.607 orang yang terdata pulang kampung ke desa-desa di Jateng.

Menurut data Pemprov Jateng, periode 26 Maret-17 Mei 2020, tercatat ada 633.254 pemudik yang masuk Jateng dengan menggunakan angkutan umum.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Polisi memeriksa kelengkapan surat pada kendaraan berpelat nomor luar wilayah Boyolali dan Solo Raya di gerbang tol Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (6/5/2020).

Tunjukkan hasil tes

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, masyarakat yang ingin masuk ke Kota Semarang dengan transportasi umum diwajibkan menunjukkan surat telah mengikuti tes cepat Covid-19 dengan hasil nonreaktif/negatif.

”Perlu ditegaskan lagi, mudik dilarang. Akan tetapi, orang boleh masuk dengan menunjukkan surat keterangan pernah rapid test Covid dan hasilnya tak reaktif. Juga menunjukkan kelengkapan lainnya seperti izin dari instansi,” ujar Hendrar.

Sejumlah titik yang terdapat pos pemantauan di Kota Semarang di antaranya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Stasiun Semarang Tawang, dan Pelabuhan Tanjung emas. Saat ini, di Semarang juga masih berlaku Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas mengawasi arus lalu-lintas kendaraan di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2020). Beberapa ruas jalan di Kota semarang dalam beberapa pekan ini ditutup untuk mengurangi aktivitas keramaian warga.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Blora, Pratikto Nugroho, juga  menegaskan bahwa larangan mudik masih berlaku. Ia pun meminta warga Blora yang berada di perantauan untuk tidak mudik demi terputusnya rantai penularan Covid-19.

Adapun peraturan dari Kemenhub dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait perjalanan orang dengan pengecualian, juga harus mengikuti protokol kesehatan. ”Harus ada identitas, surat yang betul-betul sehat dan tak terkena Covid-19. Juga surat dokter,” katanya.

Baca juga: Waktunya Memakai Pendekatan Spasial untuk Mencegah Pandemi